"Karena ini berkaitan dengan HGU maka untuk mengabulkan tuntutan masyarakat perusahaan perlu berkoordinasi dengan pihak Pemda Bengkulu Utara dalam hal ini khususnya Bupati Bengkulu Utara," terangnya.
BACA JUGA:Gerakan Nasional Imunisasi Polio di Mukomuko Menyasar 23.597 Anak
BACA JUGA:Berbeda Dengan Kades, Anggota BPD Belum Terima SK Perpanjangan. Kenapa?
Alhasil dalam pertemuan tersebut, masih Joni, telah disepakati antara perusahaan dan masyarakat Desa Suka Medan.
Kesepakatan itu diantaranya diungkapkan Joni, perusahaan bersedia menghentikan seluruh kegiatan penanaman kelapa sawit yang ada di area afdeling V (Desa Suka Medan) sampai tuntutan masyarakat ini menemui titik terang.
Selanjutnya, dalam waktu dekat ini, akan dilakukan pertemuan kembali antara masyarakat Desa Suka Medan, perusahaan dan unsur tripika Kecamatan MSS.
"Dijadwalkan hari Senin, besok ada pertemuan lanjutan untuk membahas tuntutan masyarakat ini.Kami harapkan pemerintah kecamatan nantinya bisa memfasilitasi tuntutan masyarakat ini hingga ke Bupati Bengkulu Utara. Dan kepada Bupati Bengkulu Utara kami harapkan, bisa merespon cepat apa yang menjadi tuntutan masyarakat terhadap perusahaan," pungkasnya.
BACA JUGA:Camat Pastikan Jalan Gembung Raya Jadi Perhatian Serius
BACA JUGA:DAS Senabah Haram Untuk Digarap, Agricinal Wajib Gali Parit Pembatas
Terpisah, Camat MSS, Abdul Hadi, S.IP, melalui Kasi Trantib, Rudi Hartono, memastikan, bahwa pada prinsipnya pihak perusahaan tidak merasa keberatan dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat.
Hanya saja, kata Rudi, untuk mengakomodir tuntutan masyarakat Desa Suka Medan, ini dibutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait di kabupaten.
Mengingat lahan yang tuntut oleh masyarakat dan dimiliki perusahaan, ini merupakan HGU.
"Kita agendakan pada hari Senin, nanti tuntutan masyarakat ini kita tampung bersama di kecamatan.
BACA JUGA:Sinergisitas Menjaga Kamtibmas Jelang Pilkada, Kapolsek Kunjungi Koramil Ketahun
BACA JUGA:Hari Ini, Bupati Temukan PT Agricinal Dengan Desa Penyangga
Selanjutnya, hasil musyawarah di kecamatan tersebut nantinya kita lanjutkan ke pihak terkait di kabupaten untuk mendapatkan solusi terbaik," demikian Rudi. (*)