Kolaborasi Bersama Atasi Kemiskinan Ekstrem

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma memberikan apresiasi pada visi Prabowo-Gibran yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan target mencapai nol persen kemiskinan hingga 2030.

"Saya selaku Ketua Komite III DPD RI tentu sangat mendukung rencana Presiden dalam pengentasan kemiskinan. Apalagi 3 wilayah yang masuk miskin ekstrem tersebut ada di Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua," tuturnya seperti dilaporkan dpd.go.id, Kamis (24/10/2024). 

BACA JUGA:Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Harus Dipercepat

BACA JUGA:Tekan Angka Kemiskinan Melalui Program KB

Akibatnya, terjadi ketimpangan sosial yang makin lebar hingga kemiskinan ekstrem. "Saya berharap keadilan sosial benar-benar dapat dirasakan oleh semua terutama di wilayah Timur Indonesia," katanya lagi. 

Pihak DPD, lanjut Filep, berharap upaya kolaboratif dengan pemerintah, termasuk berbagai lapisan masyarakat dapat terjalin kompak, mengatasi kemiskinan ekstrem. Kolaborasi ini hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. 

Pemerintah daerah (pemda) misalnya, diharapkan dapat mengidentifikasi masalah spesifik di wilayahnya, melibatkan masyarakat, serta memastikan program-program bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga hasilnya lebih efektif dan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

Melalui kerja sama ini, lanjut Filep, keduanya berfokus pada solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah-daerah yang paling terdampak, dengan tujuan mengurangi hingga menghilangkan jumlah masyarakat yang hidup dalam kondisi kemiskinan parah. Di mana, pengeluaran sehari-hari berada jauh di bawah standar layak.

BACA JUGA:Entaskan Kemiskinan, Pemkab Mukomuko Usulkan Pembangunan Ribuan RTLH

BACA JUGA: Pemkab Mukomuko Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan Menjadi 10,76 Persen

Filep menyoroti pentingnya strategi yang tepat dalam mengatasi kemiskinan, yang ia pandang disebabkan oleh berbagai faktor kompleks. Ia berharap pemerintah dan DPD RI memiliki cara pandang yang selaras untuk menangani masalah ini secara efektif.

"Kedua, harus ada sinergi antara fiskal dan moneter, sehingga ada transformasi ekonomi yang nyata dalam hal peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur yang urgen," katanya. 

Salah satu penyebab kemiskinan ekstrem, menurut Filep, adalah masalah pendidikan. 

"Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia menyebabkan produktivitas masyarakat rendah. Ini berdampak luas terhadap daya saing masyarakat. Karena itu, sepanjang kualitas pendidikan tidak diperbaiki, itu sama saja negara memelihara kemiskinan. Untuk itu, segenap stake holders wajib ambil bagian dalam memperbaiki institusi pendidikan," kata senator asal Papua Barat itu. 

BACA JUGA:Menguak Kemiskinan Struktural di Indonesia: Penyebab dan Solusi yang Diperlukan