Mengutip lampiran pidato laporan kinerja pemerintah 2024, upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusivitas masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas juga ditunjukkan dengan meningkatnya rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) antara penduduk pada kelompok pengeluaran 20 persen termiskin dan penduduk pada kelompok pengeluaran 20 persen terkaya jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat yang menunjukkan adanya peningkatan aksesibilitas untuk semua kalangan.
BACA JUGA:2.488 Siswa RA, MI, MTs dan MA Diusulkan Seragam Sekolah Gratis
BACA JUGA:Dinas Dukcapil Mukomuko Turun ke Sekolah Rekam Data KTP-el Pelajar
Kualitas Pendidikan
Dari sisi kualitas pendidikan, proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi bidang literasi dan numerasi berhasil mencapai lebih dari 50 persen.
Hal ini menjadi bukti, berkurangnya ketimpangan akses layanan pendidikan berkualitas tersebut merupakan hasil dari peningkatan efektivitas bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan kepada masyarakat di daerah tertinggal dengan Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dengan total lebih dari 20 juta siswa penerima.
Lalu ada Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan yang selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.
Tidak hanya itu, sebanyak Rp60,3 triliun anggaran Prakerja selama lima tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Setidaknya program ini meningkatkan kemandirian dan kemampuan pekerja dalam bersaing di dunia kerja atau professional.
BACA JUGA:Seleksi Paskibra, TNI-Polri Dikerahkan ke Sekolah
BACA JUGA:Seragam Sekolah Proses Pengepakan, Minggu Depan Dibagi
“Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama,” jelas Presiden Jokowi.
Meningkatkan Kualitas SDM
Dalam Pidato Presiden Jokowi mengenai Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya yang dibacakan setelah Pidato Kenegaraan, strategi kebijakan pembangunan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah.
Hal itu tecermin pada tiga prioritas pemerintah dalam mempercepat kualitas SDM. Pertama, makan bergizi gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.
Program MBG dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel.
Kedua, program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan. Ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan.