Salah satu tantangan terbesar dalam melaksanakan program pensiun dini PLTU adalah masalah pembiayaan. Menjalankan program ini memerlukan dana yang sangat besar, dan pemerintah harus memastikan bahwa langkah ini tidak menimbulkan gejolak ekonomi, seperti kenaikan biaya pokok penyediaan listrik (BPP) atau kekurangan pasokan listrik.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyatakan, program ini tetap memperhatikan aspek keekonomian.
Pemerintah perlu mempertimbangkan kinerja, efisiensi, produktivitas, dan umur PLTU dalam menentukan unit mana yang harus dipensiunkan lebih awal.
Untuk mengatasi tantangan pembiayaan ini, dukungan dari lembaga pembiayaan dan negara-negara lain sangat diperlukan. Salah satu mekanisme yang telah diperkenalkan adalah energy transition mechanism (ETM), yang dirancang untuk mendukung negara-negara berkembang dalam transisi energi bersih.
BACA JUGA:Pertamina Dorong Optimalisasi Kilang untuk Ketahanan Energi Nasional
BACA JUGA:Biodiesel sebagai Solusi Energi Berkelanjutan
ETM bertujuan untuk memberikan dukungan finansial dan teknis kepada negara-negara seperti Indonesia dalam memensiunkan PLTU batu bara secara lebih cepat.
Dukungan itu sangat penting, mengingat program pengurangan emisi karbon adalah komitmen bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.
Masa Depan Transisi Energi
Program pensiun dini PLTU batu bara adalah langkah yang sangat penting dalam transisi energi bersih di Indonesia. Namun, ini bukanlah langkah yang mudah.
BACA JUGA:Inovasi PLTS Terapung Mobile: Solusi Energi Terbarukan di Indonesia
BACA JUGA:Mengubah Limbah Jagung Menjadi Biomassa untuk Solusi Energi Bersih
Dengan tantangan-tantangan yang ada, seperti pembiayaan yang tinggi, dampak ekonomi, dan kebutuhan untuk menjaga pasokan listrik, pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional, untuk memastikan keberhasilan program ini.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa transisi energi bersih ini berjalan secara adil dan berkelanjutan.
Ini termasuk memperhatikan dampak sosial dari penutupan PLTU, seperti dampak terhadap pekerja dan masyarakat yang bergantung pada industri batu bara.