Dinamika di daerah, salah satunya adalah kekosongan pejabat definitif desa di daerah-daerah yang kian bertambah.
Seperti terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) Provinsi Bengkulu. Selain, adanya pergeseran Pilkades Serentak ke 2025, lantaran instruksi pusat soal fokus penyelenggaraan kontestasi Pemilu 2024 yang digelar 2 kali dalam tahun yang sama.
BACA JUGA:Dewan Dorong Adanya Regulasi Khusus Soal Pegawai di Pulau Terdepan Indonesia
BACA JUGA:Kejari Mukomuko Musnahkan Barang Bukti Perkara Kejahatan
Ruang gerak anggaran yang diprediksi sejak lama, menyebabkan 3 desa yang mestinya dapat memiliki pejabat kades definitif "dipaksa" sistem, pemerintahannya harus dikendali oleh seorang Penjabat (Pj) kepala desa dalam kurun waktu relatif lama.
Selain mekanisme teknis dan administratif yang berburu waktu. Kepastian anggaran, dalam melaksanakan Pilkades PAW, menjadi kewajiban desa dalam menyelenggarakan Pilkades PAW, menjadi persoalannya.
Sementara, waktu efektif yang diperolehkan pusat untuk daerah menggelar kontestasi di desa menuju tahun Pemilu, tidak boleh melewati 30 Oktober 2023.
Catatan RU, sebelum lahirnya UU Desa yang baru, Pemda BU juga pernah menggelar rapat. Kemudian menegasi, 32 desa yang bakal masuk dalam gerbong Pilkades Serentak 2025.
BACA JUGA:Penanganan Stunting di Desa, Polsek Ketahun Terjunkan Peraonel
BACA JUGA:Jembatan Air Muring Bakal Ditutup. Jalur Ini Jadi Jalan Alternatif
Sebagaimana diamanahkan Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor : 100.3.5.5/224/SJ tentang Pelaksanaan Pilkades Pada Masa Pemilu dan Pilkada 2024 pada 14 Januari 2023.
Surat tersebut juga menegasi Bupati/Wali Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun dari hasil mitigasi yang dilakukan, penyelenggaraan Pilkades serentak Gelombang II Tahun 2025 yang direncana, menjadi akan diikuti oleh 11 desa. Rahmat juga membenarkan soal ini. Penyelenggaraan Pilkades serentak usai Pilkada itu, menjadi kerja lanjutan kontestasi yang sudah akan dipersiapkan.
"Desa penyelenggara Pilkades 2025 nanti, merupakan pejabatnya yang dilantik pada Oktober 2019 dari hasil Pilkades serentak Gelombang pertama," ungkapnya.
BACA JUGA:Kasus AIDS Kian Mengerikan, Mulanya Suami Terjangkit, Menular ke Istri, Menular lagi ke Anak
BACA JUGA:Patuhi Titah Undang Undang, Bupati Ir. H. Mian Kukuhkan 188 Kepala Desa di Bengkulu Utara