Menghadirkan Layanan Transportasi Publik dengan Tarif Terjangkau

Pada 2023, total alokasi anggaran subsidi perintis dan PSO di semua moda sebesar Rp9,1 triliun. Sedangkan pada 2024, total alokasi anggaran subsidi perintis dan PSO di semua moda sebesar Rp12,2 triliun.

BACA JUGA: Proses Pencairan Kekurangan Hibah Pilkada

BACA JUGA:14 Tunjangan Ini Didepak dalam Gaji 13 dan THR 2024

Subsidi PSO selalu diberikan, bahkan ditingkatkan anggarannya, karena masih banyak daerah di Indonesia yang membutuhkan dukungan layanan transportasi publik yang terjangkau.

Hal itu juga sekaligus untuk membuka keterisolasian wilayah dan melancarkan pergerakan penumpang maupun barang/logistik.

“Selain memperkuat konektivitas, manfaat lainnya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat, menjaga kestabilan ekonomi dan mengurangi disparitas harga barang/logistik antarwilayah,” ujar Juru Bicara Kemenhub.

Sejumlah program subsidi dan PSO yang dilakukan hingga saat ini di sektor darat, yaitu subsidi keperintisan angkutan jalan di 332 trayek, subsidi perintis angkutan barang di 6 lintasan, subsidi angkutan antarmoda kawasan pariwisata di 11 wilayah dan 34 trayek, subsidi angkutan perkotaan/Buy The Service (BTS) di 11 kota, subsidi penyeberangan perintis di 274 lintasan, dan long distance ferry di dua lintasan.

BACA JUGA:Freeport Indonesia Buka Lowongan, Cek Ada 37 Jurusan yang Diperlukan

BACA JUGA: Pemdes Tebing Kaning Kembalikan Berkas dan Uang Pendaftaran PTSL Kepada Warga. Ternyata, Ini Alasanya..

Kemudian di sektor laut, yaitu subsidi kapal perintis di 116 trayek, subsidi penyelenggaraan kapal barang tol laut di 39 trayek, subsidi kapal ternak di enam trayek, subsidi kapal rede (feeder) di 16 trayek, serta PSO kapal kelas ekonomi di 26 trayek.

Sementara itu, di sektor udara, yaitu subsidi angkutan udara perintis penumpang di 220 rute, subsidi angkutan udara perintis kargo di 41 rute, dan subsidi BBM kargo sebanyak 1.323 drum.

Selanjutnya di sektor perkeretaapian, yaitu subsidi layanan kereta api perintis di lima wilayah yaitu di Jawa Tengah, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan Aceh, serta PSO kereta kelas ekonomi untuk perjalanan KA Jarak Jauh, KA Jarak Sedang, KA Lebaran, KA Jarak Dekat, KRD, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta.

“Harapan kami semakin banyak daerah yang tadinya dilayani angkutan perintis bisa naik kelas menjadi komersial. Sehingga alokasi anggaran subsidinya bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan,” tutur Adita Irawati.

Sumber : Indonesia.go.id