"Awalnya itu 8 unit, sekarang menjadi 22 atau seluruh puskesmas. Tentu harus ada perbaikan lagi dari Dinkes,"ujar Kabag Hukum Liyah.
BACA JUGA:Mukomuko Targetkan Rabies Center di 17 Puskesmas
BACA JUGA:Serapan Dana BOK Puskesmas di Mukomuko Baru Rp5,9 Miliar
Juga diterangnya, sudah di sampaikan kepada pihaknya dari Dinkes, termasuk dokumen surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, yang diketahui oleh kepala Dinas Kesehatan.
Rencana strategi, atau perencanaan 5 tahun yang disusun yang menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
Juga Standar SPM Pelayanan Minimal (SPM), juga telah di serahkan.
Lagi, Dinkes saat ini sedang menyiapkan dokumen tentang Pola Tata Kelola UPTD Puskesmas yang akan menerapkan BLUD.
BACA JUGA:Pengobatan dan Perawatan ODGJ di Puskesmas Dipastikan Gratis
BACA JUGA:Komitmen, 17 Puskesmas di Mukomuko Terakreditasi Paripurna
Termasuk, kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia.
"Rensta, SPM kemarin itu sudah selesai, tinggal yang perlu dilengkapi yakni dokumen pola tata kelola,"tuntasnya.
Dijelasnya, apabila semua telah terpenuhi barulah bisa di putuskan oleh kepala daerah, sesuai aturan dan regulasi yang ada.