Bengkulu Utara Berniat Rekrut Penyuluh Pertanian

ARGA MAKMUR RU - Serbuan angka pensiunan di lingkungan birokrasi, khususnya yang berstatus PNS, agaknya bakal berimbas ke sektor pertanian di Kabupaten Bengkulu Utara (BU). Program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM petani, dihadapkan dengan kekurangan jumlah penyuluh. 

Bupati BU, Ir H Mian, belum lama ini, saat dibincangi Radar Utara. Mengaku, tengah mendesain langkah-langkah strategis, menyikapi paceklik SDM yang bisa berimbas dengan pemberdayaan di sektor pertanian dan pembangunan pertanian di daerah. Salah satunya, kata dia, seperti melakukan pengadaan penyuluh pertanian skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kita akan selaras dengan direktif pusat tentunya. Seperti pengadaan penyuluh PPPK," kata Mian, belum lama ini.

Lebih teknis, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Bengkulu Utara (BU), Kuasa Barus, SP, tak menampik gelombang pensiunan tersebut. Saat ini, lanjut Barus, kabupaten memiliki 40-an penyuluh pertanian yang berstatus ASN. 

"2023 ini akan pensiun sekitar 10-an orang," ujarnya, kemarin. 

Di tengah transformasi sektor pertanian yang diperlukan, Barus tak menampik aktivitas meritokrasi ini. Perlu dilakukan antipasitif. Langkah itu, lanjut dia, relatif sudah dilakukan. Selain membuka formasi teknis pada 2021 silam, daerah kini sudah memiliki 12 penyuluh pertanian yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Catatan RU, PPPK teknis ini, satu-satunya yang memiliki SK dengan periodisasi langsung 2 tahun. Dari total 5 tahun periodisasi, sesuai regulasi. Lainnya, masa berlaku SK Perjanjian Kerjanya per tahun. Layaknya di kalangan PPPK Guru. 

"Kita juga ada penyuluh swadaya," ungkapnya, menambahkan. 

Apakah bakal menjadi obyek pengadaan ASN berikutnya? Barus belum mengungkap gamblang soal ini. Akan tetapi, penyuluh swadaya ini, merupakan upaya pihaknya, dalam pelaksanaan tata pemerintahan di sektor pertanian yang partisipatif. 

"Jadi ini basisnya masyarakat. Maka pembangunan dalam definisi luas, dengan konsep partisipatif sudah kita lakukan di sektor pertanian ini. Implikasi luar biasa," terangnya. Pantauan Radar Utara, penyuluh swadaya saat ini jumlahnya tidak kurang dari 70-an orang di beberapa kecamatan. 

Gelombang pensiunan, akan kembali terjadi 2024 mendatang. Praktis, daerah ini perlu membuka formasi teknis untuk penyuluh, menyikapi jumlah pensiun di kalangan penyuluh pada tahun politik itu yang mencapai 20-an orang. 

"Iya (pensiun,red). Tahun ini 10-an penyuluh. Lanjut lagi 2024 sekitar 20-an orang," pungkasnya. (bep)