Senin, Mulai Bahas Anggaran 2025

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 15 Nov 2024 - 21:13

Parmin, SIP-Radar Utara/Wahyudi Ndut-

"Prinsipnya, dengan keterbatasan fiskal yang ada, pemerintah daerah tetap menjunjung prinsip rancang bangun anggaran dilakukan secara prudent," ujar Sekda.

Catatan RU, BPD di Kabupaten Bengkulu Utara jumlahnya sebanyak 1.173 orang. Paling banyak jumlah BPD yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk itu, adalah 7 orang.

BACA JUGA:APBD Wajib Disahkan November

Legislatif desa ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota. Tunjangan mereka berbeda-beda. Jomplang begitu kentara pada Sekretaris dan anggota.

Untuk ketua BPD, Tunjangannya saat ini sebesar Rp 1.500.000 perbulannya, Wakil Ketua 1.050.000. Sedangkan Sekretaris tunjangannya sebesar Rp 900.000, anggota sebesar Rp 750.000. Yang dimaksud tunjangan adalah pendapatan yang diterima oleh BPD setiap bulannya.

Kabar ketimpangan pendapatan ini, menjadi fokus yang tengah dibahas di tingkat TAPD. Mencermati angka jomplang itu, diperkirakan akan ada lebih dari 700-an anggota BPD yang terimbas, jika kenaikan tunjangan senilai Rp 100.000 hingga 150.000 itu nantinya diberlakukan tahun 2025.

Di sektor eksekutif, peningkatan tunjangan perangkat desa juga menjadi rencana daerah untuk diterap tahun depan.

Itu artinya, ada 2.164 perangkat yang akan terimbas atas asumsi kenaikan yang akan dilakukan tahun depan itu senilai Rp 50.000 hingga Rp 70.000 ketika diberlakukan nantinya.

senin, mulai bahas anggaran 2025                             radarutara.bacakoran.co - badan anggaran (banggar) dan tim anggaran pemerintah daerah (tapd), mulai memotori rapat pembahasan apbd bengkulu utara tahun anggaran 2025. 
rapatnya akan dimulai sejak senin hingga kamis yang bakal melanjut ke tahapan penyampaian jawaban akhir fraksi-fraksi atas rancangan apbd yang nyaris rp 1,4 triliun. 
ketua dprd, parmin, sip, menjelaskan pembahasan bejana anggaran tahun depan ini, menjadi rangkaian tahapan atas kesepakatan bersama terhadap kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas), yang telah dilakukan pada periodisasi sebelumnya. 
"muatannya lebih kepada penyelarasan atas tkd untuk tahun depan," ungkap parmin yang ex officio menjabat ketua banggar, dibincangi belum lama ini. 
baca juga:apbd bengkulu utara 2025 nyaris 1,4 triliun
baca juga:waktu kotor 21 hari bahas apbd 2025 
pantauan ru, asumsi atas rencana anggaran yang telah disepakati bersama sebelumnya antara eksekutif dan legislatif, terbilang cukup berhati-hati. 
kondisi ini kentara, ketika menilik anggaran dalam kua-ppas yang diasumsikan di angka rp 1,34 triliun. sementara, pada tkd yang dirilis kementerian keuangan via direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk), diketahui anatomi umum asumsi anggaran dari pusat nominalnya di angka rp 1,399 atau hampir rp 1,4 triliun. 
"karenanya, dalam rapat kerja nantinya, akan dibahas bagaimana anatomi fiskal yang akan lebih di-zoom lagi dengan regulasi seperti anggaran penugasan yang sifatnya wajib dengan desain di daerah yang menyeleras pada anggaran-anggaran yang masih diberikan keleluasaan dalam penggunaannya," terang parmin. 
secara umum, politisi pdip ini menegasi berdasarkan pencermatan umum, beberapa rencana anggaran daerah seperti soal kenaikan tunjangan badan permusyawaratan desa (bpd) dan perangkat desa, akan menjadi salah satu yang akan dibahas secara serius. 
baca juga:rapbd ta 2025 setuju dibahas, makan siang gratis jadi catatan
baca juga:nota penjelasan disampaikan, pembahasan rapbd ta 2025 segera dilakukan
"karena ini terkait dengan performa penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum," ungkapnya. 
sekda yang juga ketua tapd pemda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp,mm, tak menampik perihal beberapa rencana tersebut, seperti rencana kenaikan tunjangan bpd dan perangkat desa, menjadi komposan pembahasan bersama legislatif. 
"prinsipnya, dengan keterbatasan fiskal yang ada, pemerintah daerah tetap menjunjung prinsip rancang bangun anggaran dilakukan secara prudent," ujar sekda. 
catatan ru, bpd di kabupaten bengkulu utara jumlahnya sebanyak 1.173 orang. paling banyak jumlah bpd yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk itu, adalah 7 orang. 
baca juga:apbd wajib disahkan november 
baca juga:apbd perubahan 2024 disahkan, opd diminta cepat realisasikan anggaran
legislatif desa ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. tunjangan mereka berbeda-beda. jomplang begitu kentara pada sekretaris dan anggota. 
untuk ketua bpd, tunjangannya saat ini sebesar rp 1.500.000 perbulannya, wakil ketua 1.050.000. sedangkan sekretaris tunjangannya sebesar rp 900.000, anggota sebesar rp 750.000. yang dimaksud tunjangan adalah pendapatan yang diterima oleh bpd setiap bulannya. 
kabar ketimpangan pendapatan ini, menjadi fokus yang tengah dibahas di tingkat tapd. mencermati angka jomplang itu, diperkirakan akan ada lebih dari 700-an anggota bpd yang terimbas, jika kenaikan tunjangan senilai rp 100.000 hingga 150.000 itu nantinya diberlakukan tahun 2025. 
di sektor eksekutif, peningkatan tunjangan perangkat desa juga menjadi rencana daerah untuk diterap tahun depan. 
baca juga:apbd bengkulu utara 2025 nyaris 1,4 triliun
baca juga:waktu kotor 21 hari bahas apbd 2025 
itu artinya, ada 2.164 perangkat yang akan terimbas atas asumsi kenaikan yang akan dilakukan tahun depan itu senilai rp 50.000 hingga rp 70.000 ketika diberlakukan nantinya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 16 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan