Pemkab Terlibat, Waktu Garap Hutan Sosial 35 Tahun!

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 22 Oct 2024 - 20:07

Hutan kawasan di Bukit Barisan yang diambil gambarnya dari areal persawahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu-Radar Utara/Benny Siswanto-

pemkab terlibat, waktu garap hutan sosial 35 tahun!                            radarutara.bacakoran.co - pemerintah daerah terlibat membantu percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan perhutanan sosial (ps). 
unsur pemerintah kabupaten, masuk dalam kelompok kerja atau pokja pengelolaan perhutanan sosial atau pps yang dibentuk oleh gubernur.  
sekadar menginformasikan, di kabupaten bengkulu utara saja, tidak kurang dari 16 ribu hektar kawasan hutan kini menjadi obyek perhutanan sosial. 
pendeknya, lewat beleid yang dibuat menteri lingkungan hidup dan kehutanan, siti nurbaya itu, penggarapan hutan kawasan yang sebelumnya ilegal menjadi legal.
baca juga:yayasan pphtb targetkan peroleh data kondisi hutan tropis dan pesisir
baca juga:hutan bengkulu miliki peran penting serap karbon dan reduksi risiko bencana
kepastiannya, ditegasi lewat peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan (permen lhk) nomor 9 tahun 2021 tentang perhutanan sosial (ps). 
aturan tersebut, merupakan aturan turunan dari pasal 247 peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan.
sekadar menginformasikan, salah satu kebijakan menteri siti nurbaya di kementerian lhk, kini tengah menjadi obyek pengusutan dugaan korupsi oleh kejaksaan agung (kejagung). 
kabag sumber daya alam (sda) setkab bengkulu utara, wahidu syawal, ketika dikonfirmasi soal ps ini tak menampik, kalau program tersebut berbatas waktu. termasuk, soal komoditi yang diperbolehkan ditanam pada areal lokus program. 
baca juga:inovasi digital simontana, penjaga kelestarian hutan indonesia
baca juga:pemcam air manjunto komitmen cegah kebakaran hutan dan lahan
"tidak boleh ditanami sawit. waktunya ps, 35 tahun," ujar wahidu syawal di kantornya, 18 oktober 2024. 
dalam aturannya, menjelaskan, perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, sebagai pelaku utama. 
tujuannya, untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.
dalam aturannya dijelaskan juga, hutan desa atau hd adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
baca juga:waspada ancaman kebakaran hutan 
baca juga:optimalisasi pesisir dan hutan bengkulu
berikutnya, hutan kemasyarakatan atau hkm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. 
hutan tanaman rakyat atau htr adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
pengelolaan perhutanan sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial melalui persetujuan pengelolaan hd, hkm, htr, kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya.
pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
baca juga:150 ekor harimau terdata di tnks, perburuan liar dan perambahan hutan jadi ancaman
baca juga:belum ada laporan perambahan hutan dan ileggal logging di hpt
program atau pun regulasi di lingkungan kementerian lhk, khususnya terkait dengan kebijakan di sektor kehutanan memang terkenal sulit diakses publik. 
ruu masyarakat adat tak kunjung disahkan 
ironi kentara, saat membaca beleid seputar perhutanan sosial ini. dimana, masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, menempati subjek penting yakni sebagai pelaku utamanya. 
walaupun, rancangan undang-undang atau ruu masyarakat adat yang telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2019, tak kunjung disahkan menjadi undang-undang. 
dalam aturan perhutanan sosial, menjelaskan merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, sebagai pelaku utama. 
baca juga:memburu dugaan perambahan hutan oleh perusahaan perkebunan sawit 
baca juga:pemerhati lingkungan : beruang jujug lingkungan penduduk, sinyal kuat hutan rusak
tujuannya, adalah guna menggenjot kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.
greenpeace bersama dengan masyarakat adat, sekitar 8 hari lalu tepatnya, 11 oktober 2024, menggelar aksi di senayan atau @dpr_ri dan istana negara mendesak pengesahan ruu yang sudah "dilemarieskan" sejak 2019. 
representasi masyarakat adat, saat ini dipandang sebatas simbol melalui pakaian-pakaian adat yang acap disandang para elit pada acara-acara besar kenegaraaan saja. 
greenpeace menilai, selain itu adalah masyarakat adat justru kerap mengalami kriminalisasi, perampasan lahan dan ruang hidup mereka, termasuk penggusuran alih-alih proyek strategis nasional. 
baca juga:yayasan pphtb targetkan peroleh data kondisi hutan tropis dan pesisir
baca juga:hutan bengkulu miliki peran penting serap karbon dan reduksi risiko bencana
"suara mereka (masyarakat adat,red) bahkan dikerdilkan lewat pemangkasan kewenangan amdal," tulis lembaga swadaya masyarakat @greenpeaceid, saat aksi mendesak pengesahan ruu masyarakat adat.
luasan perhutanan sosial di bengkulu utara
hampir 17 ribu hektar kawasan hutan, kini sudah menjadi obyek direktif menteri siti nurbaya sejak 2017 hingga 2024 dalam program perhutanan sosial.
data dihimpun ru, kumulasi paling banyak ditempati oleh perhutanan sosial yang dikelola oleh lembaga pengelola hutan desa (lphd) sebanyak 11 ribu hektar lebih.
total 11,5 ribu hektar tersebut, menyebar pada perijinan yang menetapkan 5 lphd sebagai pengelolanya. masing-masing bertanggungjawab atas luasan yang meliputi : 430 ha, 1.000 hektar, 335 hektar, 1.333 hektar, 4.945 hektar, 2.120 hektar, 316 hektar serta 1.071 hektar. 
baca juga:inovasi digital simontana, penjaga kelestarian hutan indonesia
baca juga:pemcam air manjunto komitmen cegah kebakaran hutan dan lahan
luasan terbanyak kedua ditempati oleh hutan kemasyarakatan (hkm) yang totalnya di kabupaten ini 4.442 hektar. direktif pusat yang memberikan izin pengelolaan kepada 6 gabungan kelompok tani itu, masing-masing memiliki luas 235 hektar, 785 hektar, 623 hektar, 481 hektar, 1.228 hektar serta 1.090 hektar.
selanjutnya, perhutanan sosial dengan luas 874 hektar berbasis kemitraan yang menyebar pada 7 subjek masing-masing dengan luasan 95 hektar, 56 hektar, 164 hektar, 67 hektar, 165 hektar, 164 hektar dan 163 hektar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 23 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan