Pengerukan Alur Urgen, Estimasi Kebutuhan Anggaran Masih Dihitung

BENGKULU RU - Estimasi kebutuhan anggaran untuk pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu, hingga saat ini masih dilakukan perhitungan.

Ini disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara (APBB) Provinsi Bengkulu, Sutarman. Menurutnya, pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai, saat ini menjadi salah satu hal yang sangat urgen untuk segera dilakukan.

"Hingga saat ini kita masih tetap fokus pada upaya pengerukan alur. Kalau alur tidak segera dikeruk, dampaknya bukan main dan tidak bisa dipandang sebelah mata," ungkap Sutarman.

Bayangkan saja, lanjut Sutarman, kalau komoditi logistik itu tidak bisa lagi dibongkar di Pulau Baai, dan harus dilakukan di daerah lain yang kemudian baru dibawa ke Bengkulu. 

BACA JUGA:Fokus Peningkatan Kesejahteraan TKBM Pulau Baai

BACA JUGA:Jajaki Keroyokan Keruk Alur Pulau Baai

"Jika kondisi itu sampai terjadi, pasti harga-harga logistik di Bengkulu bisa naik. Sehingga akhirnya inflasi tidak bisa lagi dihindari," kata Sutarman, Selasa 15 Oktober 2024.

Hanya saja, lanjut Sutarman, alur yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah, tapi hari ini faktanya pemerintah menyatakan tidak cukup anggaran untuk mengerjakan pengerukan alur.

"Sehingga diserahkanlah kepada dunia usaha, dalam hal ini PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dengan berkolaborasi pada dunia usaha di Bengkulu yang menggunakan pelabuhan," ujar Sutarman.

Sutarman menambahkan, saat ini terkait kolaborasi yang dimaksud, sedang dalam tahap penghitungan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pengerukan alur.

BACA JUGA:Alur dan Tanggul Pulau Baai Jadi Mandatory Kemenhub RI

BACA JUGA:Buffer Area Pulau Baai Diresmikan, Gubernur Rohidin Sampaikan 4 Poin Penting

"Sejauh ini estimasi kebutuhan anggarannya belum ketemu, karena Pelindo selaku BUMN memiliki Prosedur Tetap (Protap) sendiri. Sehingga terjadi perbedaan cara pandang dengan kita selaku dunia usaha yang menggunakan pelabuhan," jelas Sutarman.

Disamping itu, sambung Sutarman, terkait upaya pengerukan alur ini, sudah disepakati secara teknis dibentuk semacam join company. Namun pihaknya menilai harus ada pembicaraan lagi dengan pemerintah daerah (Pemda).