Loloskah RUU Perampasan Aset di Era Prabowo?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 31 Oct 2024 - 20:29

ILUSTRASI-metrobatam.com-

Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya;

Penelusuran adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan, dan kepemilikan Aset Tindak Pidana;

Penghentian Transaksi adalah tindakan lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan untuk menghentikan suatu transaksi yang terkait dengan Aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana, termasuk penghentian aktivitas rekening;

Pemblokiran adalah serangkaian tindakan pembekuan sementara Aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana;

Penyitaan adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih sementara penguasaan atas Aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan perkara permohonan Perampasan Aset di sidang pengadilan;

Penyidik adalah pejabat yang oleh Undang-Undang ini atau Undang- Undang lain diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan;

Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang diberi kewenangan untuk mewakili negara dalam perkara permohonan Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini;

Pengelolaan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Pengelolaan Aset adalah kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengembalian Aset Tindak Pidana;

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan

loloskah ruu perampasan aset di era prabowo?                            radarutara.bacakoran.co - hampir semua orang pasti pernah mendengar penegasan presiden prabowo subianto, bakal membuat timsus pemburu koruptor yang akan mengejar hingga antartika? 
penegasan presiden ke-8 indonesia itu, menjadi oase dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air yang semakin menjadi-jadi. tidak hanya di level pusat. tapi sudah menjujug kian dekat di masyarakat pelaku-pelakunya. 
pegiat anti korupsi, melyan sori, berujar, perkataan prabowo saat jelang pelantikannya menjadi presiden terpilih, tak terkecuali saat kampanye, akan terus jejak digital yang menjadi tuntutan publik.
"kita ketahui korupsi masih menjadi tren negatif di lingkar birokrasi. salah satu yang menurut kami perlu dicermati adalah nasib keberlanjutan pembahasan ruu perampasan aset yang menjadi "warisan" undang-undang sejak jaman jokowi," ungkapnya. 
baca juga:lebih dekat dengan ruu perampasan aset yang tak kunjung dibahas 
baca juga:monarki kekuasaan di desa alarm kepak sayap-sayap korupsi 
untuk diketahui, ruu perampasan aset tak kunjung masuk ke gelanggang pembahasan, mesti telah lolos menjadi prolegnas.  
sayangnya, payung hukum yang akan menjadi alat negara, melakukan "pemiskinan" pelaku tindak pidana maling-maling berdasi, tak kunjung bergulir ke gelanggang pembahasan di dpr ri. 
penghujung razim jokowi, rakyat ditampakkan drama elit pemerintah yang saling lempar situasi. presiden joko widodo atau jokowi, saat itu bahkan mengaku sudah mengirimkan surat presiden atau surpres ke dpr, tidak hanya dua kali, untuk menggulirkan draf uu ini forum pembahasan. 
secara administratif, draf uu perampasan aset yang diklaim pemerintah, bakal menjadi genderang perang para pencuri uang negara itu, kini sudah berada di legislatif. 
baca juga:di bengkulu! bapak jadi kades, anak jadi sekdes diduga korupsi, kini ditahan polisi
baca juga:pemkab mukomuko siapkan tiga desa sebagai calon desa anti korupsi
jokowi, dalam peringatan 22 tahun gerakan anti pencucian uang di istana kepresidenan, turut mengungkap persoalan ini kembali. 
politisi pdip itu, mengaku sudah berkali-kali melayangkan surpresnya ke dpr, agar draf ruu perampasan dapat segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. 
diketahui, pemerintah selain mendorong dengan mengirimkan draf uu perampasan aset. turut pula membersamainya adalah draf uu pembatasan uang kartal. 
jokowi optimis, lewat ruu yang tengah ditunggu jadwal pembahasannya dari dpr itu, sangat strategis karena akan memberikan efek jera kepada koruptor di indonesia dan dapat mengembalikan kerugian negara.
baca juga:lokus korupsi meluas, radar inspektorat perlu digeber
baca juga:auditor kejati bengkulu panggil belasan saksi perkara korupsi dana btt
pada injury time masa baktinya sebagai presiden republik indonesia, jokowi bahkan menitipkan pesan moral pada penerusnya, untuk memaksimalkan upaya penyelamatan dan pengembalian uang negara.
"....sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ungkap jokowi, pada rabu, 17 april 2024 di istana kepresidenan, jakarta.
apakah kamu sudah mengetahui, apa saja yang menjadi elemen dari draf uu perampasan aset ?
tak jarang, layaknya uu tppu yang juga jarang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana korupsi, banyak yang belum mengetahuinya. 
baca juga:korupsi bumdes bisa seret tersangka lain? begini kata jaksa
baca juga:skandal korupsi eks pnpm vonis, ada terdakwa bisa meringkuk 6 tahun di penjara 
draf-nya turut diserbaluaskan oleh jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau jdih pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk. 
terdapat 12 hal yang ditegasi dalam ketentuan umum dalam uu ini ketika nantinya disahkan, dengan kondisi persis tanpa perubahan, seperti pengurangan atau penambahan. 
penegasan itu meliputi : aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;
aset terkait dengan tindak pidana yang selanjutnya disebut aset tindak pidana adalah aset yang dapat dirampas oleh negara berdasarkan undang-undang ini;
baca juga:lebih dekat dengan ruu perampasan aset yang tak kunjung dibahas
baca juga:monarki kekuasaan di desa alarm kepak sayap-sayap korupsi
perampasan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya;
penelusuran adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan, dan kepemilikan aset tindak pidana;
penghentian transaksi adalah tindakan lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan untuk menghentikan suatu transaksi yang terkait dengan aset yang diduga merupakan aset tindak pidana, termasuk penghentian aktivitas rekening;
pemblokiran adalah serangkaian tindakan pembekuan sementara aset yang diduga merupakan aset tindak pidana;
baca juga:di bengkulu! bapak jadi kades, anak jadi sekdes diduga korupsi, kini ditahan polisi
baca juga:pemkab mukomuko siapkan tiga desa sebagai calon desa anti korupsi
penyitaan adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih sementara penguasaan atas aset yang diduga merupakan aset tindak pidana untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan perkara permohonan perampasan aset di sidang pengadilan;
penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ini atau undang- undang lain diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan;
jaksa pengacara negara adalah jaksa yang diberi kewenangan untuk mewakili negara dalam perkara permohonan perampasan aset berdasarkan undang-undang ini;
pengelolaan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut pengelolaan aset adalah kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengembalian aset tindak pidana;
baca juga:lokus korupsi meluas, radar inspektorat perlu digeber
baca juga:auditor kejati bengkulu panggil belasan saksi perkara korupsi dana btt
dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di  atas  kertas  atau  benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 
a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan 
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang  memiliki  makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
baca juga:lebih dekat dengan ruu perampasan aset yang tak kunjung dibahas
baca juga:monarki kekuasaan di desa alarm kepak sayap-sayap korupsi
korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 1 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan