RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Belanja pegawai di Bengkulu, masih relatif tinggi. Di tengah "mandatory" soal moratorium pengangkatan pegawai ketika jumlahnya sudah nyaris 50 persen yang pernah disoroti Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sektor kepegawaian perlu ditata sedemikian serius agar efektif.
Diketahui, angka belanja pegawai di Provinsi Bengkulu yang di dalamnya terdapat 9 kabupaten/kota, tahun anggaran 2024 saja jumlah anggaran belanja pegawainya mencapai Rp 5.444,06 miliar.
Anggaran yang masuk dalam belanja daerah tersebut, pada 20 November 2024 terlaporkan pada sistem keuangan dengan torehan hampir 80 persen atau tepatnya Rp 4.189,40 miliar.
Berapa pendapatan daerah di Bengkulu? jika ditotal seluruhnya mencapai Rp 12.9996,64 miliar. Dari pendapatan tersebut, sudah diserap di angka Rp 7.930,23 miliar atau 61,02 persen.
BACA JUGA:Belanja Pegawai di Mukomuko Membengkak
BACA JUGA:Optimalkan Belanja Pemerintah, Kunci Pemulihan Industri Manufaktur Nasional
Sudah pasti, pendapatan utama layaknya banyak daerah di Indonesia, menempatkan transfer pusat sebagai tulang punggung operasional pemerintahan di Bengkulu. Angkanya mencapai Rp 10.546,33 miliar yang berasal dari TKD.
Kemudian pendapatan lainnya sebesar 641,53 miliar yang terdiri dari pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp 536,25 miliar, pendapatan hibah Rp 3,37 miliar.
Selanjutnya dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp 101,91 miliar.
Belanja Daerah di Provinsi Bengkulu
Dengan total pendapatan di angka Rp 12.9996,64 miliar, Bengkulu diketahui seluruh kebutuhan pemda-pemdanya menegasi lewat APBD angkanya sebesar Rp 13.471,94 miliar.
BACA JUGA:76,4% Dana Belanja Pemerintah Dinikmati Langsung Masyarakat
BACA JUGA:Belanja Pegawai di Mukomuko Masih Tinggi
Jebakan defisit anggaran, atas asumsi anggaran yang disepakati eksekuti dan legislatif di Bengkulu yang lazimnya bakal ditampal dengan pembiayaan netto daerah.
Anatomi belanja daerah sebesar Rp 13.471,94 miliar layaknya pepatah "besarlah pasak daripada tiang" itu, sudah direngkuh mendominasi untuk Belanja Pegawai di angka 5.444,06 miliar.
Kemudian pos Belanja Barang dan Jasa, yang salah satu peruntukannya adalah tempat bersemayam anggaran untuk gaji para non ASN atau honorer, plotingnya di angka 3.608,70 miliar. Pada saat ditilik, realisasinya di angka Rp 1.714,17 miliar.