Belum Bisa Bahas Anggaran 2025

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 08 Oct 2024 - 20:00

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM-Radar Utara/ Benny Siswanto-

Ketua Sementara, Hermedi Rian, menyampaikan lanjutan pembahasan R-APBD 2025, memang menjadi salah satu matriks legislasi yang akan menjadi prioritas legislatif.

"Tinggal lagi menunggu proses pendefinitifan unsur pimpinan dan berlanjut dengan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)," terangnya usai rampung gelaran bimbingan teknis, pekan lalu.

Senada juga disampaikan Wakil Ketua Sementara, Tommy Sitompul, yang menyampaikan apa-apa saja yang bakal dibahas dalam masa sidang ketiga selain legislasi mandatory.

Perkara matriks legislasi ini, Tommy jelang ngelotok. Pasalnya, periode sebelumnya selama 5 tahun tak pernah diganti-ganti, politisi Golkar ini mengampu fungsi sebagai Ketua Bapemperda DPRD Bengkulu Utara.

"Usai pelantikan unsur pimpinan definitif, dilanjut dengan pembentukan AKD, seperti ketua komisi, ketua bapemperda, Ketua BK hingga badan anggaran atau banggar," ujarnya, menjelaskan.

Khusus Banggar dan Badan Musyawarah atau Banmus, secara ex officio bakal menempatkan unsur pimpinan dewan berada di dalamnya. Begitu juga yang bakal mengetuai adalah Ketua DPRD definitif.

Sekretaris DPRD Bengkulu Utara, Eka Hendriyadi, SH, MH, saat dibincangi membenarkan saat ini sudah masuk dalam tahap pelengkapan syarat pengusulan calon unsur pimpinan definitif ke Gubernur melalui Pemda Bengkulu Utara.

"Syarat-syaratnya sedang dalam proses. Lebih kurang kalo tidak salah ada 7 dokumen yang wajib dilengkapi, sebelum dapat diproses pengusulannya," ujar Eka Hendriyadi, Selasa sore.

Mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Bengkulu Utara dalam rotasi pejabat "tukar guling" dengan Dra Evi Fitriani yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Bengkulu Utara ini, membenarkan hasil rekomendasi yang disampaikan parpol pengusul, telah diumumkan lewat paripurna pengumuman internal.

"Kalo mekanismenya, mirip-mirip dengan pengusulan calon anggota DPRD terpilih sebelumnya. Bedanya, kali ini adalah usulan calon unsur pimpinan definitif," ungkapnya.

belum bisa bahas anggaran 2025                             radarutara.bacakoran.co - bejana anggaran tahun 2025 kabupaten bengkulu utara, belum dapat dibahas. kini masih menunggu formasi settle legislatif yang sudah memulai proses persiapan pengusulan calon unsur pimpinan definitifnya. 
untuk diketahui, kesepakatan yang sebelumnya ditegasi lewat kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) ta 2025, bakal dilakukan penyempurnaan mendetail, sesuai dengan transfer keuangan ke daerah (tkd) yang sudah dirilis dirjen perimbangan keuangan, kementerian keuangan (kemenkeu). 
regulasi mengatur, kua dan ppas 2025 memang wajib disepakati lebih dulu antara eksekutif dan legislatif, sebelum, melanjut ke penyampaian kua-ppas apbd perubahan 2024.
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm yang ex officio ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) menyampaikan, kini masih menunggu undangan dari legislatif untuk kembali melanjutkan pembahasan anggaran tahun 2025. 
baca juga:penyusunan apbdes 2025 ditenggat selesai desember, bisa gunakan pagu anggaran ta 2024
baca juga:tatib dprd, pembahasan anggaran diawali dari komisi
"dari sisi waktu, relatif masih aman. masih cukup panjang. karena selambat-lambatnya pengesahan 30 november 2024," ujar sekda, kemarin. 
meski begitu, sembari menunggu proses administratif yang juga tengah berlangsung di dprd, dalam rangka pengusulan pelantikan unsur pimpinan definitif. 
eksekutif, kata sekda juga mempersiapkan bahan-bahan, guna nantinya dipergunakan saat rapat bersama banggar kembali dilakukan, merujuk tkd yang telah dirilis pemerintah. 
"untuk rujukan kan sudah clear (tkd,red). tinggal saat ini menunggu undangan pembahasan dari depan (legislatif)," terang sekda. 
baca juga:apbd perubahan 2024 disahkan, opd diminta cepat realisasikan anggaran
baca juga:anggaran rp35 juta untuk motor dinas kades bakal masuk ke rekening desa
birokrat lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri (stpdn) ini, menjelaskan dinamika yang akan menjadi anatomi fiskal daerah secara makro untuk tahun depan, sudah lebih kentara untuk dijalankan tahun-tahun awal pemerintahan prabowo-gibran itu. 
"seperti transfer dd, angkanya tidak ada perubahan untuk tahun depan. begitu juga komposan lain seperti dana alokasi umum hingga dana alokasi khusus termasuk dana bagi hasil," ungkapnya secara umum. 
ketua sementara, hermedi rian, menyampaikan lanjutan pembahasan r-apbd 2025, memang menjadi salah satu matriks legislasi yang akan menjadi prioritas legislatif. 
"tinggal lagi menunggu proses pendefinitifan unsur pimpinan dan berlanjut dengan pembentukan alat kelengkapan dewan (akd)," terangnya usai rampung gelaran bimbingan teknis, pekan lalu. 
baca juga:jaminan kecelakaan kerja, anggaran pilkada ditambah lagi 
baca juga: 63 h lahan untuk ibu kota kabupaten bumi pekal, anggaran hampir rp500 juta untuk pemetaan
senada juga disampaikan wakil ketua sementara, tommy sitompul, yang menyampaikan apa-apa saja yang bakal dibahas dalam masa sidang ketiga selain legislasi mandatory. 
perkara matriks legislasi ini, tommy jelang ngelotok. pasalnya, periode sebelumnya selama 5 tahun tak pernah diganti-ganti, politisi golkar ini mengampu fungsi sebagai ketua bapemperda dprd bengkulu utara. 
"usai pelantikan unsur pimpinan definitif, dilanjut dengan pembentukan akd, seperti ketua komisi, ketua bapemperda, ketua bk hingga badan anggaran atau banggar," ujarnya, menjelaskan. 
khusus banggar dan badan musyawarah atau banmus, secara ex officio bakal menempatkan unsur pimpinan dewan berada di dalamnya. begitu juga yang bakal mengetuai adalah ketua dprd definitif. 
baca juga:ini ploting anggaran untuk apbd 2025 
baca juga:konsisten dukung pemekaran, siapkan anggaran di apbd perubahan
sekretaris dprd bengkulu utara, eka hendriyadi, sh, mh, saat dibincangi membenarkan saat ini sudah masuk dalam tahap pelengkapan syarat pengusulan calon unsur pimpinan definitif ke gubernur melalui pemda bengkulu utara. 
"syarat-syaratnya sedang dalam proses. lebih kurang kalo tidak salah ada 7 dokumen yang wajib dilengkapi, sebelum dapat diproses pengusulannya," ujar eka hendriyadi, selasa sore. 
mantan kepala pelaksana harian (kalakhar) bpbd bengkulu utara dalam rotasi pejabat "tukar guling" dengan dra evi fitriani yang sebelumnya menjabat sekretaris dprd bengkulu utara ini, membenarkan hasil rekomendasi yang disampaikan parpol pengusul, telah diumumkan lewat paripurna pengumuman internal. 
"kalo mekanismenya, mirip-mirip dengan pengusulan calon anggota dprd terpilih sebelumnya. bedanya, kali ini adalah usulan calon unsur pimpinan definitif," ungkapnya. 
baca juga:penyusunan apbdes 2025 ditenggat selesai desember, bisa gunakan pagu anggaran ta 2024
baca juga:tatib dprd, pembahasan anggaran diawali dari komisi
setelah usulan itu ditindaklanjuti sk gubernur dan diserahkan kembali kepada pemda bengkulu utara, baru kemudian dilakukan persiapan pelantikan unsur pimpinan definitif.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 9 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan