Lamur Persoalan Sentral Eks Kebun Agricinal

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 04 Nov 2024 - 21:33

Pjs Bupati Bengkulu Utara, Andi Muhammad Yusuf-Radar Utara/Benny Siswanto-

Secara de jure, persoalan luas kebun PT Agricinal Sebelat, sudah final. Pasalnya, perusahaan perkebunan dan pengelolaan sawit yang didalamnya terdapat kuari hingga bisnis tumpang sari seperti peternakan sapi, sudah memiliki Hak Guna Usaha existing hasil pembaruan.

Luasannya lebih kurang menjadi 6.200 hektar dari 8 ribu hektar awal-awalnya sebagai lokus HGU Bersyarat kala itu. Membaca dokumen Pernyataan Pelepasan Hak Guna Usaha yang ditandatangani Direktur Operasional PT Agricinal Sebelat pada 18 September 2020, total areal perkebunan yang dilepas seluas 1.804,69 hektar.

Surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, Alfi Ritamsi,SH,MH tersebut, HGU dengan Peta Bidang Tanah : Nomor, 19/2020 terletak di Desa Pasar Sebelat, Talang Arah, Suka Negara, Suka Medan dan Suka Merindu di wilayah Kecamatan Putri Hijau dan Marga Sakti Sebelat.

Diterangkan, alasan pemohon (PT Agricinal Sebelat) melepas hak dijelaskan dalam deret 21 keterangan peruntukan, yang diakhiri dengan total luas wilayah yang dilepas lebih kurang 1.804,69 hektar.

Luasan HGU yang wajib dilepas, lantaran statusnya merupakan DAS yang notabene sudah ditanami sawit ini, memiliki luasan yang tidak sedikit.

Rinciannya, terbagi dalam 4 link mulai dari lebih kurang seluas 79 hektar, 83,9 hektar dan 4,71 hektar. Jabaran resmi manajemen itu, menegasi total HGU yang dilepaskan mencapai 1.800 hektar lebih.

Senabah adalah salah satu identitas sungai yang total luasnya, khusus yang bersinggungan dengan HGU PT Agricinal memiliki luas 200-an hektar.

Bukan itu saja, masih menjujug dalam dokumen yang diterbitkan perusahaan itu pada 2018, pelepasan kawasan kebunnya dari HGU juga termasuk berada di kawasan Sempadan Sungai Sebelat seluas 43,7 hektar serta Sempadan Sungai Sabai yang lebih luas lagi yakni 136,7 hektar.

Rapat Mediasi di Pemda Mandul

Rapat yang kali kesekian digelar kabupaten dengan tajuk mediasi antara masyarakat dengan PT Agricinal Sebelat, Senin, 4 November 2024, tak membuahkan hasil yang representatif dengan konteks persoalan inti.

lamur persoalan sentral eks kebun agricinal                             radarutara.bacakoran.co - pemantik utama, konflik agraria di sekitaran lahan eks pt agricinal sebelat, harus menjadi fokus pemerintah daerah untuk dituntaskan secara terbuka.
pasalnya, areal eks perkebunan yang telah dilepas dari sertifikat hak guna usaha (hgu) existing hasil pembaruan dari pemerintah seluas 6.200-an hektar, ratusan hektar luasnya dan sudah menjadi perkebunan sawit adalah sumbu konflik di utama di sana.
sawit-sawit yang menjulang tinggi, namun masih berbuah pada eks hgu perusahaan, bak gulali yang senantiasa membuat banyak semut-semut kepincut.
keberadaan sawit yang senyata-nyatanya ditanam pada areal sempadan sungai dan merupakan areal terlarang menjadi aktivitas keekonomian hingga kini belum dibahas oleh pemerintah. 
baca juga:dengan alasan ini, pembangunan bondari pt agricinal dihentikan
baca juga:patuhi perintah bupati soal bondari hgu, tripika temukan manajemen agricinal dengan pemdes penyangga
bagaimana pengelola kawasan dengan luas mencapai ratusan hektar yang notabene merupakan sempadan sungai yang mestinya dihadirkan pemerintah daerah, meski sudah sempat menjadi rencana, juga hingga kini belum dipanggil. 
mengapa ratusan hektar kebun ilegal itu seperti dibiarkan tetap ada?
aktivis wahana lingkungan hidup (walhi), melyan sori, menilai kisruh yang terjadi pada zona investasi di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu ini, sudah mesti disikapi serius oleh pemerintah pusat. 
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk), kata dia, memiliki andil yang strategis melalui kanal-kanal perpanjangan kewenangannya di daerah, perlu menjawab. 
baca juga:soal parit batas hgu, ini jawaban terbaru pt agricinal sebelat
baca juga:bentangkan spanduk, ratusan warga dari 5 desa penyangga agricinal gelar aksi
"pemda bengkulu utara juga mesti fokus pada persoalan inti. persoalan intinya apa? adalah keberadaan sawit di areal sempadan dan kawasan terlarang lainnya dengan luas tidak sedikit itu harus diapakan? ini yang mestinya dikejar untuk diselesaikan," ujarnya. 
sulit memaknai penjarahan dalam situasi, dimana lokasi tersebut merupakan eks hgu pt agricinal, tapi melainkan kawasan konservasi yakni sempadan sungai hingga pantai. 
"tidak cukup hanya dengan pemerintah melarang memanen. tapi siapa pengelola kawasan ini? mengapa hingga puluhan tahun bisa ditanami sawit? bagaimana pengawasannya selama itu? ini adalah tugas lintas stakeholder dalam institusi pemerintah," lugasnya. 
baca juga:menunggu aksi tim batas hgu agricinal yang dibentuk bupati
baca juga:hgu agricinal sebelat juga berbatasan dengan cagar alam, libatkan bpphp
secara de jure, persoalan luas kebun pt agricinal sebelat, sudah final. pasalnya, perusahaan perkebunan dan pengelolaan sawit yang didalamnya terdapat kuari hingga bisnis tumpang sari seperti peternakan sapi, sudah memiliki hak guna usaha existing hasil pembaruan.  
luasannya lebih kurang menjadi 6.200 hektar dari 8 ribu hektar awal-awalnya sebagai lokus hgu bersyarat kala itu. membaca dokumen pernyataan pelepasan hak guna usaha yang ditandatangani direktur operasional pt agricinal sebelat pada 18 september 2020, total areal perkebunan yang dilepas seluas 1.804,69 hektar. 
surat pernyataan yang diketahui oleh kepala kantor pertanahan kabupaten bengkulu utara, alfi ritamsi,sh,mh tersebut, hgu dengan peta bidang tanah : nomor, 19/2020 terletak di desa pasar sebelat, talang arah, suka negara, suka medan dan suka merindu di wilayah kecamatan putri hijau dan marga sakti sebelat. 
baca juga:das senabah haram untuk digarap, agricinal wajib gali parit pembatas
baca juga:dengan alasan ini, pembangunan bondari pt agricinal dihentikan
diterangkan, alasan pemohon (pt agricinal sebelat) melepas hak dijelaskan dalam deret 21 keterangan peruntukan, yang diakhiri dengan total luas wilayah yang dilepas lebih kurang 1.804,69 hektar. 
luasan hgu yang wajib dilepas, lantaran statusnya merupakan das yang notabene sudah ditanami sawit ini, memiliki luasan yang tidak sedikit. 
rinciannya, terbagi dalam 4 link mulai dari lebih kurang seluas 79 hektar, 83,9 hektar dan 4,71 hektar. jabaran resmi manajemen itu, menegasi total hgu yang dilepaskan mencapai 1.800 hektar lebih.  
senabah adalah salah satu identitas sungai yang total luasnya, khusus yang bersinggungan dengan hgu pt agricinal memiliki luas 200-an hektar. 
baca juga:senin hari ini, agricinal realisasikan pembuatan bondari dari sini...
baca juga:patuhi perintah bupati soal bondari hgu, tripika temukan manajemen agricinal dengan pemdes penyangga
bukan itu saja, masih menjujug dalam dokumen yang diterbitkan perusahaan itu pada 2018, pelepasan kawasan kebunnya dari hgu juga termasuk berada di kawasan sempadan sungai sebelat seluas 43,7 hektar serta sempadan sungai sabai yang lebih luas lagi yakni 136,7 hektar. 
rapat mediasi di pemda mandul 
rapat yang kali kesekian digelar kabupaten dengan tajuk mediasi antara masyarakat dengan pt agricinal sebelat, senin, 4 november 2024, tak membuahkan hasil yang representatif dengan konteks persoalan inti. 
apalagi, manajemen perusahaan tidak hadir. pantauan ru, perusahaan perkebunan sawit itu sudah mengabari rencana ketidakhadiran pejabat pentingnya. 
baca juga:soal parit batas hgu, ini jawaban terbaru pt agricinal sebelat
baca juga:menunggu aksi tim batas hgu agricinal yang dibentuk bupati
senior manager pt agricinal sebelat, ir budi satria, mengaku masih belum pulih pasca dirinya menjadi bulan-bulanan pengeroyokan sekelompok orang pada sabtu, pekan lalu. 
dikonfirmasi ru, budi, tidak menampik soal itu. budi juga mengiyakan telah memberikan konfirmasi kepada daerah, soal kekerasan yang menderanya, sehingga belum dapat memenuhi undangan pemerintah daerah. 
"tidak hadir, karena persoalan di atas. silakan, ditafsirkan sendiri," ungkap budi satria, saat dikonfirmasi sembari mengabari beberapa alasan surat hingga dokumen yang dilampirkan, sehingga tak bisa menghadiri rapat di kabupaten. 
pjs bupati bengkulu utara, andi muhammad yusuf, dibincangi saat bertolak dari ruang command center pemda bengkulu utara bilang, kalau rapat yang telah diagendakan pihaknya itu secara implisit menerangkan belum menjumpa hasil. 
baca juga:hgu agricinal sebelat juga berbatasan dengan cagar alam, libatkan bpphp
baca juga:das senabah haram untuk digarap, agricinal wajib gali parit pembatas
"kita agendakan kembali, pekan depan. perusahaan agar bisa hadir, termasuk juga bpn. karena ini kan teknis. jadi bisa connect," ujar andi didampingi unsur forkopimda, mulai dari kapolres, kajari, dandim, senin, sore. 
sepanjang melaksanakan tugas di kabupaten ini, andi terpantau memang kerap memimpin rapat-rapat penting hingga penghujung waktu kerja kantoran, ketika membahas persoalan di daerah. 
birokrat yang pernah ditugasi menteri dalam negeri, tito karnavian, sebagai pjs bupati buton tengah itu berujar, kehadiran stakeholder terkait dalam rapat berikutnya, menjadi sangat penting. 
apalagi, rapat tersebut memungkinkan dilakukan overlay data-data seperti peta hgu terbaru dengan hgu lawas, untuk memastikan keberadaan kawasan-kawasan yang dilepas perusahaan yang luasnya ribuan hektar. 
baca juga:dengan alasan ini, pembangunan bondari pt agricinal dihentikan
baca juga:senin hari ini, agricinal realisasikan pembuatan bondari dari sini...
"iya, bpn juga diharapkan hadir, begitu juga perusahaan, karena ini terkait teknis nantinya," andi memungkas.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan