HGN 2023, Seribu Lebih Formasi Guru Bengkulu

ARGA MAKMUR RU -  Historis Pemda Bengkulu Utara (BU) memberanikan diri mengusul seribu lebih formasi guru kepada pemerintah pusat. Untuk perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023, dilaporkan Bupati Ir H Mian. Saat memberikan kata sambutan tambahan usai membaca sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, Nadiem Makarim dalam Hari Guru Nasional (HGN) dan PGRI ke-78 Tahun 2023. Maka kemudian, usulan itu pun disetujui pusat dan kini sudah berjalan dalam tahap seleksi tertulis dengan sistem CAT. 

"Untuk para guru yang telah lulus dalam CAT PPPK, kami mengucapkan selamat. Ini menjadi salah satu komitmen Pemda BU sekaligus laporan saya dalam kapasitas Bupati di ujung periodisasi saya menjabat. Sektor pendidikan, merupakan salah satu segmen penting dalam pembangunan," kata Bupati Mian, direspon tepuk tangan peserta yang hadir.

Diterangkan Bupati, ditengah keterbatasan fiskal di daerah. Pemda BU tetap berupaya memberikan peluang seluas-luasnya dalam seleksi PPPK sejak beberapa tahun lalu. Pula diterangkan Mian, selain berupaya membuka peluang formasi guru. Bahkan terbanyak se Provinsi Bengkulu, hak-hak para guru seperti tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi, juga menjadi hal prinsip bagi daerah untuk didistribusikan kepada penerimanya secara konsisten setiap sesuai termin pencairan. 

BACA JUGA:Tertinggi Nasional, Pemprov Isyaratkan Program Pemutihan Dilanjutkan

"Dan ini menjadi tugas dari Kepala Dinas Pendidikan," tegasnya yang dijawab anggukan Kepala Dispendik Bengkulu Utara (BU), Drs Fahrudin. 

Kemudian dengan sudah diupayakannya realisasi hak-hak para guru. Termasuk juga Bupati mengucapkan terima kasih kepada pensiunan guru yang turut diapresiasi saat Upacara HGN dan PGRI kemarin. Bupati mengharapkan terjadi keseimbangan di lingkungan dunia pendidikan di daerah. 

Dimana, dengan segala perhatian, upaya sampai dengan pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur, berimplikasi positif terhadap lompatan kualitas di sektor pendidikan sesuai dengan program-program daerah dan selaras pula dengan program pemerintah pusat. 

"Maka setelah menunaikan hak-hak para guru. Saya pun menagih kewajiban dari para guru, untuk memberikan performa terbaik dengan kerja-kerja profesional dan proporsional selaras dengan program pemerintah," ungkapnya. 

BACA JUGA:Selamun Hadiri Vidcon dengan Wapres Bahas Ketahanan Pangan

Tak ketinggalan, Bupati juga memberikan apresiasi kepada PGRI sehingga terselenggaranya peringatan HGN dan PGRI yang ke-78 di tingkat kabupaten. Bupati menegaskan, sebagai organisasi guru strategis, PGRI juga menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan yang juga memperjuangkan tanpa lelah persoalan-persoalan di lingkungan pendidikan. 

"Untuk itu, kami juga mengucapkan terima kasih atas kiprah dan terobosan serta sinergi yang telah terjalin. Tentunya, harus terus ditingkatkan demi mendukung kemajuan sektor pendidikan yang lebih baik lagi," harapnya. 

Ketua PGRI BU, Kusno, S.Pd, disinggung soal upaya organisasinya menyikapi keberadaan guru non ASN di daerah. Menyampaikan persoalan tersebut terus menjadi konsen bagi organisasi. Salah satunya, kata dia, hasil koordinasi apik bersama dengan Dinas Pendidikan sehingga daerah juga mampu mendapatkan restu pusat dengan mendapatkan formasi PPPK guru terbanyak di daerah. 

Juga soal amanah UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menegasi tentang status pegawai di lingkungan pemerintah nantinya hanya ada ASN? Kusno menyampaikan, PGRI terus melakukan konsolidasi secara berjenjang dalam upaya tindaklanjut menyikapi keberadaan guru-guru yang kini statusnya masih non ASN. 

"Sinergi inilah yang terus kita bangun bersama dengan pemerintah dan pemerintah daerah. PGRI tengah mengupayakan itu. Tapi hasilnya bagaimana, belum bisa diungkap, dalam masih dalam perjuangan. Untuk itu, kami juga menyerukan kepada segenap anggota untuk mendukung upaya ini, sehingga konsolidasi yang dilakukan bersama pemerintah membuahkan hasil sesuai dengan diharapkan," ungkapnya. 

Terpisah, Kepala Dispendik BU, Drs Fahrudin, menyampaikan dukungan fiskal pemerintah kepada dunia pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, menjadi salah satu segmen serius saban tahunnya. Tak sedikit anggaran, hingga puluhan miliar, tidak lain dilakukan untuk menggeliatkan kerja-kerja pembangunan di dunia pendidikan daerah. Baik infrastruktur maupun non infrastruktur. 

"Perlu dukungan konkret dari para guru dan sekolah untuk berjalannya misi di sektor kependidikan ini," terangnya. 

"Dunia pendidikan yang kompetitif. Dunia pendidikan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan misi program," sambungnya lagi. 

Lebih mendalam, De, sapa akrabnya, menjelaskan tranformasi terus dilakukan dalam upaya memberikan dukungan riil kepada guru. Seperti soal pencairan sertifikasi guru. Dia menyampaikan, validasi persyaratan, sebelum mencairkan tambahan pendapatan bagi guru terus dilakukan dengan merujuk pada usulan yang disampaikan kepada daerah. 

Langkah ini dilakukan, terus dia, selain agar proses pencairan sertifikasi yang lebih cepat. Misi paralel lainnya, kata dia, adalah menstimulasi guru-guru dalam tertib penyampaikan usulan dan laporan sertifikasi.

"Makanya, proses pencairannya pun berbeda-beda," jelasnya. "Karenanya rujukannya adalah usulan," ujarnya lagi.

Dia juga mengabarkan, distribusi sertifikasi yang menjadi komponen DAK nonfisik, nyaris tuntas tahun anggaran berjalan ini. Tinggal beberapa lagi. Secara kuantitatif, jumlahnya nyaris seratusan. Dibandingkan dengan jumlah penerima sertifikasi yang berjumlah 1.478 guru, tentu persentasenya relatif rendah dan kini pun tengah dalam proses. 

"Paling sekitar 90an guru lagi. Kini sudah naik berkas dan masih berproses. Paling lambat Desember disalur," ungkapnya soal anggaran yang pertiga bulannya membutuhkan anggaran hingga Rp 18 miliaran itu.

Upaya sertifikasi juga terus difasilitasi daerah, menyelaraskan pula dengan regulasi dan mekanisme taknis yang menjadi alur. Penguatan di sektor tenaga kependidikan, dikatakan De, kini tercatat 521 guru yang menjadi obyek anggaran non sertifikasi. 

Belum lagi soal pengadaan guru, sejak dengan skema Guru Bantu Daerah (GBD) sampai dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang jumlahnya lebih dari  seribu formasi, adalah bagian dari upaya daerah dalam menggenjot kualitas komponen-komponen dunia pendidikan. 

BACA JUGA:Dewan Apresiasi Desa Mandiri di Bengkulu Utara

"Sudah tentu ada harapan dari semuanya itu. Adalah dukungan nyata dari para guru, sebagai bentuk integritas dalam tugas, memahami misi daerah dalam membangun generasi kedepan yang berkualitas. Maka kesamaan misi ini menjadi sangat penting," jelasnya. 

Terkait dengan keberadaan guru non ASN, baik yang berstatus GBD atau pun mereka yang berada di sekolah-sekolah. Dijelaskan De, kini daerah tengah melakukan mapping sembari mengikuti perkembangan dinamika regulasi yang bakal diterbitkan pusat, seturut telah disahkannya UU ASN terbaru. De belum bisa mengungkap gamblang, namun menegaskan persiapan di tingkat daerah dengan merujuk regulasi-regulasi pusat yang sudah diterbit pusat. 

"Dari sisi kewenangan, daerah akan all out untuk memperjuangkan guru semaksimal mungkin. Sembari mengikuti perkembangan rancang bangun regulasi, dalam kapasitas daerah sebagai pengguna di tataran teknis," pungkasnya. (bep)