Soal Keterlambatan Distribusi BBM ke Pertashop
BENGKULU RU - Pemerintah dinilai harus memberikan perhatian serius, terkait keterlambatan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi ke Pertashop yang dilakukan PT. Pertamina.
Ini ditegaskan Ketua Umum (Ketum) Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI), Steven, Selasa 26 November 2024.
Menurut Steven, dengan keterlambatan tersebut, tentunya tidak hanya merugikan pengusaha Pertashop, tetapi juga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM berkualitas.
"Apalagi keberadaan Pertashop itu rata-rata jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sehingga masyarakat yang mengandalkan layanan Pertashop, akhirnya juga merasa dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan dalam penyaluran BBM ini," ungkap Steven.
BACA JUGA:Penyaluran BBM ke Pertashop Kerap Terlambat, HPMPI Surati DPRD
BACA JUGA:Harga Pertamax di Pertashop Lebih Murah, Segini Selisihnya dengan SPBU
Steven menjelaskan, teterlambatan pendistribusian BBM non subsidi ini terjadi di seluruh Indonesia, dan ini semakin memperburuk kondisi di lapangan.
"Pasokan BBM yang tidak tepat waktu membuat masyarakat terpaksa membeli BBM dari pengecer, yang tentunya dengan harga lebih tinggi dan kualitas yang belum tentu terjamin," beber Steven.
Situasi ini, lanjut Steven, tentunya berpotensi menambah beban ekonomi bagi konsumen, terutama yang sudah terbebani dengan harga barang dan kebutuhan pokok yang terus meningkat.
"Seharusnya, masyarakat Indonesia berhak mendapatkan BBM yang berkualitas dengan takaran yang tepat melalui pembelian di tempat resmi seperti Pertashop," tegas Steven.
BACA JUGA:Di Bengkulu, Harga Pertamax di Pertashop Lebih Murah Ketimbang SPBU
BACA JUGA:Pertashop Jual Pertalite, ESDM Bengkulu Tunggu Petunjuk Resmi
Steven menambahkan, distribusi BBM yang lancar dan tepat waktu merupakan hal yang sangat penting, apalagi dengan datangnya libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Pertashop merupakan solusi bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil, yang membutuhkan akses BBM berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli dari pengecer eceran yang tidak terjamin kualitasnya," tambah Steven.
Lebih lanjut Steven menyampaikan, pihaknya berharap pemerintah dalam hal ini BUMN, untuk mengevaluasi kinerja Pertamina agar kejadian keterlambatan distribusi ini tidak terjadi berulang.