Dewan Minta Eksekutif Mitigasi di Sektor Regulasi Penting

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 16 Oct 2024 - 21:42

Tommy Sitompul, S.Sos--

dewan minta eksekutif mitigasi di sektor regulasi penting                             radarutara.bacakoran.co - inventarisir aturan sejalan dinamika regulasi dan persoalan di masyarakat, penting untuk dilakukan eksekutif. 
hal ini disampaikan wakil ketua sementara dprd bengkulu utara, tommy sitompul, s.sos, yang menilai penerapan uu omnibus law di indonesia, dipastikan memiliki imbasan pada tata kelola regulasi-regulasi yang perlu dilakukan penyelarasan. 
"karena penerapannya, merupakan mandatory aturan yang akan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. maka, eksekutif sudah mulai melakukan mitigasi. kerja tersebut akan tampak, nantinya saat rapat propemperda," ujar tommy, rabu, 16 oktober 2024. 
diketahui, matriks legislasi masa sidang ketiga 2024 sudah memiliki proyeksi yang telah ditetapkan sebelumnya. sebut saja, raparda pondok pesantren, raperda bantuan hukum.
baca juga:mukomuko miliki relawan mitigasi bencana kecamatan
baca juga:tim desk pilkada segera mitigasi resiko kerawanan pilkada 2024
paling urgent adalah lanjutan pembahasan r-apbd 2025 sejalan dengan transfer ke daerah (tkd) yang telah dirilis kementerian keuangan (kemenkeu) via direktorat jenderal perimbangan keuangan pada medio september lalu. 
bapelitbangda juga bakal bersalin identitas lagi menjadi baperida yang menjadi legislasi mandatory yang diproyeksikan bisa merangsek ke masa sidang terakhir tahun 2024. 
itu artinya, badan musyawarah (bamus) akan mengagendakan rencana kerja nantinya, untuk membahas di gelanggang prolegda agar baperida bisa masuk dalam target pembahasan. 
"benar, perlu dilakukan perubahan matriks legislasi agar bisa dibahas," ujar politisi golkar ini, menjelaskan. 
baca juga:bpbd bentuk relawan mitigasi bencana di 15 kecamatan
baca juga:kesbangpol segera mitigasi resiko kerawanan pilkada di mukomuko
mantan ketua badan pembentukan perda (bapemperda) dprd bengkulu utara periode 2019-2024 itu juga menyampaikan, sektor legislasi mendatang diharapkan mampu menganalisa hingga memprediksi tentang regulasi-regulasi dalam upaya meningkatkan performa daerah. 
"karena pembangunan itu bukan saja infrastruktur. tapi juga regulasi. kalo nyadur bahasa kecenya, ini merupakan rule of the game," jelasnya serius, dipadu kelakar. 
temuan ru, sektor regulasi yang idealnya menjadi prioritas daerah adalah revisi perda struktur organisasi dan tata kerja (sotk), menyikapi ketidakjelasan atau abu-abunya batas antar desa. 
kerja regulasi ini, memiliki kaitan yang cukup luas. bukan hanya terkait penataan administratif kewilayahan yang lebih settle. 
baca juga:matangkan kesiapan, puluhan desa dilatih mitigasi bencana
baca juga:bpbd nekat turunkan tim mitigasi bencana
tapi juga terkait dengan lintas program, seperti penyelenggaraan perhutanan sosial dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) yang hingga tahun ini telah menerbitkan sk perhutanan sosial di daerah setidak-tidaknya lebih dari 6 keputusan. 
tantangan regulasi ini pun, akan berkaitan dengan pengelolaan segmen ekonomi berbasis potensi seperti pariwisata alam yang selama ini terpendam, perlahan kini terus terungkap layaknya lemo nakai, air terjun curug 9 dan lainnya yang mulai dihadapkan dengan potensi konflik kewilayahan antar desa. 
"terima kasih kepada ru yang cukup konsen dengan isu-isu di sektor regulasi," ungkapnya, mengapresiasi. 
bagaimana tata kelola aset atau manajemen barang milik daerah (bmd)? tommy juga menilai penerapan permendagri nomor 7 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah (bmd) ini strategis.
baca juga: mitigasi banjir jadi sorotan utama world water forum
baca juga:tak ada anggaran, bpbd nekat turunkan tim mitigasi bencana
pasalnya, kata dia, beleid yang merupakan perubahan atas permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah yang diundangkan pada 2 juli 2024 itu, akan berimplikasi pada ceruk-ceruk baru yang bisa menyokong pundi-pundi bagi daerah.
"selain itu, penerapan aturan ini sebagai bentuk tanggung jawab moril mencegah praktik pungli," tegasnya. 
politisi golkar itu menilai, peranan bagian kerja setkab sangat diperlukan kedepannya. karena transformasi penyelenggaraan pemerintahan yang terus moderen, harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan di tengah era globalisasi dan perkembangan zaman serta teknologi.
"bagian kerjasama harus memegang peranan. kami sendiri, berkeinginan menggelar rapat kerja bila perlu untuk melihat bagaimana mitigasi potensi yang sudah dilakukan oleh mereka," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 17 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan