Blokade Tuntut Kejelasan Status Eks Jalinbar

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 14 Nov 2024 - 22:45

Blokade Tuntut Kejelasan Status Eks Jalinbar-Radar Utara/Benny Siswanto-

Dari sisi aturan, BPJN juga menjelaskan alasan regulasi yang mesti dipahami, sehingga tidak memungkinkan pihaknya mengelola atau menjadikan jalan negara dengan link yang berbeda.

"Karena jalan negara itu sifatnya harus satu link. Tidak bisa paralel," terang Mardi dalam kacamata teknis administratifnya.

Beda hal ketika dilakukan tukar guling, kata Mardi. Dijalankannya, opsi tersebut memungkinkan, hanya saja mesti melewati proses yang tidak singkat.

Nantinya, kata dia, ruas yang kini menjadi jalan negara, harus turun menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten terlebih dahulu.

"Baru nanti, kami (pemerintah,red) menggarap jalan bawah, setelah diserahkan ke kami. Tapi harus melalui mekanisme yang tidak singkat," terangnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Provinsi Bengkulu, Sutarman, di Balai Pertemuan Kantor Camat Batiknau saat membincang rencana lanjutan tiga paket proyek multiyears yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Bengkulu, turut menegasi penggunaan terpal dalam pengangkutan batubara di jalur darat adalah hal yang bersifat wajib.

"Karena pihak yang terlibat di batubara ini banyak. Saya berdiri di sini adalah sebagai asosiasi pemegang IUP Pertambangan," ujarnya.

Maksud Sutarman, ingin menegaskan bahwa masih ada asosiasi yang menaungi persoalan distribusi atau angkutan batubara via darat ini.

Sutarman turut menerangkan, angkutan yang melewati jalan pun bukan hanya batubara saja. Tapi banyak yang melibatkan lintas kendaraan niaga lainnya yang juga perlu duduk satu meja, dalam menyikapinya bersama asosiasi-asosiasi lainnya yang terlibat dalam distribusi batubara.

"Sedangkan sumbangsih batubara ini setiap tahunnya tidak kurang dari Rp 3,5 - 5 triliun, sebagai operasional yang dikeluarkan asosiasi. Dan ini lebih besar dari APBD Provinsi Bengkulu bahkan," ungkapnya.

Maka waktu itu, kembali diungkapkan Sutarman, mempertanyakan keberadaan asosiasi niaga lain, seperti perusahaan perkebunan, transportasi dan lainnya. Mestinya, pembahasan persoalan jalan ini, melibatkan asosiasi niaga lain.

blokade tuntut kejelasan status eks jalinbar                            radarutara.bacakoran.co - viral kabar aksi pungli di eks jalinbar hingga ratusan ribu, memantik respon kemarahan warga 5 desa pada ruas penghubung batiknau-ketahun dengan melakukan blokade jalan. 
tudingan sepihak itu, memantik tuntutan kejelasan atas pertanyaan lawas yang tak kunjung dijawab pemerintah, perihal ruas jalan alternatif sepanjang 20 kilometer yang dinilai kini tak bertuan itu. 
masyarakat menuntut pemerintah segera menentukan status ruas yang membentang dari desa urai kecamatan ketahun serta desa selolong, air lakok, serangan sampai dengan bintunan kecamatan batiknau tersebut. 
camat batiknau, alamsyah,se, menyampaikan pemantik awal aksi blokade jalan pada kamis, 14 november 2024 sekitar pukul 16.18 wib itu, diawali dengan informasi adanya kabar miring pungli hingga ratusan ribu. 
baca juga:kada dan dewan terpilih, mesti prioritaskan persoalan eks jalinbar
baca juga:jalinbar ketahun steril dari pungli, ini alasan eks jalinbar urai jadi jalur utama
versi camat, setelah dilakukan klarifikasi, warga membantah keras tudingan sepihak tersebut. kekesalan warga kian membuncah, ruas jalan ini sedang menjadi laluan utama, menyikapi pembangunan jembatan yang tengah dilakukan pada jalur atas. 
"kalau dari warga menegaskan tidak ada pungli yang ratusan ribu itu. mereka menyayangkan informasi ini," ungkap camat, menjelas pemantik awal aksi blokade manusia di jalur alternatif yang sebelumnya menjadi jalur utama ruas ekonomi pada lintas barat sumatera ini. 
camat mengaku, bersama dengan unsur tripika terus menghimpun keluhan inti dalam aksi blokade yang menyebabkan lalulintas utama itu sempat lumpuh. 
pasalnya, kata dia, kendaraan diminta oleh warga untuk tidak melintasi ruas jalan sebelum ada kejelasan status atas ruas yang dikhawatirkan kian rusak parah, ketika menjadi laluan kendaraan-kendaraan tonase tinggi seperti hasil perkebunan, pertambahan hingga angkutan niaga lainnya. 
baca juga:kada dan dewan terpilih, mesti prioritaskan persoalan eks jalinbar
baca juga:jalinbar ketahun steril dari pungli, ini alasan eks jalinbar urai jadi jalur utama
ditanyai soal progres upaya penegasan status ruas eks jalinbar? camat menerangkan, sejauh ini pihaknya yang sudah memfasilitasi pertemuan-pertemuan di tingkat wilayah hingga kabupaten, belum mendapatkan respon dari otoritas sejalan status jalan negara lepas dari ruas laluan utama yang kini masih menjadi jalur alternatif pilihan.
"kalau dari warga, intinya kejelasan status jalan yang menjadi tuntutan ini, agar kerusakan jalan tidak terus menjadi," jelasnya.
pantauan di lapangan, laluan yang menjadi objek aksi massa memang memiliki rentang yang lebih pendek 2 kali lipat, dibandingkan jalur atas yang kini statusnya menjadi jalur negara.
jalur atas adalah sebutan paling mudah, untuk membedakan ruas jalinbar dengan eks jalinbar yang sebelumnya merupakan ruas jalan provinsi.
baca juga:kada dan dewan terpilih, mesti prioritaskan persoalan eks jalinbar
baca juga:jalinbar ketahun steril dari pungli, ini alasan eks jalinbar urai jadi jalur utama
batubara juga dinilai menjadi penyebab, terhambatnya tiga paket proyek strategis nasional beberapa kali mundur mundur pengerjaannya sejak 2022.
pernah diwartakan ru sebelumnya, manager ruas balai pelaksana jalan nasional (bpjn) wilayah bengkulu, mardi, menjelaskan proyek yang dilaksanakan dengan skema tahun jamak sejak 2022 itu, secara jadwal tahun ini mesti rampung.
"sebenarnya, tahun lalu 2022 sudah harus dikerjakan. cuma kan ada kendala. dan tahun ini akan dilaksanakan. paketnya wajib selesai november 2024 ini," ujar mardi di kantor camat batiknau pada medio tahun 2024, saat sosialisasi rencana pengerjaan proyek jembatan yang kini tengah berjalan.
peluang kembali menjadi jalan negara 
baca juga:kada dan dewan terpilih, mesti prioritaskan persoalan eks jalinbar
baca juga:jalinbar ketahun steril dari pungli, ini alasan eks jalinbar urai jadi jalur utama
ditanyai soal opsi tukar guling ruas jalan? mardi tak menampik kemungkinannya. walau pun, kata dia, bukan menjadi opsi saat ini. 
konteks terkini, kata mardi saat itu, opsinya adalah eks jalinbar atau jalan bawah, menjadi jalan milik daerah atau jalan khusus. 
daerah ini, terus dia, saja saja pemprov atau pemkab. sedangkan jalan khusus adalah salah satunya dijadikan ruas khusus oleh moda angkutan niaga.
minta temukan lintas asosiasi niaga 
baca juga:kada dan dewan terpilih, mesti prioritaskan persoalan eks jalinbar
baca juga:jalinbar ketahun steril dari pungli, ini alasan eks jalinbar urai jadi jalur utama
nuansa keberatan turut ditampakkan asosiasi pengusaha batubara atau apbb provinsi bengkulu, sutarman, kalau mesti menjadi motor tunggal pembangunan hauling atau jalur khusus pada ruas tersebut. saat menghadiri sosialisasi yang digelar bpjn di kantor camat batiknau, menurutnya laluan tersebut bukan semata-mata dilalui batubara. tapi juga oleh niaga lainnya. 
dari sisi aturan, bpjn juga menjelaskan alasan regulasi yang mesti dipahami, sehingga tidak memungkinkan pihaknya mengelola atau menjadikan jalan negara dengan link yang berbeda.
"karena jalan negara itu sifatnya harus satu link. tidak bisa paralel," terang mardi dalam kacamata teknis administratifnya. 
beda hal ketika dilakukan tukar guling, kata mardi. dijalankannya, opsi tersebut memungkinkan, hanya saja mesti melewati proses yang tidak singkat. 
baca juga:kada dan dewan terpilih, mesti prioritaskan persoalan eks jalinbar
baca juga:jalinbar ketahun steril dari pungli, ini alasan eks jalinbar urai jadi jalur utama
nantinya, kata dia, ruas yang kini menjadi jalan negara, harus turun menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten terlebih dahulu.
"baru nanti, kami (pemerintah,red) menggarap jalan bawah, setelah diserahkan ke kami. tapi harus melalui mekanisme yang tidak singkat," terangnya. 
ketua asosiasi pengusaha batubara provinsi bengkulu, sutarman, di balai pertemuan kantor camat batiknau saat membincang rencana lanjutan tiga paket proyek multiyears yang dilaksanakan oleh balai pelaksana jalan nasional wilayah 1 bengkulu, turut menegasi penggunaan terpal dalam pengangkutan batubara di jalur darat adalah hal yang bersifat wajib. 
"karena pihak yang terlibat di batubara ini banyak. saya berdiri di sini adalah sebagai asosiasi pemegang iup pertambangan," ujarnya. 
baca juga:kada dan dewan terpilih, mesti prioritaskan persoalan eks jalinbar
baca juga:jalinbar ketahun steril dari pungli, ini alasan eks jalinbar urai jadi jalur utama
maksud sutarman, ingin menegaskan bahwa masih ada asosiasi yang menaungi persoalan distribusi atau angkutan batubara via darat ini. 
sutarman turut menerangkan, angkutan yang melewati jalan pun bukan hanya batubara saja. tapi banyak yang melibatkan lintas kendaraan niaga lainnya yang juga perlu duduk satu meja, dalam menyikapinya bersama asosiasi-asosiasi lainnya yang terlibat dalam distribusi batubara.
"sedangkan sumbangsih batubara ini setiap tahunnya tidak kurang dari rp 3,5 - 5 triliun, sebagai operasional yang dikeluarkan asosiasi. dan ini lebih besar dari apbd provinsi bengkulu bahkan," ungkapnya. 
 maka waktu itu, kembali diungkapkan sutarman, mempertanyakan keberadaan asosiasi niaga lain, seperti perusahaan perkebunan, transportasi dan lainnya. mestinya, pembahasan persoalan jalan ini, melibatkan asosiasi niaga lain. 
baca juga:kada dan dewan terpilih, mesti prioritaskan persoalan eks jalinbar
baca juga:jalinbar ketahun steril dari pungli, ini alasan eks jalinbar urai jadi jalur utama
kapolres bengkulu utara, akbp lambe patabang birana, sik, mh melalui wakapolres, kompol kades suwantoro, mengatakan pihaknya menerjunkan personel dari polres membackup polsek batiknau menyikapi aksi blokade yang terjadi di ruas alternatif. 
"personel dari polres juga diterjunkan bersama dengan polsek yang langsung dipimpin kapolsek batiknau," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 15 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan