ARGA MAKMUR RU - Daerah relatif masih kelabakan mengetahui penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Padahal, sebagai hilir program pemerintah yang dijalankan lewat perbankan, program kredit lunak yang bahkan rawan disalahgunakan.
Bahkan, saat ini pengusutan tentang penyalahgunaan kredit lunak yang mestinya untuk menggeliatkan sektor UMKM, sudah berjalan di lembaga penegak hukum. Berangkat dari itikad baik, kontijensi di sektor program yang masuk dalam paket kebijakan pemerintah itu, mesti dilakukan oleh daerah. Penyelenggara program yakni lembaga keuangan pun wajib terbuka kepada pemerintah daerah dan publik, dalam upaya transparansi anggaran yang menggunakan duit negara tersebut. Plt Dinas Koperasi dan UKM BU, Rimiwang Muksin, S.Sos, M.Si, ketika dibincangi perihal penyaluran KUR di daerah, terus dilakukan oleh daerah. Melalui komunikasi dalam rapat-rapat bersama dengan stakeholder terkait, upaya agar penyelenggaraan program pemerintah itu, sedapat mungkin terpantau dengan maksimal oleh daerah. "Sejauh ini, penyaluran KUR di kabupaten jumlahnya sudah Rp 374,2 miliar," jelas Rimiwang di kantornya, Senin (20/11). Data tersebut, dikakatan Rimiwang, berdasarkan hasil rapat terakhir dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bengkulu dengan paparan kondisi per 13 Oktober 2023. Nilai salur itu, kata Rimiwang, menempatkan daerah ini sebagai wilayah di Provinsi Bengkulu dengan nilai salur KUR tertinggi ketiga. Tiga besar pemuncak selain BU adalah, Kabupaten Mukomuko tertinggi dengan Rp 404,2 miliar dan disusul posisi kedua, Kota Bengkulu dengan Rp 376,1 miliar. "Nah untuk jumlah dibitur di kabupaten, kita belum mendapatkan datanya. Paparan DJPb Bengkulu dijabar global sebanyak 32.007 debitur se-Provinsi Bengkulu," bebernya. BACA JUGA:Rancang Besaran UMK 2024 di Bengkulu Utara "Untuk tingkat kabupaten, belum ada," jabarnya lagi. Untuk diketahui, paket kebijakan anyar, seperti dikabar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah masih dalam upaya pengendalian inflasi, menjaga geliat usaha menengah, kecil dan mikro. Serta menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok. Tiga strategi yang segera menjadi cermatan pusat dan dikucur tahun 2023 ini, mulai dari penebalan bantuan sosial atau bansos. Langkah yang menjadi skenario lama menyikapi ketidakmampuan masyarakat ini, tidak lain untuk menjaga daya beli, stabilisasi harga sampai dengan pengendalian inflasi yang tengah menjadi momok. Pemerintah meminta dilakukan percepatan Kredit Usaha Rakyat atau KUR, sebagai penguatan ekonomi berbasis masyarakat yang dikenal, kokoh dalam menghadapi badai krisis. Hanya saja, pemerintah mensinyalkan dilemetika yang sulit dielak yakni tingkat pertumbuhan suku bunga yang dinamis. "Untuk memastikan program ini berjalan, kita juga akan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait," pungkasnya. (bep)
Kategori :