Dana Motor Dinas Kades Standby di Kasda, Tak Ada Kaitan dengan Pilkada

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 23 Oct 2024 - 22:17

Dana Motor Dinas Kades Standby di Kasda, Tak Ada Kaitan dengan Pilkada-Liputan6-

Selanjutnya, masih Japri, apabila saat ini terjadi keterlambatan, merupakan hal yang wajar.

Dan Japri memberi apresiasi kepada DPMD Bengkulu Utara dan BKAD Bengkulu Utara yang sudah maksimal mengikuti mekanisme dan proses yang luar biasa untuk menjamin proses pengadaan Tornas, tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

"Sesuai target awal di pertengahan bulan November 2024 ini, kita "Ngegas Motor Dinas" dengan sistem atau juknis dari Pemda. Dimana desa harus melakukan perubahan APBDes dan melakukan penawaran ke pihak dealer. Pesan saya ke kawan-kawan Kades plus 5 lurah, untuk menyiapkan NPWP desa masing-masing, surat pengajuan ke perusahaan motor, surat kuasa ke perwakilan perusahaan motor untuk pengurusan BPKB, STNK dan plat merah," pungkasnya.

"Dengan begitu, setelah uang ditransfer BKAD, kita langsung belanja dan bulan November akhir, semua sudah pakai Tornas Baru.

Sekali lagi, kami berharap pihak Pemda segera kejar tayang agar pengadaan Tornas ini terealisasi sesuai komitmen dan janji.

Intinya, ini tidak ada kaitan lain dan di bulan November semuanya clear," demikian Japri. (*)

dana motor dinas kades standby di kasda, tak ada kaitan dengan pilkada                            ketrina.radarutara.bacakoran.co- ketua apdesi bengkulu utara, m japri, s.ip menegaskan, pengadaan motor dinas (tornas) yang diagendakan oleh pemkab bengkulu utara di ta 2024.
murni upaya pemda bengkulu utara dalam mengakomodir permintaan kepala desa (kades) di bengkulu utara melalui apdesi, tidak ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) atau unsur politik.
"ini sesuai janji pemerintah daerah dan apdesi yang mewakili kawan-kawan kades dan lurah di bengkulu utara. ini bukan persoalan pilkada atau isu politik. tetapi, tornas ini memang murni dianggarkan untuk ta 2024," tegas japri, rabu, 23 oktober 2024.
selain itu, japri turut menjelaskan, pengadaan tornas sengaja dilimpahkan atau diserahkan kepada masing-maisng desa guna menyesuaikan regulasi yang ada. 
baca juga:motor dinas 160 cc untuk kades, tinggal menunggu regulasi perbup
baca juga:rp 35 juta untuk motor dinas desa, speknya tunggu petunjuk?
diharapkan, penyesuaian regulasi ini nantinya kata japri, tidak menyulitkan desa terkait status motor dinas.
"kalau pengadaan dilakukan langsung oleh pemda, status tornas akan berbunyi pinjam pakai, tidak boleh hibah apalagi milik desa. ini akan menyulitkan desa, maka secara tekhnis, anggaran tersebut dilarikan ke bantuan keuangan (bankeu).supaya desa membelanjakan sendiri tornas tersebut dengan sistem pemda melakukan bankeu transfer ke rekening desa masing-masing," ungkapnya.
otomatis, lanjut japri, proses pembelanjaan tornas melalui bankeu, harus dibarengi dengan perubahan apbdes murni desa ke apbdes perubahan. 
di sisi lain, lanjut japri, karena status bupati saat dijabat oleh plt dan mengacu kepada undang-undang. 
baca juga:belanja motor dinas kades dilakukan kolektif atau masing-masing desa?
baca juga:tim pokja upbj mukomuko dapat motor dinas operasional
maka, tahapan ini juga harus didukung oleh rekomendasi atau izin dari kemendagri.
"makanya sedikit molor tahapannya. info terakhir, surat pengajuan dari pemda terkait rekomendasi atau izin tandatangan sudah di mendagri. dan kita sudah meminta kepada pihak terkait untuk jemput bola, jangan menunggu. yang jelas dana (pengadaan tornas) untuk 215 desa dan 5 kelurahan sudah ada di kasda," tegasnya.
selanjutnya, masih japri, apabila saat ini terjadi keterlambatan, merupakan hal yang wajar. 
dan japri memberi apresiasi kepada dpmd bengkulu utara dan bkad bengkulu utara yang sudah maksimal mengikuti mekanisme dan proses yang luar biasa untuk menjamin proses pengadaan tornas, tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. 
baca juga:anggaran rp35 juta untuk motor dinas kades bakal masuk ke rekening desa
baca juga:pemkab tidak sediakan dana perawatan motor dinas kades 
"sesuai target awal di pertengahan bulan november 2024 ini, kita "ngegas motor dinas" dengan sistem atau juknis  dari pemda. dimana desa harus melakukan perubahan apbdes dan melakukan penawaran ke pihak dealer. pesan saya ke kawan-kawan kades plus 5 lurah, untuk menyiapkan npwp desa masing-masing, surat pengajuan ke perusahaan motor, surat kuasa ke perwakilan perusahaan motor untuk pengurusan bpkb, stnk dan plat merah," pungkasnya.
"dengan begitu, setelah uang ditransfer bkad, kita langsung belanja dan bulan november akhir, semua sudah pakai tornas baru. 
sekali lagi, kami berharap pihak pemda segera kejar tayang agar pengadaan tornas ini terealisasi sesuai komitmen dan janji. 
baca juga:jelang akhir tahun 2024, dewan sudah berganti, motor dinas kades masih misteri?
baca juga: bukan fisik, motor dinas kades bakal direalisasikan berupa bantuan keuangan 
intinya, ini tidak ada kaitan lain dan di bulan november semuanya clear," demikian japri. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 24 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan