“Tanaman yang ditanam sebaiknya juga merupakan tanaman yang memberikan hasil, seperti tanaman buah-buahan. Sehingga nantinya bisa memberikan dampak positif untuk menunjang perekonomian masyarakat," harap Rosjonsyah.
Dibagian lain, Kadis LHK Provinsi Bengkulu, Safnizar, S.Hut, MP mengemukakan, program ini memiliki 13 kegiatan kerja dalam upaya menurunkan emisi GRK dari sektor kehutanan.
"Implementasinya melalui berbagai kebijakan dan program yang berfokus pada pengelolaan hutan berkelanjutan. Seperti rehabilitasi kawasan, reboisasi dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan," papar Safnizar.
BACA JUGA:Antisipasi Perubahan Iklim Berbasis Kelautan
BACA JUGA:World Water Forum ke-10, Peluang Indonesia Belajar Peran Teknologi Atasi Perubahan Iklim
Kemudian, sambung Safnizar, juga mendukung pengembangan kawasan Perhutanan Sosial, serta memberikan hak kelola kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara bertanggung jawab.
"Sehingga nantinya dengan kegiatan ini dapat mengurangi deforestasi, dan memperbaiki kondisi ekosistem,” jelas Safnizar.
Safnizar menambahkan, seiring dengan itu pihaknya juga melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, tentang pentingnya konservasi hutan dan praktik pertanian berkelanjutan.
"Karena menjadi bagian integral dari upaya ini. Dengan strategi yang komprehensif, kita berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi dari sektor kehutanan, sambil menjaga kesejahteraan masyarakat lokal," ujar Safnizar.
Selanjutnya, Direktur KKI Warsi, Adi Junedi selaku lembaga yang telah ditunjuk Pemprov Bengkulu sebagai Lembaga Perantara (Lemtara) untuk kegiatan RBP REDD+ GFC Output 2 menyebutkan, terdapat tiga aspek dalam kegiatan ini.
BACA JUGA:Kemendag Dorong Kebijakan Perdagangan Hijau untuk Mitigasi Perubahan Iklim
BACA JUGA:BRIN Apresiasi Inovasi SIG, Semen Hijau SIG Jawaban Atas Perubahan Iklim Dunia
"Diantaranya pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan keragaman hayati, dan penguatan sumber penghidupan masyarakat," terang Adi.
Untuk mendukung kegiatan ini, sambung Junedi, GCF telah menggelontorkan dana USD 103,8 juta untuk Indonesia, yang di kelola BPDLH.
"Dana ini yang disalurkan, merupakan provinsi yang sudah dinyatakan mampu mengendalikan deforestasi. Program ini memberikan insentif kepada provinsi untuk mengimplementasikan strategi pengurangan emisi di tingkat provinsi,” ujar Adi.
Dalam imlementasinya, program ini diawasi BPDLH guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kick-off hari ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan.