Konkretnya, kata Bupati, di APBD Perubahan 2024 ini telah dialokasikan anggaran khusus kurang lebih hampir Rp 500 juta untuk mendukung proses pemetaan calon wilayah Kabupaten Bumi Pekal yang melibatkan tim dari Topdam.
"Sudah disetujui DPRD dan sudah disahkan untuk dilakukan pemetaan, semua ini adalah berangkat dari niat yang tulus agar semua administrasinya bisa terselesaikan," pungkasnya.
"Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa menilai real usaha ini sehingga moratorium bisa terbuka.
Dan Insya Allah pak Wakil Bupati kita bisa meneruskan perjuangan ini," tandas Mian.
BACA JUGA: Tak Ada Pungutan Apapun, Selain Pajak Bumi dan Bangunan Sesuai SPPT
Selanjutnya Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara, Sumarji, S.IP, mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah yang sejauh ini telah berkolaborasi mendukung penuh agenda pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara.
"Tentu kami ucapkan terimakasih kepada jajaran pemerintah daerah Bengkulu Utara khususnya bapak Bupati, yang selama ini sudah berkolaborasi bersama kami di presidium hingga bisa sampai di titik ini.
Semoga dukungan yang sudah kita dapatkan hari ini nantinya bisa terus kita perjuangan bersama-sama dengan pemerintahan baru yang akan datang," demikian Sumarji. (*)