Dewan Minta Eksekutif Mitigasi di Sektor Regulasi Penting

Temuan RU, sektor regulasi yang idealnya menjadi prioritas daerah adalah revisi Perda Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), menyikapi ketidakjelasan atau abu-abunya batas antar desa. 

Kerja regulasi ini, memiliki kaitan yang cukup luas. Bukan hanya terkait penataan administratif kewilayahan yang lebih settle. 

BACA JUGA:Matangkan Kesiapan, Puluhan Desa Dilatih Mitigasi Bencana

BACA JUGA:BPBD Nekat Turunkan Tim Mitigasi Bencana

Tapi juga terkait dengan lintas program, seperti penyelenggaraan perhutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang hingga tahun ini telah menerbitkan SK Perhutanan Sosial di daerah setidak-tidaknya lebih dari 6 keputusan. 

Tantangan regulasi ini pun, akan berkaitan dengan pengelolaan segmen ekonomi berbasis potensi seperti pariwisata alam yang selama ini terpendam, perlahan kini terus terungkap layaknya Lemo Nakai, Air Terjun Curug 9 dan lainnya yang mulai dihadapkan dengan potensi konflik kewilayahan antar desa. 

"Terima kasih kepada RU yang cukup konsen dengan isu-isu di sektor regulasi," ungkapnya, mengapresiasi. 

Bagaimana tata kelola aset atau manajemen Barang Milik Daerah (BMD)? Tommy juga menilai penerapan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) ini strategis.

BACA JUGA: Mitigasi Banjir Jadi Sorotan Utama World Water Forum

BACA JUGA:Tak Ada Anggaran, BPBD Nekat Turunkan Tim Mitigasi Bencana

Pasalnya, kata dia, beleid yang merupakan Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diundangkan pada 2 Juli 2024 itu, akan berimplikasi pada ceruk-ceruk baru yang bisa menyokong pundi-pundi bagi daerah.

"Selain itu, penerapan aturan ini sebagai bentuk tanggung jawab moril mencegah praktik pungli," tegasnya. 

Politisi Golkar itu menilai, peranan Bagian Kerja Setkab sangat diperlukan kedepannya. Karena transformasi penyelenggaraan pemerintahan yang terus moderen, harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan di tengah era globalisasi dan perkembangan zaman serta teknologi.

"Bagian Kerjasama harus memegang peranan. Kami sendiri, berkeinginan menggelar rapat kerja bila perlu untuk melihat bagaimana mitigasi potensi yang sudah dilakukan oleh mereka," pungkasnya.