BENGKULU RU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama para pengusaha batu bara, menggelar rapat untuk membahas solusi transportasi truk di Terminal Khusus (Tersus).
Rapat tersebut dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, RA. Denny, SH, MM, Kamis 14 November 2024.
"Rapat yang kita lakukan tadi, merupakan bentuk kepedulian Pemprov Bengkulu terhadap para pengusaha, terutama di bidang perhubungan," ungkap Denni.
Menurut Denni, berbagai masukan dari berbagai pihak dalam rapat, tentunya diharapkan dapat membantu kelancaran ekonomi di Bengkulu.
BACA JUGA:Trem Batavia, Primadona Transportasi Warga Ibu Kota Tempo Dulu
BACA JUGA:Transportasi Laut, Solusi Efektif Hubungkan Pulau-Pulau Indonesia
"Kerja sama dengan pemerintah sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Apalagi dari pengakuan sejumlah perusahaan pertambangan batu bara, terdapat sejumlah kendala yang mereka hadapi," kata Denni.
Termasuk, lanjut Denni, masalah transportasi perusahaan, perizinan, dan penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
"Kendala lain, terkait kebijakan gubernur yang mengarahkan truk di Bengkulu Utara, untuk beralih ke transportasi laut melalui terminal khusus," papar Denni.
Rencananya, sambung Denni, pelabuhan baru bakal dibangun di Bengkulu Utara, dekat Titan Bengkulu Energi. Saat ini, rata-rata ada 1.000 truk yang beroperasi setiap hari.
BACA JUGA:Menyongsong Masa Depan Transportasi Ramah Lingkungan, Dengan Industri Kendaraan Berbasis Listrik
BACA JUGA:Satu Dekade Masifnya Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia
"Jika semua kendaraan ini tetap melalui jalur darat, dikhawatirkan dapat terjadi peningkatan risiko kerusakan jalan dan kecelakaan. Jadi kita berharap OPD terkait, dapat memberikan solusi atas permasalahan ini," harap Denni.
Denni menambahkan, masalah ini terkait dengan kewenangan kementerian, dan membutuhkan koordinasi dengan Kementerian Kelautan.
"Hasil rapat ini nantinya kita sampaikan kepada pak gubernur, dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan menyampaikannya pada kementerian," ujar Denni.