RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pada awal-awal 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap, konflik agraria adalah permasalahan yang harus segera dituntaskan.
Dalam rilisnya, lembaga anti rasuah itu membeber catatan sengkarut agraria. Setidaknya ada empat catatan yang menjadi objek rekomendasinya.
Maklum, berpayungkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, salah satu wewenang KPK adalah melaksanakan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi dan memberikan rekomendasi sesuai dengan objek kajian di lembaga pemerintahan.
Rekomendasi KPK :
1. Merumuskan regulasi yang mengatur besaran tarif jasa layanan pertanahan
BACA JUGA:Delapan Prioritas Pembangunan Agraria dan Tata Ruang
BACA JUGA:Konflik Agraria : Tim Kabupaten Cek Titik Koordinat HGU PT Agricinal
2. Mengimplementasikan Peraturan Menteri ATR-BPN Nomor 2 Tahun 2018 untuk memperkuat pengawasan PPAT atau mitra
3. Melakukan revisi aturan Kementerian ATR-BPN terkait SOP pelayanan yang akuntabel dan terkait biaya pelayanan.
4. Melakukan perbaikan sistem layanan pertanahan untuk menyesuaikan setiap tahapan layanan pada berkas fisik dan digital agar dapat termonitor dengan baik.
5. Menjadikan tingkat kepuasan layanan dari masyarakat dan ketepatan Service Level Agreement (SLA) sebagai indikator kinerja Kantor Pertanahan.
Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (@official.kpk)
BACA JUGA:Rapat Lanjutan Konflik Agraria Memanas, Ini Desakan Warga
BACA JUGA:Atasi Konflik, Reforma Agraria Disebut Jadi Solusi
Selama 2022 lembaga yang kini bersalin rupa menjadi rumpun eksekutif itu, melakukan kajian terhadap layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN.
Investigasi, mendapati permasalahan diantaranya : penggunaan jasa kuasa pada pelayanan pertanahan menyebabkan tarif layanan menjadi lebih mahal dari tarif resmi.