Kiprah Pjs Bupati Andi : Soroti PAD, Cek Tikor HGU Perusahaan, Sahkan APBD 2025

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 22 Nov 2024 - 21:09

Pjs Bupati Bengkulu Utara, Andi Muhammad Yusuf-Radar Utara/Benny Siswanto-

Sengkarut agraria di sekitaran Hak Guna Usaha (HGU) PT Agricinal Sebelat, langsung disikapi cukup responsif oleh Pjs Bupati Andi. Antisipasi situasi chaos di daerah terlebih mendekati Pilkada, dirinya menginisiasi tim kabupaten yang berkomposisikan Pemda, Unsur Forkopimda, Kanwil ATR/BPN dan Kantor ATR Kabupaten, turut mengecek titik koordinasi hasil pembaruan HGU yang telah diberikan pemerintah kepada perusahaan perkebunan dan pengolahan sawit dengan luas HGU 6 ribu hektar lebih itu.

Hasil cek ulang, Tim kabupaten membuahkan catatan cukup positif. Ditemukan adanya 2 titik koordinat HGU yang dipasang oleh perusahaan dan BPN pastinya, melewati batas-batas yang telah ditetapkan.

Meski begitu, persoalan yang belum terjawab adalah bagaimana penyikapan otoritas di daerah, termasuk lembaga penegak hukum menyikapi dugaan praktik perambahan kawasan yakni sempadan sungai atau Daerah Aliran Sungai yang disulap selama puluhan tahun menjadi kebun sawit, masih belum ada titik terang penyelesaian.

Padahal, praktik pembiaran atas perambahan kawasan-kawasan konservasi tersebut, bukan hanya menjadi persoalan hukum yang patut disikapi segera dan tegas, tapi juga memungkinkan menjadi preseden buruk bagi praktik-praktik serupa di sekitaran perizinan usaha perusahaan dan pertambangan yang beraktivitas di daerah.

Turut Sahkan APBD 2025

Postur anggaran Rp 1,3 triliun dalam R-APBD 2025, turut menempatkan Andi sebagai figur-figur sentral atas pengesahan anggaran yang diatur selambat-lambatnya 30 November 2024.

Catatan RU, tindaklanjut atas kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 yang dibahas kembali yang menyelaraskan Transfer ke Daerah (TKD) dari Dirjen Perimbangan Keuangan (DPJK) Kementerian Keuangan itu, dibahas pada Senin, 18 November 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB hingga larut malam dan disahkan pada keesokan harinya, Selasa, 19 November 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB.

Anatomi anggaran yang telah disepakati dalam pembahasan yang begitu singkat tersebut, diketahui APBD Kabupaten Bengkulu Utara tahun depan itu mengalami defisit anggaran hingga Rp 32 miliar.

Meski begitu, pemerintahan daerah meyakini mampu ditampal oleh pembiayaan netto daerah. Salah satunya, didapatkan dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya. (bep)

kiprah pjs bupati andi : soroti pad, cek tikor hgu perusahaan, sahkan apbd 2025                            radarutara.bacakoran.co - masa tugas pejabat sementara (pjs) bupati bengkulu utara, dr andi muhammad yusuf, segera berakhir. birokrat pada kementerian dalam negeri (kemendagri) itu, melaksanakan penugasannya di wilayah provinsi bengkulu hingga sabtu, 23 november 2024.
lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri itu, lumrah dikatakan sangat serius menjalankan tanggungjawab penugasan yang diberikan kali kedua pada job yang sama oleh menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian, sebagai seorang pjs kepala daerah. 
diketahui, kepala pusat strategi kebijakan, pembangunan dan desa (bskdn) kementerian dalam negeri (kemendagri) itu, sudah pernah menjadi menjadi bupati buton tengah, provinsi sulawesi tenggara. 
maka menjadi pjs bupati bengkulu utara terhitung mulai tanggal (tmt) sejak rabu 25 september 2024 hingga sabtu, 23 november 2024 yang dikukuhkan gubernur bengkulu, rohidin mersyah, merupakan kali keduanya menjalankan peranan-peranan fungsi sebagai seorang kepala daerah.
baca juga:kemelut agricinal sebelat dan dugaan perusakan kawasan, visi terang tikor hgu 
baca juga:konflik agraria : tim kabupaten cek titik koordinat hgu pt agricinal 
tidak juga berlebihan, kalau ketibaan andi sendiri, diharapkan memiliki implikasi positif alih-alih mempromosikan daerah kepada orang pusat, selama bupati ir h mian juga wakil bupati, arie septia adinata,se, map, menjalani cuti di luar tanggungan negara lantaran menjadi aturan pemerintah pada pilkada serentak 2024. 
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm, saat dikonfirmasi ru menyampaikan agenda daerah sudah dipersiapkan menjelang purna tugas pjs bupati andi yang akan melaksanakan tugasnya di kabupaten hingga sabtu, 23 november 2024. 
'masa tugas beliau di daerah hingga besok. kami saat ini tengah mempersiapkan acara perpisahan,' ujar sekda, jumat, 22 november 2024 petang. 
birokrat yang juga lulusan stpdn ini menjelaskan, estafet kepemimpinan di daerah sejalan telah paripurnanya penugasan pjs bupati andi, akan dilaksanakan serah terima jabatan (sertijab). 
baca juga:pembagian lahan perumahan dari eks hgu pamor ganda ke 668 kk di pasar ketahun tuntas
baca juga:camat desak dprkp untuk segera tindak lanjuti lahan fasum 77 hektar dari eks hgu agricinal
itu artinya, sertijab akan dilaksanakan oleh pejabat setingkat yang lebih tinggi di pemerintah provinsi bengkulu. sekda menyebutkan, direncanakan sertijab akan dilaksanakan minggu, 24 november 2024 pukul 08.00 wib di balai daerah. 
'sertijab akan dipimpin oleh gubernur atau pejabat mewakilinya,' ungkap sekda. 
tak ditampik sekda, kehadiran pjs bupati andi, memberikan warna dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. sebagai birokrat senior di kemendagri, pernah melaksanakan lintas penugasan termasuk pjs bupati juga sebelum ke bengkulu utara. 
menjadi pejabat eselon strategis sebagai kepala pusat strategi kebijakan, pembangunan dan desa, kemendagri, sudah menjadi pasti, kata sekda, banyak keilmuan lintas pengalaman dalam penugasan yang membersamai seorang andi, turut memberikan pembenahan di sektor penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 
baca juga:kisruh agraria, gubernur rohidin minta overlay hgu agricinal
baca juga:monitoring dan evaluasi hgu pt ddp
'kami sangat mendapatkan kesempatan yang tidak semua daerah dapat. tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, sharing pengalaman, arahan dalam rapat-rapat kerja, menjadi bagian penting yang menjadi catatan bagi kami semua sebagai insan birokrat,' ungkapnya. 
catatan-catatan kiprah pjs bupati andi muhamad yusuf 
laga rapat serius, membedah persoalan hingga mitigasi di sektor-sektor pelayanan publik yang menjadi ranah penyelenggaraan pemerintahan, kental menjadi khas andi ketika memimpin rapat-rapat. 
catatan ru, penegasan andi yang terbilang serius kentara, saat dia memimpin rapat soal capaian pendapatan asli daerah (pad). waktu itu, dia sempat marah, saking seriusnya. apalagi, turut terungkap, ternyata terjadi anomali data soal capaian yang dipaparkan badan pendapatan daerah (bapenda) dengan torehan yang sebenarnya versi kecamatan.   
baca juga:polemik hgu agricinal, gubernur rohidin janjikan ini
baca juga:kwaran marga sakti sebelat, gelar perkemahan perdana di lahan hgu pt air muring
usut punya usut, ternyata terjadi kendala di sektor pencatatan atau proses akuntansi yang terintegrasi dengan sistem pelaporan dari perbankan dengan bapenda. ditambah lagi, dalih maintenance sistem yang disampaikan  
kala itu, andi meminta agar dilakukan sesegera mungkin perbaikan sistem, termasuk tata kelola di sektor upaya memaksimalkan ceruk-ceruk fiskal yang begitu penting, di tengah daerah-daerah di indonesia masih sangat bergantung dengan transfer keuangan dari pusat. 
tak ketinggalan, bank bengkulu selaku perbankan yang digandeng pemerintah daerah, juga diminta melakukan perbaikan pelayanan. pasalnya, terungkap proses pencatatan atas setoran pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan (pbb-p2), memakan waktu yang begitu lama. 
andi meminta, segera dibuat whatsapp group (wag) yang berisikan kepala desa, kepala bapenda dan sekda. kanal ini menjadi wadah konfirmasi atas realisasi pembayaran pbb-p2, agar wajib mengetahui kalau pajak yang telah dibayarkannya telah diterima daerah.
 baca juga: pramuka marga sakti sebelat usulkan bumi perkemahan di lahan hgu air muring
baca juga:menunggu aksi tim batas hgu agricinal yang dibentuk bupati
turun langsung cek titik koordinat hgu 
sengkarut agraria di sekitaran hak guna usaha (hgu) pt agricinal sebelat, langsung disikapi cukup responsif oleh pjs bupati andi. antisipasi situasi chaos di daerah terlebih mendekati pilkada, dirinya menginisiasi tim kabupaten yang berkomposisikan pemda, unsur forkopimda, kanwil atr/bpn dan kantor atr kabupaten, turut mengecek titik koordinasi hasil pembaruan hgu yang telah diberikan pemerintah kepada perusahaan perkebunan dan pengolahan sawit dengan luas hgu 6 ribu hektar lebih itu. 
hasil cek ulang, tim kabupaten membuahkan catatan cukup positif. ditemukan adanya 2 titik koordinat hgu yang dipasang oleh perusahaan dan bpn pastinya, melewati batas-batas yang telah ditetapkan. 
meski begitu, persoalan yang belum terjawab adalah bagaimana penyikapan otoritas di daerah, termasuk lembaga penegak hukum menyikapi dugaan praktik perambahan kawasan yakni sempadan sungai atau daerah aliran sungai yang disulap selama puluhan tahun menjadi kebun sawit, masih belum ada titik terang penyelesaian. 
baca juga:kemelut agricinal sebelat dan dugaan perusakan kawasan, visi terang tikor hgu 
baca juga:konflik agraria : tim kabupaten cek titik koordinat hgu pt agricinal 
padahal, praktik pembiaran atas perambahan kawasan-kawasan konservasi tersebut, bukan hanya menjadi persoalan hukum yang patut disikapi segera dan tegas, tapi juga memungkinkan menjadi preseden buruk bagi praktik-praktik serupa di sekitaran perizinan usaha perusahaan dan pertambangan yang beraktivitas di daerah. 
turut sahkan apbd 2025
postur anggaran rp 1,3 triliun dalam r-apbd 2025, turut menempatkan andi sebagai figur-figur sentral atas pengesahan anggaran yang diatur selambat-lambatnya 30 november 2024. 
catatan ru, tindaklanjut atas kesepakatan bersama kebijakan umum anggaran (kua) prioritas plafon anggaran sementara (ppas) 2025 yang dibahas kembali yang menyelaraskan transfer ke daerah (tkd) dari dirjen perimbangan keuangan (dpjk) kementerian keuangan itu, dibahas pada senin, 18 november 2024 sekitar pukul 10.00 wib hingga larut malam dan disahkan pada keesokan harinya, selasa, 19 november 2024 sekitar pukul 10.00 wib.
baca juga:pembagian lahan perumahan dari eks hgu pamor ganda ke 668 kk di pasar ketahun tuntas
baca juga:camat desak dprkp untuk segera tindak lanjuti lahan fasum 77 hektar dari eks hgu agricinal
anatomi anggaran yang telah disepakati dalam pembahasan yang begitu singkat tersebut, diketahui apbd kabupaten bengkulu utara tahun depan itu mengalami defisit anggaran hingga rp 32 miliar. 
meski begitu, pemerintahan daerah meyakini mampu ditampal oleh pembiayaan netto daerah. salah satunya, didapatkan dari sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 23 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan