Dia menyampaikan, Posko penggalangan dana berada di Jalan Hazairin, sebelah rumah Pak Zai Selamat Group atau SG, tepatnya di kediaman Masful.
"Jika ada sanak saudara, masyarakat di daerah yang ingin menyumbang berupa uang, barang atau pakaian layak pakai, kiranya dapat diantar langsung ke posko PKPS," ujar Triyono, Selasa, 12 Maret 2024 menginformasikan yang kemudian ditulis Radar Utara.
Disampaikan Triyono, nantinya PPKS akan menyampaikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada para dermawan baik itu.
Berupa nominal dan lainnya yang dapat meringankan beban para korban banjir di sana.
BACA JUGA:Waspadai Program Bodong, Pemda BU Tanpa Pasar Ramadan
BACA JUGA: MTQ Provinsi Bengkulu di Bengkulu Utara, Digelar 3 hingga 10 Juni 2024
"Bisa jadi ini merupakan ujian kita bersama, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya habluminannas di bulan ramadhan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah ini," ungkapnya.
Diketahui, Pemda melalui BPBD Pesisir Selatan (Pessel), medio November lalu, melaksanakan kegiatan terkait Penyusunan Peta Risiko Partisipatif.
Dijumput lewat laman resminya, BPBD Pessel menjelaskan, pengkajian risiko bencana adalah cara untuk menganalisa bahaya potensial.
Selain itu, mengevaluasi kondisi kerentanan yang ada dan dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan orang, harta benda, mata pencarian, dan lingkungan tempat masyarakat berada.
BACA JUGA: Sore Kapal MH Thamrin Berangkat ke Enggano
BACA JUGA: Ekonomi dan Keuangan Syariah Semakin Maju dan Berkelanjutan
Cara pengkajiannya dilakukan dengan menentukan sifat dan besarnya risiko yang ada di dalam wilayah masyarakat.
Fungsional Kebencanaan BPBD Pessel, Hendri Agustian, mengatakan kajian risiko bencana merupakan bagian penting dalam unsur pemebntukan desa tangguh bencana.
Paparan Hendri tersebut disampaikan mewakili Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Siagaan BPBD setempat, dalam pertemuan ke 10 Kegiatan Destana atau Desa Tanggap Bencana.
Sistem mitigasi kebencanaan partisipatif itu, melibatkan berbagai unsur mulai dari perangkat desa, karang taruna, BPBD, tokoh masyarakat, PKK, difabel berbasis desa.