RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Fakta Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, justru menjadi lokus penyumbang pengangguran terbuka, selama 3 tahun berturut-turut sejak 2021, turut mempertanyakan peranan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
Angka pengangguran di Indonesia sempat menyentuh angka 7,99 juta penduduk. Data total itu, Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT, menurut pendidikan tertinggi, menempatkan SMK sebagai pemuncaknya.
Kondisi tersebut, merupakan hasil penghitungan data teranyar yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis, 5 Mei 2023.
BPS menyebutkan, apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2023 mempunyai pola yang hampir sama dengan Agustus 2022.
BACA JUGA:Pelajar Tidak Mampu atau Rentan Miskin, Tapi Tak Masuk DTKS Apa Bisa Dapat PIP? Bisa! Begini Caranya
BACA JUGA:Awas!!! Ada Raja Pangkas di Bengkulu Utara
Pada Agustus 2023, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,31 persen.
Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,56 persen.
Di tengah salin rupa, sistem, metoda hingga skema pendidikan di Indonesia, di jaman Menteri Nadiem Makarim.
Perubahan direktorat di bawah kementerian ini, turut dilakukan beberapa perubahan. Termasuk di dalamnya adalah Direktorat Vokasi.
BACA JUGA:BI-Bank Sentral UEA Dorong Transaksi Mata Uang Lokal
Membaca sejarah, vokasi terkesan dikesampingkan selama ini. Gairah di sektor pendidikan vokasi, dimulai sejak era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Perubahannya dimulai sejak 2019, berlanjut lagi tahun 2020 dan terakhir kali adalah pada tahun 2021.
Lugasnya lewat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.