Agendakan Rapat TAPD-Banggar Bahas Evaluasi Gubernur

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 17 Dec 2024 - 22:34

Ketua Komisi 3 DPRD, Edy Putra, SIP-Radar Utara/Benny Siswanto-

Daerah pun masih akan mengeluarkan anggaran lagi, untuk suntikan penyertaan modal sebesar Rp 2,5 miliar.

Komponen Transfer Ke Daerah Bengkulu Utara Tahun

A. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 684.917.569.000.

Terdiri dari :

1. DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya Rp 583.783.777.000.

2. DAU Ditentukan Penggunaannya Rp 101.133.792.000, dengan rincian penggunaan Gaji PPPK Rp 4.646.275.000; DAU3 Pendanaan Kelurahan Rp 1.000.000.000;

3. DAU Bidang Pendidikan Rp 69.055.279.000; DAU Bidang Kesehatan Rp 3.041.180.000; DAU Bidang Pekerjaan Umum Rp 13.391.058.000; serta DANA DESA Rp 171.843.906.000.

B. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 126.189.846.000

C. Dana Alokasi Khusus (DAK) FISIK Rp 39.599.522.000.

D. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 178.417.033.000.

agendakan rapat tapd-banggar bahas evaluasi gubernur                            radarutara.bacakoran.co - tindaklanjuti catatan gubernur atas evaluasi rapbd tahun anggaran 2025, badan anggaran (banggar) dan tim anggaran pemerintah daerah (tapd), mengagendakan rapat lanjutan antara eksekutif dan legislatif, menyikapi catatan-catatan yang harus dibalas. 
anggota badan anggaran (banggar) yang juga ketua komisi 3 dprd, edy putra, sip, dikonfirmasi membenarkan, kalau tak ada perubahan, rapat tindaklanjut antara banggar dan tpad bakal dibahas bersama dalam minggu ini. 
"rencananya, pekan ini akan dibahas, tinkdaklanjut atas evaluasi gubernur yang telah turun," ujar edi putra, selasa, 17 desember 2024. 
politisi pan dua periode itu, menjelaskan, sesuai dengan regulasi tindaklanjut atas catatan yang menjadi poin evaluasi memang wajib ditindaklanjuti oleh daerah, agar dapat segera mungkin menjadi produk hukum. 
baca juga:tapd verifikasi usulan kekurangan dana pilkada mukomuko
baca juga:kabar apbd 2025 dirubah sepihak, ini tanggapan banggar dprd
"apbd yang merupakan instrumen rencana pembangunan daerah ini, merupakan dasar yuridis dalam penyelenggaraan program-program pemerintahan daerah," terangnya. 
selain itu juga, lanjut edi, apbd 2025 yang berpostur rp 1,3 triliun turut menampung kebutuhan prinsip di daerah, seperti penambahan anggaran tunjangan badan permusyawaratan desa (bpd) serta perangkat desa. 
catatan ru, hasil ketok palu rancangan apbd tahun anggaran (ta) 2025 kabupaten bengkulu utara, eksekutif dan legislatif menyepakati kenaikan anggaran tersebut. 
ploting alokasi dana desa atau add tahun depan akan mengalami kenaikan hingga rp 5 miliaran. kalau membanding add tahun 2024 yang dialokasikan sebesar rp 79,8 miliar yang diperuntukkan kepada 215 desa yang menyebar pada 19 kecamatan.
baca juga:banggar sarankan alokasi gaji pppk diformulasikan pada apbdp 2024
baca juga:kado akhir tahun 2024, raperda pesantren bakal disahkan dalam paripurna dprd bu 
catatan ru, bpd di kabupaten bengkulu utara jumlahnya sebanyak 1.173 orang. paling banyak jumlah bpd yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk itu, adalah 7 orang. 
legislatif desa ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. tunjangan mereka berbeda-beda. jomplang begitu kentara pada sekretaris dan anggota. 
untuk ketua bpd, tunjangannya saat ini sebesar rp 1.500.000 perbulannya, wakil ketua 1.050.000. sedangkan sekretaris tunjangannya sebesar rp 900.000, anggota sebesar rp 750.000. yang dimaksud tunjangan adalah pendapatan yang diterima oleh bpd setiap bulannya. 
kabar ketimpangan pendapatan ini, menjadi fokus pemerintah daerah yang kemudian dibahas pada tingkat tapd dan berlanjut ke pembahasan dan disetujui dewan.
baca juga:komitmen membangun daerah bersama eksekutif, dprd bu lanjutkan pembahasan raperda
baca juga:sidang paripurna, dprd bengkulu utara terima raperda perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 14 ta 2016
mencermati jomplang pendapatan yang terjadi, diperkirakan akan ada lebih dari 700-an anggota bpd yang terimbas, atas kenaikan tunjangan senilai rp 100.000 hingga 150.000 itu nantinya diberlakukan tahun 2025. 
di sektor eksekutif, peningkatan tunjangan perangkat desa juga menjadi rencana daerah untuk diterap tahun depan. itu artinya, ada 2.164 perangkat yang akan terimbas atas asumsi kenaikan yang akan dilakukan tahun depan itu senilai rp 50.000 hingga rp 70.000 ketika diberlakukan nantinya. 
anatomi r-apbd 2025 
postur apbd tahun depan pun memiliki anatomi asumsi belanja dengan jurang defisit alias kekurangan anggarannya tembus rp 32 miliar. 
dijelaskan dalam r-abpd, pendapatan asli daerah diasumsikan sebesar rp 1.308,9 miliar atau rp 1,3 triliun lebih. pendapatan transfer asumsinya rp 1.187,8 miliar serta lain-lain pendapatan daerah yang sah angkanya rp 9,2 miliar. 
baca juga:sidang paripurna, dprd bengkulu utara terima raperda perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 14 ta 2016
baca juga:raperda tentang disabilitas segera disahkan
belanja daerah tahun depan di angka rp 1.341,4 miliar yang pastinya didominasi oleh belanja operasional sebesar rp 938,5 miliar. 
pula direncanakan belanja modal sebesar rp 133,9 miliar, ada juga belanja transfer di angka rp 264 miliar. sedangkan belanja tidak terduga (btt) angkanya diploting 1/5 dari tahun sebelumnya menjadi rp 5 miliar. btt tahun 2024 di daerah ini di angka rp 30 miliar. 
dikomparasikan, anggaran tahun depan mengalami penurunan. besaran tkd 2024 angkanya rp 1.224,1 miliar. sedangkan tahun 2025 menjadi rp 1.200,9 miliar, maka terjadi margin negatif di angka rp 23,1 miliar. 
skenario pembiayaan netto daerah dilakukan dengan menggunakan hitungan adanya sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya sebesar rp 35 miliar, menjadi opsi menampal jurang defisit anggaran yang terjadi. 
baca juga:dewan masih cermati raperda kearsipan pemkab bengkulu utara, tommy sitompul : kita akan stuba ke dprd bogor
baca juga:kajian mendalam & detail, dprd bengkulu utara matangkan raperda pesantren
daerah pun masih akan mengeluarkan anggaran lagi, untuk suntikan penyertaan modal sebesar rp 2,5 miliar. 
komponen transfer ke daerah bengkulu utara tahun
a. dana alokasi umum (dau) rp 684.917.569.000.
terdiri dari : 
1. dau tidak ditentukan penggunaannya rp 583.783.777.000. 
2. dau ditentukan penggunaannya rp 101.133.792.000, dengan rincian penggunaan gaji pppk rp 4.646.275.000; dau3 pendanaan kelurahan rp 1.000.000.000; 
baca juga:kado akhir tahun 2024, raperda pesantren bakal disahkan dalam paripurna dprd bu 
baca juga:komitmen membangun daerah bersama eksekutif, dprd bu lanjutkan pembahasan raperda
3. dau bidang pendidikan rp 69.055.279.000; dau bidang kesehatan rp 3.041.180.000; dau bidang pekerjaan umum rp 13.391.058.000; serta dana desa rp 171.843.906.000.
b. dana bagi hasil (dbh) rp 126.189.846.000
c. dana alokasi khusus (dak) fisik rp 39.599.522.000. 
d. dana alokasi khusus (dak) non fisik rp 178.417.033.000.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 18 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan