Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa program UMi yang menyediakan pinjaman lebih kecil lagi untuk mendukung usaha yang sangat kecil atau ultra mikro.
BACA JUGA:Capaian Terbesar Produksi Minyak Mentah di Tangan Anak Bangsa
BACA JUGA:Jauh Panggang dari Api Resesi
Presiden Jokowi menegaskan bahwa program-program tersebut dirancang untuk dapat diakses tanpa agunan, memudahkan para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan dukungan modal.
Namun, Presiden Jokowi mengakui bahwa perlu upaya lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat tentang cara mengakses berbagai fasilitas pembiayaan yang telah disediakan oleh pemerintah tersebut.
“Hanya masyarakat mungkin belum terinformasi dengan baik. Ini sebetulnya bisa ke bank, bisa ke lembaga PNM Mekaar, bisa ke UMi, banyak sekali yang bisa asal usahanya produktif, tanpa agunan. Yang untuk PNM Mekaar dan UMi itu tanpa agunan,” jelasnya.
Harus diakui, persoalan akses pelbagai fasilitas kepada nasabah ultra mikro perlu digalakkan lagi sosialisasinya.
BACA JUGA:Langkah Antisipatif Jelang Kemarau Tiba
BACA JUGA: Mengembangkan Pariwisata Hijau Berkelanjutan di IKN
Tujuannya, masyarakat terutama masyarakat yang terbawah lebih melek informasi soal akses pembiayaan tersebut.
Seiring bertambahnya populasi penduduk, kebanyakan dari mereka masuk sebagai pelaku skala UMi hingga UMKM.
Pemerintah menyadari posisi itu, sehingga pembiayaan ke golongan masyarakat ini tetap diadakan, bahkan porsinya semakin besar.
Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menyebutkan jumlah UMKM di tanah air mencapai 64,2 juta dengan nilai perputarannya Rp8,57 triliun. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu instrumen agar sektor itu tetap menggeliat, bahkan bisa mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam rangka itu, pemerintah telah mematok target penyaluran KUR 2024 sebesar Rp300 triliun.
BACA JUGA:Mengendalikan Harga Beras di Bulan Ramadan
BACA JUGA:Kemilau Perhiasan Indonesia Mendunia
Mengutip data Kemenko Perekonomian, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR 2023 sebesar Rp297 triliun. Namun, realisasinya hanya tercapai Rp255,8 triliun. Penerima manfaat fasilitas itu mencapai 4,57 juta debitur.