Namun seiring dengan itu, hasil rembuk bersama dengan suaminya, beliaupun sekarang punya peran di pemerintahan desa setelah dinilai mempu untuk menata keluarganya sendiri.
BACA JUGA:206 JCH Bengkulu Utara Terbang ke Madinah 18 Mei 2024
BACA JUGA:Bawaslu Gelar Rakor Pengawas Adhoc, Evaluasi atau Rekrut Ulang?
Perempuan yang akrab di sapa mbak Yani ini, menduduki jabatan anggota BPD di Desa Wonoharjo.
Beliau juga mengatakan bahwa kiprahnya jadi bagian dari lembaga perintahan ini bukan berati melawan kodratnya sebagai wanita, namum ini salah satu bagian dari misinya untuk "menjemput mimpi RA Kartini".
"Saya tetap ibu rumah tangga dari anak-anakku mas, kodrat sebagai wanita tetap saya junjung dengan setingi mungkin. Namun warisan perjuangan RA Kartini yang seolah-olah jadi wasiat juga harus saya jalankan dengan naluri seorang perempuan untuk mengisi dan memajukan bangsa," semangat mbak Yani.
Perjuangan RA Kartini ini, lanjut Mulyani, adalah warisan inspiransi kaum perempuan untuk tetap pada kodratnya.
BACA JUGA:Silat, Cabor Unggulan Bengkulu Utara Untuk Boyong Puluhan Emas di Popda
BACA JUGA:Halal Bihalal Pererat Silaturahmi, Perkuat Ukuwah Islamiyah
Namun harus menyesuaikan dan mampu mengartikan kata emansipasi yang tidak semata-mata terfokus pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Namun lebih dari itu, peluang dan kesempatan yang terbuka luas, harus ditangkap dan dijalankan sesuai dengan hak dan jati dirinya sebagai kaum perempuan.
Selaras dengan arti emansipasi yang sesungguhnya, bahwa perempuan bisa berkembang dari waktu ke waktu tanpa tanpa meghilangkan jati dirinya," demikan Mulyani.
Mulyani hanya salahsatu dari sekian banyak perempuan hebat di Bengkulu Utara yang mengabdikan diri dalam pemerintahan.
BACA JUGA:Investasi Bodong Masih Terjadi, Literasi Lembaga Pemerintah Masih Rendah?
BACA JUGA:Senin Besok, Jangan Nambah Libur, Siswa Mulai Sekolah
Masih banyak lagi perempuan-perempuan hebat di Bengkulu Utara yang menjalankan kiprahkan di berbagai lembaga pemerintahan dari tingkat kabupaten, provinsi hingga di pemerintahan pusat.