KETRINA.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Lagi-lagi, masyarakat di Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara sepertinya harus menelan rasa kecewa untuk kesekiankalinya.
Rasa kecewa ini muncul setelah rencana pembangunan gedung prototype di Puskesmas Tanjung Harapan yang sebelumnya, diproyeksikan akan direalisasikan di TA 2024, dikabarkan gagal dilaksanakan alias buye.
Sementara sejak beberapa tahun terakhir, konkretnya pada tahun 2023 lalu.
Pemerintah daerah sempat menggembar-gemborkan pembangunan gedung prototype di lingkungan Puskesmas Tanjung Harapan, akan direalisasikan lewat anggaran APBD TA 2024 ini.
BACA JUGA:BLT-DD dan Dua Program Bantuan Diterima oleh Masyarakat Desa Pagardin
BACA JUGA:Pemdes Kualalangi Geber Pembangunan Fisik, BLT-DD Diserahkan Kepada 23 KPM
Namun menurut informasi yang bergulir di lingkungan tim TAPD Bengkulu Utara di TA 2024 ini, Pemkab Bengkulu Utara hanya akan merealisasikan pembangunan satu unit gedung protoype melalui dana alokasi khusus (DAK) yang kabarnya diduga difokuskan ke lingkungan Puskesmas Tanjung Agung Palik (TAP).
Di sisi lain, sesuai data dan informasi yang berhasil dihimpun oleh Radar Utara. Sebelum memasuki TA 2024, sejumlah tim dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Bengkulu Utara sempat diturunkan ke lapangan.
Untuk meninjau langsung kesiapan calon lokasi pembangunan gedung prototype yang telah difasilitasi oleh Pemdes Tanjung Harapan dan Puskesmas Tanjung Harapan tersebut.
Dikonfirmasi Radar Utara, Kepala Puskesmas Tanjung Harapan, Harmen, SKM mengakui. Bahwa sebelumnya pemerintah daerah berencana akan merealisasikan usulan pembangunan gedung prototype kesekiankalinya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di TA 2024
BACA JUGA: Pemdes Karang Pulau Titik Nol Pembangunan Fisik dan Salurkan BLT-DD TA 2024
BACA JUGA:Longsor di Jalinbar Putri Hijau Belum Tersentuh. Ini Kata Camat...
Dan salah satunya, diproyeksikan ke Puskesmas Tanjung Hadapan melalui anggaran APBD.
Namun terkait kabar tentang gagalnya pembangunan gedung prototype di lingkungan wilayah kerjanya, itu Harmen, hanya bisa menyerahkan kebijakan tersebut kepada pemerintah daerah.
"Rencananya memang akan dilaksanakan tahun ini. Persiapan lokasi sampai pengecekan lokasi oleh tim dari dinas terkait juga sudah dilakukan. Tapi jika memang di tahun ini, ternyata belum bisa direalisasikan ya mau gimana lagi. Kami hanya bisa mengusul dan mempersiapkan syarat-syarat pendukung yang dibutuhkan. Dan seluruh syarat-syarat pendukung itu sudah kami upayakan bersama pemerintah desa setempat. Selebihnya tergantung dari kebijakan pemerintah daerah," ungkap Kapus.