Pemda Bisa Ubah Status Kelurahan jadi Desa, Syaratnya Atas Prakarsa Masyarakat

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 24 Apr 2024 - 11:41

Tommy Sitompul--

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kelurahan menjadi desa, syarat dasarnya adalah atas prakarsa masyarakat.

Dengan artian, perubahan status ini mirip-mirip dengan pemekaran wilayah. Harus muncul atau lahir dari kalangan masyarakat.

Dasar perabahan status kelurahan menjadi desa yang harus berdasarkan prakarsa masyarakat ditegaskan dalam pasal khusus, setelah penjelasan syarat-syarat kelurahan menjadi desa dan sebaliknya.

Tegasnya diatur dalam Pasal 50 Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang Penataan Desa.

Beleid di atas, merupakan regulasi yang diterbitkan pada awal-awal tahun 2017 era Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Regulasi tersebut diterbitkan pemerintah pada 3 Januari 2017 dan diundangkan sehingga otomatis berlaku pada 23 Januari 2024.

Penjelasan asal muasalan niatan mengubah status kelurahan menjadi desa, diterangkan pada Pasal 50 ayat 1.

Bunyi pasal itu adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.

Dilanjut lagi pada ayat (2), menjelaskan : (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya.

Setelahnya, lurah selaku pejabat administratif tertinggi pada OPD yang berada di bawah kecamatan, menggelar musyawarah forum komunikasi kelurahan.

pemda bisa ubah status kelurahan jadi desa, syaratnya atas prakarsa masyarakat                            radarutara.bacakoran.co - kelurahan menjadi desa, syarat dasarnya adalah atas prakarsa masyarakat. 
dengan artian, perubahan status ini mirip-mirip dengan pemekaran wilayah. harus muncul atau lahir dari kalangan masyarakat. 
dasar perabahan status kelurahan menjadi desa yang harus berdasarkan prakarsa masyarakat ditegaskan dalam pasal khusus, setelah penjelasan syarat-syarat kelurahan menjadi desa dan sebaliknya. 
tegasnya diatur dalam pasal 50 permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang tentang penataan desa. 
baca juga:waspada...orang ini mesti menghindari minum air kelapa. apakah termasuk kamu?
baca juga:hingga april terjadi 269 kasus, penanggulangan dan pencegahan demam berdarah di bengkulu utara butuh aksi nyat
beleid di atas, merupakan regulasi yang diterbitkan pada awal-awal tahun 2017 era menteri dalam negeri, tjahjo kumolo.
regulasi tersebut diterbitkan pemerintah pada 3 januari 2017 dan diundangkan sehingga otomatis berlaku pada 23 januari 2024. 
penjelasan asal muasalan niatan mengubah status kelurahan menjadi desa, diterangkan pada pasal 50 ayat 1. 
bunyi pasal itu adalah pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengubah status kelurahan menjadi desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
baca juga:kelurahan bisa menjadi desa, begini alur mekanismenya sesuai regulasi
baca juga:kemudahan pelayanan perizinan, dpmptsp bimtek 0ss-rba untuk kemajuan usaha
dilanjut lagi pada ayat (2), menjelaskan : (2) prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya. 
setelahnya, lurah selaku pejabat administratif tertinggi pada opd yang berada di bawah kecamatan, menggelar musyawarah forum komunikasi kelurahan. 
nama forum ini tidaklah baku. pemrakarsa dapat memberikan nama atau istilah atau sebutan lain yang pada prinsipnya menjadi wadah untuk menyepakati perubahan status kelurahan menjadi desa. 
setelah forum itu mendapatkan kesepakatan, lantas hasilnya dituangkan ke dalam berita acara. jejak administrasi itu harus dilengkapi pula dengan notulen musyawarah. 
baca juga:tidak sekedar menjadi masakan! ini sederet manfaat kembang kol bagi kesehatan yang tak terduga.
baca juga:menuju pilgub bengkulu, helmi hasan daftar ke pdi perjuangan
berita acara berikut nolutensi di atas, menjadi komponen laporan kepala kelurahan kepada kepala daerah sebagai usulan perubahan status kelurahan menjadi desa atau pun sebaliknya. 
setelah menerima usulan dari kepala kelurahan, kepala daerah baik itu bupati dan walikota, akan membentuk tim kabupaten/kota, untuk melakukan kajian dalam rangka verifikasi atas usulan status yang dimaksud. 
verifikasi yang dilakukan oleh tim kabupaten/kota itu, bersifat mutatis mutandis yang merujuk pada pasal 20 dan 22 permendagri tentang penataan desa. 
pasal 20 
(1) verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) berupa: a. verifikasi administrasi; dan b. verifikasi teknis. 
baca juga:7 pemda raih predikat zona hijau
baca juga:pemprov bengkulu hibahkan bangunan untuk bmkg
(2) verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah desa dan notulen 
musyawarah desa serta batas usia minimal desa induk dan jumlah penduduk minimal
(3) verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan. 
pasal 22 
(1) hasil kajian dan verifikasi persyaratan desa persiapan oleh tim pembentukan desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk desa persiapan. 
baca juga:buka penjaringan, suharto: kader gerindra harus berani maju pilkada
baca juga:penting bagi perempuan kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi
(2) rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan bupati/wali kota untuk melakukan pemekaran desa. 
(3) dalam hal bupati/wali kota menyetujui pemekaran desa, bupati/wali kota menetapkan dengan peraturan bupati/wali kota tentang pembentukan desa persiapan.
kerja tim verifikasi yang dibentuk oleh kepala daerah itu, akan menjadi komponen masukan bagi kepala daerah untuk menyetujui atau pun menolak perubahan status yang diusulkan. 
ketua badan pembentukan perda atau bapemperda dprd bengkulu utara, tommy sitompul, s.sos, rasionalisasi status kewilayahaan administratif, sedianya perlu dilakukan kajian. 
baca juga:kelurahan bisa menjadi desa, begini alur mekanismenya sesuai regulasi
baca juga:kemudahan pelayanan perizinan, dpmptsp bimtek 0ss-rba untuk kemajuan usaha
salah satunya, soal keberadaan kelurahan di setiap kabupaten. dia menilai, dengan wilayah yang notabene sama-sama memiliki masyarakat dan tingkat kewajiban yang sama. 
seperti wajib membayar pajak kendaraan, wajib membayar pajak bumi dan bangunan. namun komponen dana bagi hasil atau dbh pusat yang menjadi komponen transfer pusat ke daerah, praktis hanya melalui bantuan dana kelurahan. 
"sementara, dana desa nilainya rerata rp 1 miliar lebih per desa. dana kelurahan, tidak lebih dari rp 250 juta per tahun," ujar tommy mengkomparasikan kue pembangunan di desa dan kelurahan. 
di tengah tuntutan percepatan, kemudian amanat pembangunan nasional dari pinggiran yang menjadi ruh uu desa, dinilai tommy sangat sulit dilakukan kelurahan. 
baca juga:tidak sekedar menjadi masakan! ini sederet manfaat kembang kol bagi kesehatan yang tak terduga.
baca juga:menuju pilgub bengkulu, helmi hasan daftar ke pdi perjuangan
bukan hanya, di luar dari domain uu desa. pasalnya, kelurahan merupakan kawasan administratif yang statusnya adalah setingkat unit pelaksana tugas dengan hierarki di bawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang pejabat eselon iva. 
"artinya, secara hierarki dan birokrasinya, jauh lebih rumit. ketimbang pemerintahan desa yang otonom. sementara di kelurahan, ada masyarakat, ada perkebunan penduduk, ada potensi ekonomi dan ada juga harapan pembangunan yang sulit diakomodir dana kelurahan," jelasnya. 
demikian ulasan soal mekanisme pengusulan perubahan status kelurahan menjadi desa, semoga informatif dan bermanfaat. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 25 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan