Lantaran tidak menggunakan APBN, Menko Airlangga mengungkapkan, ke-16 PSN tersebut membutuhkan percepatan perizinan dan fasilitas terkait dengan lahan.
“Kalau tidak pakai APBN berarti yang dibutuhkan adalah percepatan perizinan, kemudian fasilitas terkait dengan lahan, kemudian juga terkait dengan fasilitasi agar pembiayaannya bisa lebih cepat. Kalau insentif itu kebanyakan untuk memperoleh tanah dan perizinan,” katanya.
BACA JUGA:Industri Tekstil dan Pakaian Tumbuh Makin Positif
BACA JUGA:Jadi Primadona Ekspor, Ikan Nila Salin Bakal Susul Udang Vaname
Menko Airlangga merinci, ke-16 PSN baru itu, yakni proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept, Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang, Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur, Pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah, Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang.
Selain itu, ada juga Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara, Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara, Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Water Front, Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah, Pengembangan Kawasan Terpadu di BSD.
Selanjutnya Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau, Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara, dan Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.
“Sedangkan dua PSN program yaitu program pengembangan Teknologi Pembayaran Jalan Tol MLFF dan program Integrasi Dua Operator Bandara di bawah Holding BUMN InJourney,” tutur Menko Airlangga.
BACA JUGA:Indeks Kinerja Pariwisata Indonesia Melesat ke Peringkat 22 Dunia
BACA JUGA:Pensiunkan PLTU Batu Bara, Pemerintah Bahas Program Pendanaan Transisi Energi
Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, pemerintah berfokus mengembangkan penyediaan infrastruktur yang merata di berbagai wilayah melalui pembangunan PSN dalam berbagai sektor, seperti penunjang konektivitas, ketahanan energi, kedaulatan pangan, dan hilirisasi industri.
Secara kumulatif sejak 2016 hingga 2023, tercatat 198 proyek telah selesai, 32 proyek dan 10 program telah beroperasi sebagian, serta 44 proyek dan tiga program dalam tahap konstruksi, dengan estimasi memberikan dampak output perekonomian mencapai Rp3.344 triliun secara nasional dan dengan penyerapan tenaga kerja langsung 2,71 juta orang.
Evaluasi PSN
Pemerintah juga memahami peran vital komoditas critical minerals dalam mendukung transisi dan ketahanan energi. Antara lain, sebagai bahan baku industri pembuatan panel surya, turbin angin, hingga industri baterai.
BACA JUGA:Cerita di Balik Surplus Neraca Perdagangan Indonesia