Tak Ada Lagi Keraguan Untuk Menangkan ROMER, Agustam: Alhamdulillah

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Kamis , 14 Nov 2024 - 23:13

Tim Hukum ROMER lainnya, Jecky Haryanto-Radar Utara/Doni Aftarizal-

Terpisah, Tim Hukum Helmi-Mi'an, Agustam Rachman mengucapkan Alhamdulillah dan berterimakasih kepada MK, karena dengan putusan tersebut, semuanya jadi terang benderang.

"Namun perlu kita ketahui, poin penting dari putusan MK perkara No 129 hari ini, MK menegaskan penghitungan masa jabatan Kada atau pejabat Kada dihitung berdasarkan jabatan nyata, riil dan faktual. Bukan dihitung sejak pelantikan," papar Agustam.

Artinya, lanjut Agustam, ini menjadikan rujukan gugatan berikutnya. Seandainya 1000 persen ROMER menang dalam Pilgub tahun ini, mereka pasti dibatalkan MK dan tidak bakal dilantik.

"Dengan demikian, secara substansi kita menang. Karena yang sebenarnya target kita ke MK adalah meminta MK untuk menafsirkan sejak kapan masa jabatan Plt Kada dihitung," jelas Agustam.

Permohonan pihaknya, sambung Agustam, sudah dijawab tegas MK, jika masa jabatan Kada atau Pejabat Kada seperti Plt, penghitungannya bukan sejak pelantikan.

"Yang jelas hari ini semuanya terbukti, dan apa yang kami sampaikan jika pencalonan Rohidin Mersyah dan Gusnan Mulyadi tidak sah, dibenarkan MK melalui putusannya," demikian Agustam.

Sebelumnya, MK RI menolak gugatan uji materi, yang diajukan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan-Mian, serta Paslon Bupati dan Wabup, Elva Hartati Murman-Makrizal.

Pengajuan uji materi tersebut, berkaitan dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang mengatur penghitungan masa jabatan kepala daerah sejak pelantikan.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa norma pasal tersebut sudah tidak berlaku, karena telah dicabut melalui tiga putusan sebelumnya, yaitu Putusan No 22/PUU-VII/2009, No 67/PUU-XVIII/2020 dan No 2/PUU-XXI/2023.

Dengan adanya keputusan ini, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan Helmi Hasan-Mian dan Elva Hartati Murman-Makrizal.

tak ada lagi keraguan untuk menangkan romer, agustam: alhamdulillah                            terkait mk tolak uji materi
bengkulu ru - pasca mahkamah konstitusi (mk) menolak uji materi undang-undang no 10 tahun 2016 tentang masa jabatan kepala daerah (kada), tim hukum menyebutkan tidak ada lagi keraguan untuk memenangkan pasangan rohidin mersyah-meriani (romer) dalam pilgub bengkulu 27 november 2024.
sementara itu, tim hukum helmi hasan-mi'an secara tidak langsung memanjatkan rasa syukur, dan berterima kasih kepada mk atas putusan yang membuat semuanya terang benderang.
tim hukum romer, aizan dahlan mengatakan, sudah sama-sama disaksikan, bahwa uji materi yang disampaikan atau diajukan helmi-mi'an, ditolak mk.
"kami sengaja datang ke mk hari ini, sebagai bentuk pengawasan terhadap sidang uji materi tersebut. hasilnya, tentu saja sesuai dengan harapan masyarakat bengkulu. dengan putusan itu juga semuanya sudah selesai," ungkap aizan, kamis 14 november 2024.
baca juga:mk tolak uji materi uu 10/2016 tentang masa jabatan kepala daerah
baca juga:siap selesaikan janji politik mian, romer banjir dukungan 
dalam kesempatan ini, lanjut aizan, pihkanya berharap agar masyarakat, konstituen dan pendukung dapat fokus berjuang untuk memenangkan romer dalam pilgub bengkulu tahun ini.
"sekarang ini tidak ada keraguan lagi, karena mk menolak uji materi tersebut. jadi mari kita bersama-sama untuk berjuang, agar romer bisa menang dan kembali terpilih sebagai gubernur dan wagub bengkulu," ajak aizan.
ditambahkan tim hukum romer lainnya, jecky haryanto, langkah yang terkesan sebagai upaya penjegalan untuk pasangan romer, kembali dimentahkan dengan putusan mk hari ini.
"jelas dalam putusan itu, mk menyatakan jika uji materi yang disampaikan helmi-mi'an, sama sekali tidak ada relevansinya dengan penghitungan masa jabatan tersebut," kata jecky.
baca juga:kampanye pilgub, romer pastikan ikuti aturan main
baca juga:romer dapat dukungan kuat di lebong
mk juga menegaskan, lanjut jecky, penghitungan masa jabatan seorang kada itu, dimulai dari pelantikan. bukannya dimulai dari kada defentif diberhentikan sementara atau sejenisnya. 
"dengan demikian masa jabatan sebagai pelaksana tugas (plt), tidak termasuk dalam perhitungan. apalagi pada saat ini gubernur defenitifnya masih ada," ujar jecky.
terpisah, tim hukum helmi-mi'an, agustam rachman mengucapkan alhamdulillah dan berterimakasih kepada mk, karena dengan putusan tersebut, semuanya jadi terang benderang.
"namun perlu kita ketahui, poin penting dari putusan mk perkara no 129 hari ini, mk menegaskan penghitungan masa jabatan kada atau pejabat kada dihitung berdasarkan jabatan nyata, riil dan faktual. bukan dihitung sejak pelantikan," papar agustam.
baca juga:pastikan proses demokrasi berjalan baik, tim hukum romer surati kpu dan bawaslu
baca juga:jelang pendaftaran, romer terima b1-kwk golkar
artinya, lanjut agustam, ini menjadikan rujukan gugatan berikutnya. seandainya 1000 persen romer menang dalam pilgub tahun ini, mereka pasti dibatalkan mk dan tidak bakal dilantik.
"dengan demikian, secara substansi kita menang. karena yang sebenarnya target kita ke mk adalah meminta mk untuk menafsirkan sejak kapan masa jabatan plt kada dihitung," jelas agustam.
permohonan pihaknya, sambung agustam, sudah dijawab tegas mk, jika masa jabatan kada atau pejabat kada seperti plt, penghitungannya bukan sejak pelantikan.
"yang jelas hari ini semuanya terbukti, dan apa yang kami sampaikan jika pencalonan rohidin mersyah dan gusnan mulyadi tidak sah, dibenarkan mk melalui putusannya," demikian agustam.
baca juga:pbb isyaratkan beri dukungan, romer dapat tambahan kekuatan
baca juga:pilgub bengkulu, romer siap mendaftar sebagai paslon
sebelumnya, mk ri menolak gugatan uji materi, yang diajukan  pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur bengkulu, helmi hasan-mian, serta paslon bupati dan wabup, elva hartati murman-makrizal. 
pengajuan uji materi tersebut, berkaitan dengan pasal 162 ayat (1) dan (2) uu no 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (pilkada), yang mengatur penghitungan masa jabatan kepala daerah sejak pelantikan.
dalam amar putusannya, mk menyatakan bahwa norma pasal tersebut sudah tidak berlaku, karena telah dicabut melalui tiga putusan sebelumnya, yaitu putusan no 22/puu-vii/2009, no 67/puu-xviii/2020 dan no 2/puu-xxi/2023. 
dengan adanya keputusan ini, mk menolak seluruh permohonan yang diajukan helmi hasan-mian dan elva hartati murman-makrizal. 
baca juga:siap selesaikan janji politik mian, romer banjir dukungan 
baca juga:romer dapat dukungan kuat di lebong
peraturan terkait pencalonan kepala daerah saat ini diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 8 tahun 2024, khususnya pada pasal 19 huruf e. 
ketentuan tersebut mengatur persyaratan pencalonan bagi kepala daerah yang ingin maju dalam pemilihan ulang. pembacaan amar putusan dilakukan majelis hakim mk secara langsung melalui akun resmi youtube mk ri. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 15 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan