Penyaluran Tahap V Oktober 2024, Dimulai!

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kementerian Sosial (Kemensos) memulai penyaluran Dana Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahap V di 2024, pada Oktober 2024. Program tersebut bertujuan membantu masyarakat, terutama keluarga miskin dan rentan miskin, dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

BPNT menggunakan mekanisme nontunai, di mana setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan senilai Rp 200.000 per bulan.

Bantuan itu ditransfer langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM di bank-bank mitra pemerintah, seperti BRI, BNI, Mandiri, atau BSI.

Jika dihitung sejak September 2024, bantuan yang diterima setiap KPM hingga akhir Oktober mencapai Rp 400.000. Uang ini digunakan untuk membeli bahan pangan pokok, seperti beras, telur, dan sayuran di e-warong, sebuah jaringan toko atau warung yang telah bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau.

BACA JUGA:Salur Lagi Bansos Beras 353,8 ton

BACA JUGA:Aktivis Kadin Serukan Kebijakan, Stimulus Ekonomi dan Bansos Kian Mendesak

Pemerintah memastikan, dana BPNT tidak dapat ditarik secara tunai. Hal ini untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk kebutuhan pangan, dan tidak disalahgunakan untuk keperluan lainnya.

Dengan menggunakan KKS, KPM hanya perlu membawa kartu tersebut ke e-warong yang ditunjuk pemerintah, lalu memilih barang kebutuhan pokok yang diinginkan, dan membayarnya menggunakan saldo yang ada di kartu.

Transparansi Distribusi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang lebih akrab disapa Gus Ipul menyampaikan, pemerintah melalui Kementerian Sosial terus berupaya memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos) dengan sinkronisasi data karena perubahan data penerima yang dinamis. Apalagi, program itu dimulai menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada 2024.

Langkah sinkronisasi dilakukan agar apapun bantuan yang diberikan akan tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan bantuan sosial. Jika ada yang berani melanggar, Gus Ipul menekankan, pihaknya sudah siap memberikan sanksi untuk mencegah penyalahgunaan bansos.

BACA JUGA:Daerah Klaim Verfal Data Calon Penerima Bansos Beras 353,7 Ton

BACA JUGA: Soal 800 KK di DTKS, Potensi Dapat Bansos Pendidikan. Begini Alur Mendaftarkan Pelajar Miskin

“Ya kita sekarang lagi diskusi ya, kita lagi mendalami. Meskipun APBN sudah diketok ya, kita ingin memastikan lagi sasaran-sasaran kita ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih punya gambaran lagi yang terbaru, karena data itu dinamis sekali,” kata Gus Ipul kepada pers di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam tinjauan langsung program bantuan di Jakarta Timur, pada 7 Oktober 2024, Gus Ipul juga mengamati penyaluran bantuan yang menyasar kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu.