PNS Penyuluh Golongan Ini Pensiunnya Lebih Cepat, Penggunaan Pupuk Kimia Perlu Diwaspadai

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 09 Dec 2024 - 20:31

PNS Penyuluh Golongan Ini Pensiunnya Lebih Cepat, Penggunaan Pupuk Kimia Perlu Diwaspadai-Radar Utara/Benny Siswanto-

"Mengupgrade kualifikasi pendidikan, kemampuan, pengetahuan soal modernisasi pertanian, merupakan program jangka menengah panjang. Sedangkan perluasan cetak sawah, merupakan sektor strategis yang masuk dalam kategori jangka pendek menengah," ungkapnya.

Di tengah ambisi swasembada pemerintahan Prabowo-Gibran, akademisi menyoroti soal potensi penggunaan pupuk kimia dalam mengejar target, akan meninggalkan kerusakan tanah seperti zaman Presiden Soeharto yang menggeber produksi padi tahun 1984.

Waspadai Penggunaan Pupuk Kimia Berlebihan

Reformasi pertanian saat orde baru (orba), yang menggenjot penggunaan pupuk saat itu, pada titik tertentu justru akan berimbas dengan pengurangan kesuburan tanah yang otomatis mengoreksi produktivitas padi. Skema pertanian pangan berkelanjutan yang ramah lingkungan, menjadi harapan.

Melansir DW Indonesia, Muhawan Karuniasa, Ahli Lingkungan dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (UI), mengingatkan pemerintah, agar dalam mengejar produktivitas padi layaknya zaman orba, tidak dilakukan dengan penggunaan pupuk kimia secara besar-besaran.

"Jangan sampai kita menggeber lagi dengan pupuk kimia....," ujar Muhawan.

Menyitir data BPS pada 15 Oktober 2024 lalu, melansir kondisi luasan lahan dan produktivitas sawah menurut Provinsi se Indonesia, diketahui lumbung-lumbung pangan nasional, khususnya padi.

Warta lembaga penyuplai data milik pemerintah itu, menampilkan digit angka produksi beras di Indonesia yang memiliki hamparan sawah seluas 10.046.457,29 hektar.

Secara kumulatif produktivitas padi di Indonesia pada angka 52,42 persen. Sedangkan produksi sawah yang mestinya dikunci dengan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B di setiap daerahnya itu, pada 38 provinsi memiliki angka produksi sebanyak 52.659.237,12 ton.

pns penyuluh golongan ini pensiunnya lebih cepat, penggunaan pupuk kimia perlu diwaspadai                            radarutara.bacakoran.co - meski fungsional, asn penyuluh pertanian, tidak semuanya dapat pensiun ketika usianya genap 60 tahun. kualitas penyuluh juga memiliki peranan dalam sistem pertanian berkelanjutan yang selain terap teknologi, juga dapat menangkal praktik penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. 
mereka yang pensiunnnya setara dengan pejabat eselon ii, tidak serta merta dilakukan. ada beberapa persyaratan yang menjadi parameter sehingga seorang pns justru harus pensiun lebih cepat.
pembahasan usia kerja di lingkungan birokrasi ini, membersamai adanya perbedaan usia pensiunan di kalangan penyuluh pertanian. 
dimana, penyuluh pertanian dari kalangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), wajib pensiun saat genap berusia 58 tahun. 
baca juga:usia pensiun penyuluh pppk perlu ditambah
baca juga:tenaga penyuluh pns kurang, dinas pertanian berdayakan penyuluh swadaya
beda kondisi, bagi mereka yang merupakan penyuluh pertanian dengan status pegawai negeri sipil atau pns. masa pensiunnnya bisa hingga setelah genap berusia 60 tahun. 
kepala dinas tanaman pangan hortikultura dan peternakan (dtphp), abdul hadi, s.pt, m.si melalui sekretaris, juita abadi, tak menampik adanya perbedaan masa pensiun bagi penyuluh pertanian tersebut. 
hanya saja, kata dia, tidak seluruhnya khususnya pns fungsional penyuluh, dapat pensiun setelah genap berusia 60 tahun. karena hal ini diatur dalam regulasi. 
"tidak seluruh pns penyuluh bisa pensiun hingga genap usia 60 tahun," ujarnya, menjelaskan, senin, 9 desember 2024. 
baca juga:tingkatkan produktivitas pertanian, 900 penyuluh dikerahkan
baca juga:dewan dukung rekrutmen penyuluh pertanian 
siapa yang dapat berkarya sebagai birokrat sampai dengan genap usia 60 tahun itu? regulasi mengatur, terus dia, hanya berlaku bagi penyuluh pertanian pns yang memiliki golongan iv ke atas atau penyuluh madya. 
"tapi bagi penyuluh pns yang belum mencapai golongan iv, ketika genap berusia 58 tahun, maka sudah memasuki masa pensiun," jelasnya lagi.  
"jadi tidak seluruh pns penyuluh pensiun di usia 60," susulnya menegasi.
sebelumnya, daerah juga mengonfirmasi perihal upaya peningkatan performa penyuluh pertanian yang saat ini berjumlah 85 orang, terdiri dari pns, pppk dan thl. 
baca juga:bengkulu utara berniat rekrut penyuluh pertanian 
baca juga:miliki peranan penting, penyuluh harus miliki kapasitas
menyikapi sebaran wilayah di daerah dengan 215 desa dan 5 kelurahan yang terdapat pada 19 kecamatan, seluruh penyuluh mesti mencermati aktivitas pada 3,4 ribu hektar areal yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan. 
"dengan luasan tersebut, sudah tentu daerah masih sangat membutuhkan tenaga penyuluh," ungkapnya.
abdul hadi juga tak menampik, sektor kualifikasi pendidikan menjadi bagian dari pembangunan sektor pertanian di daerah. pasalnya, kata dia, masih terdapat penyuluh yang latar pendidikannya slta. 
"ini juga menjadi bagian dalam dinamika sektor pertanian. maka diperlukan peningkatan sektor keilmuan, walaupun dari sisi loyalitas dan pengalaman, sudah sangat teruji," terangnya.
baca juga:usia pensiun penyuluh pppk perlu ditambah
baca juga:tenaga penyuluh pns kurang, dinas pertanian berdayakan penyuluh swadaya
ktna dorong peningkatan kapasitas penyuluh  
ketua kontak tani nelayan andalan (ktna) kabupaten bengkulu utara, ir h supriyanto, berujar peningkatan kapasitas penyuluh mesti menjadi segmen dalam upaya pemerintah memburu kemandirian pangan. 
pemantapan motor edukasi kepada petani, idealnya menjadi bagian integral secara program baik jangka pendek dan menengah serta jangka panjang. 
"karena alih teknologi, sudah menjadi sebuah keharusan di sektor pertanian. dengan modernisasi pertanian, akan berimplikasi pada efektivitas pertanian itu sendiri nantinya," ujar supriyanto. 
maka keterlibatan kampus-kampus di daerah, menurut mantan anggota dprd ini juga menjadi hal yang sudah juga harus disikapi oleh kampus sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi. 
baca juga:tingkatkan produktivitas pertanian, 900 penyuluh dikerahkan
baca juga:dewan dukung rekrutmen penyuluh pertanian
"mengupgrade kualifikasi pendidikan, kemampuan, pengetahuan soal modernisasi pertanian, merupakan program jangka menengah panjang. sedangkan perluasan cetak sawah, merupakan sektor strategis yang masuk dalam kategori jangka pendek menengah," ungkapnya. 
di tengah ambisi swasembada pemerintahan prabowo-gibran, akademisi menyoroti soal potensi penggunaan pupuk kimia dalam mengejar target, akan meninggalkan kerusakan tanah seperti zaman presiden soeharto yang menggeber produksi padi tahun 1984. 
waspadai penggunaan pupuk kimia berlebihan 
reformasi pertanian saat orde baru (orba), yang menggenjot penggunaan pupuk saat itu, pada titik tertentu justru akan berimbas dengan pengurangan kesuburan tanah yang otomatis mengoreksi produktivitas padi. skema pertanian pangan berkelanjutan yang ramah lingkungan, menjadi harapan. 
baca juga:bengkulu utara berniat rekrut penyuluh pertanian
baca juga:miliki peranan penting, penyuluh harus miliki kapasitas
melansir dw indonesia, muhawan karuniasa, ahli lingkungan dari sekolah ilmu lingkungan universitas indonesia (ui), mengingatkan pemerintah, agar dalam mengejar produktivitas padi layaknya zaman orba, tidak dilakukan dengan penggunaan pupuk kimia secara besar-besaran.
"jangan sampai kita menggeber lagi dengan pupuk kimia....," ujar muhawan. 
menyitir data bps pada 15 oktober 2024 lalu, melansir kondisi luasan lahan dan produktivitas sawah menurut provinsi se indonesia, diketahui lumbung-lumbung pangan nasional, khususnya padi. 
warta lembaga penyuplai data milik pemerintah itu, menampilkan digit angka produksi beras di indonesia yang memiliki hamparan sawah seluas 10.046.457,29 hektar. 
baca juga:usia pensiun penyuluh pppk perlu ditambah
baca juga:tenaga penyuluh pns kurang, dinas pertanian berdayakan penyuluh swadaya
secara kumulatif produktivitas padi di indonesia pada angka 52,42 persen. sedangkan produksi sawah yang mestinya dikunci dengan perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau lp2b di setiap daerahnya itu, pada 38 provinsi memiliki angka produksi sebanyak 52.659.237,12 ton.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 10 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan