Menhut RI Ditantang Cabut IUPHHK-HA PT. API

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Senin , 02 Dec 2024 - 21:19

Konferensi pers Konsorsium Bentang Seblat-Radar Utara/Doni Aftarizal-

"Di kalangan masyarakat luas beredar informasi tentang harga pasaran kawasan hutan yang telah ditebang kayunya, dan siap ditanami sawit seharga Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per Ha," kata Iswandi.

Iswandi menambahkan, forum pengelolaan KEE Gajah Sumatera telah menetapkan wilayah seluas 80.987 Ha di kawasan Bentang Seblat sebagai jalur konektivitas satwa yang dilindungi tersebut.

"Termasuk di dalamnya seluas 23.279 Ha di wilayah konsesi PT. API. Sejauh ini populasi Gajah di kawasan Bentang Alam Sebelat sekitar 30 hingga 40 ekor, kemudian Harimau Sumatera 10 sampai 15 ekor," tambah Iswandi.

Sementara itu, Direktur Genesis Bengkulu, Egi Saputra mengemukakan, kawasan hutan produksi yang telah dibebani izin PT. API, terlihat compang camping dan ditemukan perkebunan sawit di areal konsesi mencapai 5,4 ribu Ha.

"Dari waktu ke waktu luasnya terus bertambah. Ini menandakan tidak berjalannya fungsi pengawasan yang dilakukan PT. API, maka sudah sepatutnya PT API masuk daftar perusahaan pemegang izin PBPH-HA yang harus dicabut Menhut RI," sampai Egi.

Bentang Seblat, sambung Egi, meliputi area seluas 323 ribu hektare, bukan hanya habitat terakhir Gajah. Tapi juga memiliki fungsi sebagai penyedia layanan alam bagi kehidupan masyarakat di Kecamatan Putri Hijau dan Marga Sakti Seblat.

BACA JUGA:Waspada Ancaman Kebakaran Hutan

"Terutama sebagai sumber air. Hancurnya fungsi ekologis kawasan ini, memberikan pengaruh multi efek," terang Egi.

Dibagian lain, Ketua Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar menyatakan, berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan, dampak yang telah dirasakan serta potensi dampak di masa depan, sudah sepantasnya Menhut memberikan perhatian penuh.

"Khususnya pada kawasan ini, tentunya dengan cara mencabut izin konsesi PT. API," ujar Ali.

Lebih lanjut Ali menyampaikan, pihaknya mengapresiasi pernyataan Menhut Raja Juli, untuk mencabut izin-izin perusahaan dalam kawasan hutan.

menhut ri ditantang cabut iuphhk-ha pt. api                            bengkulu ru - konsorsium bentang alam seblat menantang menteri kehutanan republik indonesia (menhut ri), raja juli antoni untuk mencabut izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (iuphhk-ha) pt. anugerah pratama inspirasi (api).
pasalnya perusahaan yang beroperasi di wilayah provinsi bengkulu tersebut, selama bertahun-tahun dinilai lalai mengamankan kawasan hutan di wilayah konsesinya.
tantangan dan desakan yang disampaikan konsorsium bentang alam seblat ini, tidak lepas dari pernyataan menhut raja bahwa salah satu program prioritas kemenhut ri yakni pencabutan izin pemanfaatan kawasan hutan, yang lalai mengamankan wilayah hutan dalam areal izin perusahaan.
ketua yayasan lingkar inisiatif indonesia yang juga koordinator program konsorsium bentang seblat, iswadi mengungkapkan, pt. api di bengkulu merupakan korporasi pemegang iuphhk-ha seluas 41.988 hektar (ha).
baca juga:pemkab terlibat, waktu garap hutan sosial 35 tahun!
baca juga:yayasan pphtb targetkan peroleh data kondisi hutan tropis dan pesisir
"perizinan itu tertuang dalam addendum iuphhk-ha surat keputusan (sk) nomor 3/1/iuphhk-pb/pmdn/2017 tertanggal 3 april 2017," ungkap iswandi.
hanya saja, lanjut iswandi, fakta di lapangan yang ditemukan tahun ini, kerusakan hutan di areal konsesi pt. api telah mencapai 14.183,48 ha. sementara kawasan hutan itu, termasuk kawasan ekosistem esensial (kee) gajah sumatera.
"fakta ini bertentangan dengan tanggung jawab pt. api selaku pemegang izin usaha. secara langsung pun pt. api telah mengangkangi pasal 32 uu nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dan pasal 156 pp nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan,” papar iswandi.
menurut iswandi, sudah lebih dari 30 kali patroli kolaboratif yang dilaksanakan di wilayah kee koridor gajah, ditemukan 114 kasus kejahatan kehutanan dan satwa. modus operandi dari kejahatan ini, dengan melakukan penebangan secara sembarangan.
baca juga:hutan bengkulu miliki peran penting serap karbon dan reduksi risiko bencana
baca juga:inovasi digital simontana, penjaga kelestarian hutan indonesia
"kemudian lahan itu ditinggalkan sejenak. jika tidak ada respon dari penegak hukum, selanjutnya areal yang sudah ditebang ini ditanami sawit," beber iswandi.
bahkan, lanjut iswandi, konsorsium juga telah mengungkap dugaan jual beli lahan di kawasan hutan, yang diduga melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintahan desa.
"di kalangan masyarakat luas beredar informasi tentang harga pasaran kawasan hutan yang telah ditebang kayunya, dan siap ditanami sawit seharga rp 10 juta hingga rp 15 juta per ha," kata iswandi.
iswandi menambahkan, forum pengelolaan kee gajah sumatera telah menetapkan wilayah seluas 80.987 ha di kawasan bentang seblat sebagai jalur konektivitas satwa yang dilindungi tersebut.
baca juga:pemcam air manjunto komitmen cegah kebakaran hutan dan lahan
baca juga:optimalisasi pesisir dan hutan bengkulu
"termasuk di dalamnya seluas 23.279 ha di wilayah konsesi pt. api. sejauh ini populasi gajah di kawasan bentang alam sebelat sekitar 30 hingga 40 ekor, kemudian harimau sumatera 10 sampai 15 ekor," tambah iswandi.
sementara itu, direktur genesis bengkulu, egi saputra mengemukakan, kawasan hutan produksi yang telah dibebani izin pt. api, terlihat compang camping dan ditemukan perkebunan sawit di areal konsesi mencapai 5,4 ribu ha.
"dari waktu ke waktu luasnya terus bertambah. ini menandakan tidak berjalannya fungsi pengawasan yang dilakukan pt. api, maka sudah sepatutnya pt api masuk daftar perusahaan pemegang izin pbph-ha yang harus dicabut menhut ri," sampai egi.
bentang seblat, sambung egi, meliputi area seluas 323 ribu hektare, bukan hanya habitat terakhir gajah. tapi juga memiliki fungsi sebagai penyedia layanan alam bagi kehidupan masyarakat di kecamatan putri hijau dan marga sakti seblat.
baca juga:waspada ancaman kebakaran hutan 
baca juga:150 ekor harimau terdata di tnks, perburuan liar dan perambahan hutan jadi ancaman
"terutama sebagai sumber air. hancurnya fungsi ekologis kawasan ini, memberikan pengaruh multi efek," terang egi.
dibagian lain, ketua kanopi hijau indonesia, ali akbar menyatakan, berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan, dampak yang telah dirasakan serta potensi dampak di masa depan, sudah sepantasnya menhut memberikan perhatian penuh.
"khususnya pada kawasan ini, tentunya dengan cara mencabut izin konsesi pt. api," ujar ali.
lebih lanjut ali menyampaikan, pihaknya mengapresiasi pernyataan menhut raja juli, untuk mencabut izin-izin perusahaan dalam kawasan hutan. 
 
"namun kita tetap meragukan keberaniannya untuk mengoperasikan pernyataan tersebut. jika memang benar, maka mencabut iuphhka pt. api adalah tindakan yang pantas untuk diprioritaskan," demikian ali. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 3 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan