Program ini merupakan bentuk kolaborasi BUMN lintas sektor, di mana ID FOOD bertindak sebagai koordinatornya.
BACA JUGA:Ratusan UMKM Sambut Pesta Kemerdekaan Indonesia di IKN
BACA JUGA:Penggunaan Artificial Intelligence Dapat Meningkatkan Kinerja Logistik
Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan intensif kepada para petani, seperti pendampingan budidaya pertanian berkelanjutan, pemanfaatan teknologi pertanian, pendanaan, keamanan melalui asuransi, dan kepastian penyerapan serta kepastian pasar.
“Program Makmur bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, dengan target partisipasi sebanyak bagi 2,5 juta petani dan 300.000 ha lahan garapan pertanian. Dari sisi produktivitas dan pendapatan, program Makmur diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani sekitar 10 persen dan pendapatan hingga 15 persen,” tuturnya.
Raras menambahkan, integrasi dan digitalisasi rantai pasok pangan yang dilakukan ID FOOD diharapkan dapat berkontribusi mengurangi beban logistik pendistribusian pangan.
Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Keuangan 2023, biaya logistik di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia, yakni sebesar 23,5 persen PDB, dibandingkan dengan biaya logistik di Singapura sebesar 8 persen dan di Filipina sebesar 18 persen (sesama negara kepulauan). Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau, merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia.
BACA JUGA:Jamin Keamanan Operasi Migas, Pemerintah Terbitkan Sembilan Pedoman
BACA JUGA: Otorita IKN-INA Dorong Realisasi Investasi Asing di Nusantara
“Ada tantangan logistik yang kompleks. Faktor penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia diantaranya jarak dan geografi, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya transportasi, dan kurangnya konektivitas,” paparnya.
Menurutnya, penguatan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi rantai pasok dingin menjadi langkah terbaik untuk efisiensi biaya logistik. Dengan turunnya biaya logistik maka harga pangan nasional akan lebih kompetitif.
Lebih lanjut Raras menjelaskan, selain digitalisasi dan pemanfaatan teknologi, penguatan rantai pasok pangan juga perlu didukung dengan pemenuhan regulasi seperti sertifikasi halal. “Keamanan pangan tentunya juga berbicara tentang produk yang aman dikonsumsi dari aspek kepercayaan, dalam hal itu untuk masyarakat muslim produk yang akan dikonsumsi harus memenuhi kaidah halal,” tuturnya.
Sebagai negara muslim terbesar di kawasan Asia Tenggara, pemerintah Indonesia terus mendorong peningkatan sertifikasi produk halal. Menurutnya, ID FOOD mendukung upaya pemenuhan rantai pasok halal dengan edukasi melalui pelatihan halal dan fasilitasi sertifikasi produk pangan halal mitra UMKM.
BACA JUGA:Pemerintah Indonesia Menyiapkan Pemanis dari Kebijakan Parkir Devisa
BACA JUGA:Starlink dipastikan Tak Dapat Insentif dari Pemerintah
“Dalam aktivitas bisnis, pemerintah Indonesia juga menjaga agar seluruh proses produksi memenuhi kaidah halal, mengingat sertifikasi halal juga harus mencakup seluruh tempat penyimpanan, area pengantaran dan seluruh peralatan yang menyentuh bahan mentah makanan hingga disajikan kepada pelanggan,” papar Raras. (*)\