RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Selain berebut rekomendasi. Dinamika internal di partai politik atau parpol, jelang Pilkada 2024 turut mewarnai konstelasi politik.
Kerap terjadi, pascaperhelatan kontestasi legislatif, akan membangun peta kekuatan baru sejalan dengan kemunculan figur-figur anyar, di tengah keberadaan figur-figur lama.
Torehan hasil pemilihan legislatif juga dapat menjadi paramater, bagi elit-elit untuk melakukan perombakan, layaknya di lingkungan birokrasi pemerintah.
Gonjang-ganjingnya adalah pergantian pucuk pimpinan partai politik, seteru jabatan politik di legislatif seperti Alat Kelangkapan Dewan atau AKD sampai dengan arah politik yang cenderung top-down, sehingga tidak mencerminkan demokrasi.
BACA JUGA:Bayang-Bayang PROJO di Pilkada 2024
BACA JUGA:Jelang Pilkada 2024 , Perburuan Parpol dan Second Man
Salah satu dosen senior di Universitas Ratu Samban atau Unras, Salamun Haris, menilai perlukan dua pijakan yang prinsip para pemangku kebijakan dan kepentingan di internal partai hingga pemerintahan.
Dalam tataran ideal, kata dia, sedianya kebijakan dibuat atau diramu dengan prosedur, sehingga rancang bangunnya mencerminkan langkah-langkah bijak.
"Maka pemimpin juga mesti bijaksana. Karena pangkal soal dari organisasi apapun itu adalah etika," ujar Salamun yang pernah menjadi Wakil Bupati Bengkulu Utara ini, saat dibincangi, Kamis, 30 Mei 2024 petang.
Sikap bijaksana dan menjunjung etika ini, terus dia, adalah pemangku kebijakan dan kepentingan, tidak menelurkan kebijakan-kebijakan yang terkesan dadakan serta cenderung terkesan nepotisme.
BACA JUGA:Job PKD Pilkada 2024 Gaji Totalnya Nyaris 7 Juta, Diincar 2 hingga 3 Orang Per Kelurahan/Desa
BACA JUGA:Pelantikan PPS Pilkada 2024, 9 Desa Tanpa Pengganti. Harus Gunakan Mekanisme Khusus Saat PAW
"Ini sangat penting menjadi pegangan bagi pemangku kepentingan, agar semangat demokrasi ini terwujud," ungkapnya.
"Maka output yang dihasilkan mencerminkan kepentingan umum atau negara dan bukan partisan," susulnya lagi, menegas.
Lebih spesifik lagi, soal dinamika internal partai, sebagai bekas orang politik yang pernah berkecimpung langsung, Salamun menilai hal tersebut satu hal yang lumrah. Selagi, kata dia, situasi tersebut merupakan bagian dari demokrasi internal.