384.627 Orang Miliki Risiko Alami Masalah Kesehatan Jiwa

Rabu 01 Nov 2023 - 11:21 WIB
Reporter : Doni Aftarizal
Editor : Redaksi

58.509 Orang di Kabupaten BU

BENGKULU RU - Sebanyak 384.627 penduduk di Provinsi Bengkulu yang usianya di atas 15 tahun, diestimasi memiliki risiko mengalami permasalahan kesehatan jiwa. Demikian disampaikan Kadinkes Provinsi Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni usai Rapat Koordinasi (Rakor) dan pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM), Selasa (31/10).

Menurutnya, jumlah estimasi tersebut, tersebar di 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Hingga menjadi sasaran dalam pencegahan dan pengendalian gangguan mental emosional tahun ini. Adapun rincian estimasinya yakni di Kabupaten Bengkulu Utara 58.509 orang, Kota Bengkulu 72.460 orang, Lebong 22.515 orang.

"Kemudian Mukomuko 34.694 orang, Bengkulu Tengah 21.494 orang, Kepahiang 27.154 orang, Seluma 37.683 orang, Rejang Lebong 52.655 orang, Bengkulu Selatan 33.921 orang dan Kaur 23.544 orang. Dengan perkiraan itu, kita menilai perlu dibentuk tim lintas sektoral guna meningkatkan kerja sama secara terpadu dan berkesinambungan," ungkapnya.

Terutama, lanjut Herwan, dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa. "Sehingga nantinya terbentuk perilaku sehat sebagai individu, keluarga dan masyarakat yang memungkinkan setiap orang hidup lebih produktif secara sosial dan ekonomis," kata Herwan.

Sementara itu, Sekdaprov Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes mengemukakan. Pembentukan TPKJM di Provinsi Bengkulu ini adalah momemtum yang sangat tepat guna mengantisipasi jika ada agenda nasional dan pelayanan pada masyarakat. 

BACA JUGA:Eksekusi APBD Perubahan TA 2023

"Tujuannya agar semua persoalan-persoalan sosial khususnya masalah Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) bisa tertangani dengan baik," harapnya.

Lebih jauh disampaikannya, dengan terbentuknya TPKJM yang di-SK-kan Gubernur. Sebagai tindaklanjut dari Permenkes. Diharapkan tim yang dibentuk ini dapat bekerja secara terpadu, terarah dengan program kerja yang jelas. 

"Kitapun berharap pelayanan terhadap ODGJ itu bisa 100 persen tertangani, baik pada sisi kesehatan maupun sisi sosialnya," tutupnya. (tux)

Kategori :