Mantan Anak Buah Jokowi Ini Bersuara, Soal Kapan Putusan MK Soal Pencalonan Berlaku

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 21 Aug 2024 - 20:16

Mahfud MD-ANTARA -

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kapan penerapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Selasa, 21 Agustus 2024, menjadi perbincangan nasional.

Bagaimana, mekanisme penerapan berdasarkan putusan MK yang bersifat final dan mengikat alias inkrah itu? adalah menjadi pertanyaan yang masih menunggu jawaban.

Pastinya, sepekan ini akan terjadi "perang" interpretasi dari lintas pakar soal kapan undang-undang ini berlaku dan bagaimana penerapannya. Apakah sudah berlaku di Pilkada 2024 ini atau berlaku di Pilkada mendatang?

Lumrah. Pertanyaan itu, bisa muncul dari para calon kuat kontestan Pilkada. Juga bisa muncul dari kalangan non parpol yang mulai melirik kans untuk bercokol di gelanggang Pilkada 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi lembaga yang paling ditunggu keterangan resminya. Sejauh ini, lembaga penyelenggara elektoral hingga jajarannya di daerah, masih belum bersuara.

Salah satu tokoh bangsa yang juga ahli Hukum Tata Negara (HTN), Mahfud MD, turut angka bicara atas putusan MK yang disebut-sebut revolusioner dalam setahun terakhir ini.

Mantan anak buah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yakni sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu, mengungkapkan pandangannya saat dicegat wartawan.

Mahfud bilang, putusan MK tersebut sudah menjawab atas poin penjelasannya saat rapat dengar pendapat 2018 silam di DPR RI.

Calon Wakil Presiden dari Capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu, menegaskan bahwa sistem parlementary thresold sebagaimana menjadi poin uji materi undang-undang khususnya Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, memang tidak akan pernah berkeadilan.

Pria yang juga pernah menjadi legislator di Senayan ini mengatakan, secara teori dan prinsip, putusan MK yang telah dibacakan oleh majelis konstitusi itu adalah undang-undang.

mantan anak buah jokowi ini bersuara, soal kapan putusan mk soal pencalonan berlaku                            radarutara.bacakoran.co - kapan penerapan putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor : 60/puu-xxii/2024 yang dibacakan pada selasa, 21 agustus 2024, menjadi perbincangan nasional. 
bagaimana, mekanisme penerapan berdasarkan putusan mk yang bersifat final dan mengikat alias inkrah itu? adalah menjadi pertanyaan yang masih menunggu jawaban. 
pastinya, sepekan ini akan terjadi "perang" interpretasi dari lintas pakar soal kapan undang-undang ini berlaku dan bagaimana penerapannya. apakah sudah berlaku di pilkada 2024 ini atau berlaku di pilkada mendatang?
lumrah. pertanyaan itu, bisa muncul dari para calon kuat kontestan pilkada. juga bisa muncul dari kalangan non parpol yang mulai melirik kans untuk bercokol di gelanggang pilkada 2024. 
baca juga:geliat kompetisi pilkada usai putusan mk, ini pendapat berbeda hakim konstitusi 
baca juga:gugatan pan ditolak mk, ppp duduki kursi ketua dprd benteng
komisi pemilihan umum (kpu), menjadi lembaga yang paling ditunggu keterangan resminya. sejauh ini, lembaga penyelenggara elektoral hingga jajarannya di daerah, masih belum bersuara. 
salah satu tokoh bangsa yang juga ahli hukum tata negara (htn), mahfud md, turut angka bicara atas putusan mk yang disebut-sebut revolusioner dalam setahun terakhir ini. 
mantan anak buah presiden joko widodo atau jokowi yakni sebagai menteri koordinator politik hukum dan keamanan itu, mengungkapkan pandangannya saat dicegat wartawan. 
mahfud bilang, putusan mk tersebut sudah menjawab atas poin penjelasannya saat rapat dengar pendapat 2018 silam di dpr ri. 
baca juga:penetapan caleg terpilih tunggu putusan mahkamah konstitusi
baca juga:pemda bengkulu utara dipanggil mahkamah konstitusi
calon wakil presiden dari capres ganjar pranowo di pilpres 2024 itu, menegaskan bahwa sistem parlementary thresold sebagaimana menjadi poin uji materi undang-undang khususnya pasal 40 ayat (3) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, memang tidak akan pernah berkeadilan. 
pria yang juga pernah menjadi legislator di senayan ini mengatakan, secara teori dan prinsip, putusan mk yang telah dibacakan oleh majelis konstitusi itu adalah undang-undang. 
"maka segala regulasi yang bertentangan dengan spirit putusan ini akan batal," jelas mahfud, kepada para wartawan. 
bagaimana mekanisme penerapannya? sesuai dengan kadar dari putusan mk yang merupakan undang-undang serta bersifat final dan mengikat, menurut mahfud, kpu sudah dapat menerapkan poin pasal yang telah diubah lembaga penguji undang-undang. 
baca juga:geliat kompetisi pilkada usai putusan mk, ini pendapat berbeda hakim konstitusi
baca juga:gugatan pan ditolak mk, ppp duduki kursi ketua dprd benteng
seperti diketahui, obyek putusan mk adalah menurunkan syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya menyaratkan minimal memiliki 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah di pemilu legislatif daerah bersangkutan atau paling sedikit didukung oleh 20 persen dari jumlah kursi di dprd yang bersangkutan.
khusus syarat dukungan suara sah baik parpol atau gabungan parpol, diturunkan menjadi beberapa persentase mulai dari 10%, 8,5%, 7,5% dan 6,5% dengan parameter rentang jumlah penduduk yang sudah ditetapkan mk baik pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. 
"pemberlakuannya ya pemilu saat ini (2024)," ungkapnya. 
terlepas proses legislasi yang bisa saja dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan menerapkan putusan mk ini atau tidak. 
baca juga:penetapan caleg terpilih tunggu putusan mahkamah konstitusi
baca juga:pemda bengkulu utara dipanggil mahkamah konstitusi
manurut mahfud, kpu sebagai penyelenggara elektoral sudah dapat menerapkan putusan mk. pasalnya, secara teori, putusan mk adalah undang-undang. 
maka aturan seperti peraturan pemerintah, lanjut dia, prepres hingga peraturan kpu itu stratanya di bawah undang-undang. artinya, kpu sudah bisa menerapkan putusan mk.
"kpu tidak bisa bilang, belum mendapatkan salinan dan lain-lain. karena putusan mk sudah berlaku, sejak dibacakan oleh majelis konstitusi," tegas mantan ketua mk ini. melansir dari mk, putusan dibacakan dan selesai diucapkan pukul 11.01 wib, hari selasa, 20 agustus 2024.   
sekadar menginformasikan, uji meteri undang-undang di mk terkait uu pilkada, diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi yaitu suhartoyo selaku ketua merangkap anggota. 
baca juga:geliat kompetisi pilkada usai putusan mk, ini pendapat berbeda hakim konstitusi
baca juga:gugatan pan ditolak mk, ppp duduki kursi ketua dprd benteng
selanjutnya saldi isra, enny nurbaningsih, anwar usman, m. guntur hamzah, arief hidayat, daniel 
yusmic p. foekh, arsul sani, dan ridwan mansyur, masing-masing sebagai anggota, pada kamis, 1 agustus 2024.
hasil rph itu, diucapkan dalam sidang pleno mk terbuka untuk umum pada selasa, 20 agustus 2024, selesai diucapkan pukul 11.01 wib oleh delapan hakim konstitusi yaitu suhartoyo selaku ketua merangkap anggota. 
selanjutnya saldi isra, enny nurbaningsih, anwar usman, m. guntur hamzah, arief hidayat, daniel yusmic p. foekh, dan arsul  sani, masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh agusniwan etra sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon, dewan perwakilan rakyat atau yang mewakili, dan presiden atau yang mewakili.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 22 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan