Sorot Dugaan Politisasi Anggaran di Bengkulu Utara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 01 Feb 2024 - 20:09

Massa aksi menggela orasi di halaman kantor Bupati Bengkulu Utara yang menyoroti dugaan politisasi anggaran serta beberapa isu penyelenggaraan anggaran di daerah. -Radar Utara/ Benny Siswanto -

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Ledakan sorotan pascakontestasi politik, tentang beberapa rencana anggaran di APBD TA 2024 Kabupaten Bengkulu Utara (BU), bisa saja terjadi.

Aktivis pemerhati kebijakan pemerintahan daerah, Kamis, 1 Februari 2024, menggelar orasinya di pusat penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Orator lewat pelantang suara, menyampaikan sejumlah isu dugaan persoalan dalam penyelenggaraan kegiatan anggaran, yang kemudian diminta klarifikasinya secara resmi untuk menjawab daerah.

Pantauan di lapangan, muatan orasi lebih kepada menyoroti soal indikasi praktik politisi anggaran yang disokong APBD senilai Rp 1,4 triliun.

Sorotan pasal anggaran para aktivis tersebut, seperti menyoroti proses rancang bangun APBD, sejak rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Pantauan RU, dalam proses administratifnya yang naik-turun, turut dibarengi dengan kesan aroma politis antar jenjang pemerintahan.

Tak pelak, laju APBD 2024 daerah, sampai kemarin pun tak kunjung berjalan. Terkecuali beberapa anggaran saja, beberapa belanja strategis di daerah, salah satunya seperti gaji pegawai.

Sebagaimana ditegas lewat Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2024. Beleid eksekutorial itu, sebagai payung hukum atas Pengeluaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang bersifat Wajib Tahun 2024.

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), juga masih membutuhkan payung hukum yang terpisah dengan obyek direktif Bupati Mian itu.

Mungkinkan "sengkarut" administrasi itu melanjut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)? pasalnya, lambatnya laju APBD dipastikan berimbas luas.

sorot dugaan politisasi anggaran di bengkulu utara                            radarutara.bacakoran.co - ledakan sorotan pascakontestasi politik, tentang beberapa rencana anggaran di apbd ta 2024 kabupaten bengkulu utara (bu), bisa saja terjadi. 
aktivis pemerhati kebijakan pemerintahan daerah, kamis, 1 februari 2024, menggelar orasinya di pusat penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
orator lewat pelantang suara, menyampaikan sejumlah isu dugaan persoalan dalam penyelenggaraan kegiatan anggaran, yang kemudian diminta klarifikasinya secara resmi untuk menjawab daerah. 
pantauan di lapangan, muatan orasi lebih kepada menyoroti soal indikasi praktik politisi anggaran yang disokong apbd senilai rp 1,4 triliun. 
baca juga: sempat memanas, waka ii dprd mukomuko turun tangan, kabri akui kesalahan
baca juga: ppdb 2024 harus transparan, edwar samsi: kurangilah nitip-nitip
sorotan pasal anggaran para aktivis tersebut, seperti menyoroti proses rancang bangun apbd, sejak rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (kua-ppas). 
pantauan ru, dalam proses administratifnya yang naik-turun, turut dibarengi dengan kesan aroma politis antar jenjang pemerintahan.
tak pelak, laju apbd 2024 daerah, sampai kemarin pun tak kunjung berjalan. terkecuali beberapa anggaran saja, beberapa belanja strategis di daerah, salah satunya seperti gaji pegawai. 
sebagaimana ditegas lewat peraturan bupati (perbup) nomor 1 tahun 2024. beleid eksekutorial itu, sebagai payung hukum atas pengeluaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib tahun 2024.
baca juga: gas melon tepat sasaran, masyarakat diminta daftarkan ktp
baca juga: mendekati akhir jabatan bupati, jalan ke kantor camat ulok kupai tak tersentuh
pembayaran tambahan penghasilan pegawai (tpp), juga masih membutuhkan payung hukum yang terpisah dengan obyek direktif bupati mian itu. 
mungkinkan "sengkarut" administrasi itu melanjut ke kementerian dalam negeri (kemendagri)? pasalnya, lambatnya laju apbd dipastikan berimbas luas.
tidak hanya pada rencana pembangunan infrastruktur. pula kepada para pegawai, khususnya dalam realisasi tpp. rembet soal juga bakal berimbas ke desa. 
diketahui, pemda bu 2024 ini menganggaran alokasi dana desa (add) sebesar rp 79,8 miliar yang bakal berimbas pada pembayaran siltap perangkat desa dan bpd di daerah.
baca juga:nasib oknum guru asusila mulai digarap bkpsdm bengkulu utara
baca juga:agar efektif, camat minta kolaborasi pengelolaan program ketahanan pangan bersama kwt
"kami ingin, bupati mian dan ketua dprd sonti bakara, memberikan jawaban resminya kepada masyarakat bengkulu utara," seru amirul, salah satu orator dalam aksi di depan kantor pemda bu. 
peserta aksi, menolak ditemui perwakilan pemda bu. sebaliknya, mereka meminta bincang langsung dengan pentolan sekaligus elit politik dalam roda pemerintahan daerah itu. 
"kami menunggu jawaban resmi itu seminggu ke depan," ujarnya. 
rencananya, peserta aksi bakal kembali berorasi, ketika tidak mendapatkan jawaban gamblang pemerintahan daerah secara resmi. 
baca juga: rp880 juta untuk bayar asuransi jaminan kecelakaan kerja dan kematian
baca juga: dapur masuk sekolah kodam ii sriwijaya ke sd integral kota bani. ini harapan danramil...
selain menyampaikan indikasi ketidakberesan, rencang bangun anggaran. peserta aksi juga menyoroti soal proses pengadaan asn lewat jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
sinyalemen utak-atik dokumen, diduga terjadi dalam pengadaan asn tahun 2023 itu. 
penelusuran ru juga mendapati beberapa pengakuan yang mempertanyakan soal keberadaan dokumen yang diterbitkan pejabat di sekretariat daerah.
utamanya soal penegasan relevansi pekerjaan. akibatnya, dengan adanya "surat sakti" itu, menyebabkan peserta yang sebelumnya sulit untuk mendaftar formasi tertentu, tidak lagi terkendala. 
baca juga:kotak suara dilengkapi barcode, pendistribusian logistik terpantau silog
baca juga:agar efektif, camat minta kolaborasi pengelolaan program ketahanan pangan bersama kwt
"cuma setelah surat rekomendasi itu. trus pejabat itu minta lagi, surat keterangan soal pertanggungjawaban atas informasi yang menjadi poin rekomendasi," beber sumber yang wanti-wanti tak disebut namanya kepada ru. 
pemda bengkulu utara (bu), tengah menggarap proses itu ke badan kepegawaian nasional (bkn). setidaknya ada 5 peserta lulus tes pppk di daerah ini tidak menjadi bagian usulan. 
kepala bkpsdm bu, syarifah inayati, se melalui kabid perencanaan dan sdm, muchsinin azshabat, kepada media menjelaskan soal berkurangnya komposan usulan ni pppk. 
proses yang ditenggat pusat itu, lantaran penerapan aturan teknis yang menjadi pakem tahapan seleksi pppk tahun lalu.
baca juga:nasib oknum guru asusila mulai digarap bkpsdm bengkulu utara
baca juga: mendekati akhir jabatan bupati, jalan ke kantor camat ulok kupai tak tersentuh
itu artinya, pengusulan dasar penerbitan sk pengangkatan oleh kepala daerah tersebut, jumlahnya tidak sampai 1.564 usulan. 
sebagaimana dalam pengumuman kelulusan. kelulusan yang juga kini menuai sorotan miring dengan ragam dugaan. 
isu soal perekrutan pppk tahun lalu itu, bakal menjadi obyek orasi yang bakal dilakukan sekelompok pegiat sosial di daerah. 
"empat peserta lulus mengundurkan diri. seorang lagi, gagal resume saat proses unggah dokumen," jelas muchsinin. 
baca juga: sempat memanas, waka ii dprd mukomuko turun tangan, kabri akui kesalahan
baca juga:edan, waka i dprd mukomuko diisukan hamili staf 
data terhimpun, kelima peserta lulus yang dianggap mundur itu, terbagi 2 orang berasal dari formasi guru dan sisanya dari formasi kesehatan. 
lebih teknis, azhabat bilang, keempat peserta lulus itu, tidak melakukan pengisian daftar riwayat hidup (drh).
secara aturan, kata dia, masa pengisian drh untuk pengajuan ni pppk paling lambat minggu, 14 januari 2024, harus diresume oleh setiap peserta yang dintayakan lulus.
"tiga orang dari tenaga kesehatan, sedangkan dua orang lainnya adalah tenaga guru," jabarnya. 
baca juga:jelang pemilu, sudah masuk 140 odgj. 105 kamar rskj kosong
baca juga:mendekati hari pencoblosan, enggano terancam terisolir
lagi-lagi, kasus penempatan tugas menjadi pangkal soal sehingga menyebabkan peserta lulus itu mengurungkan niatnya menjadi abdi negara. 
hal itu pun tak ditepis daerah. walaupun, lanjut dia, pihaknya sudah berupaya mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. 
untuk diketahui, tiga orang peserta lulus nakes itu, satu diantaranya adalah dokter yang memiliki penempatan di luar kota arga makmur. 
dokter itu keberatan dan memilih mundur. sedangkan untuk dua peserta lulus formasi guru, sedikit berbeda kasus. 
baca juga:20 orang meninggal gegara hiv-aids di bengkulu utara
baca juga:dewas bpjs kesehatan pusat turun ke rsud m yunus, ada apa?
diterangkan muchsinin, satu orang yang memilih mundur itu beralasan pindah domisili ke provinsi bengkulu. 
khusus seorang lagi, lanjut dia, tengah dilakukan konsolidasi ke pusat. pasalnya, seorang peserta lulus itu tak bisa melanjut ke tahapan pengusulan ni pppk, lantaran gagal resume. 
konon, peserta tersebut mengklaim terkendala jaringan. 
"untuk yang satu ini (kasus gagal resume,red) masih kita koordinasikan ke pusat dan masih menunggu petunjuk dari bkn," jelasnya.
baca juga:proses usulan ni 1.559 calon pppk 
baca juga:simulasi pencoblosan dengan komposan lengkap
soal rencana pengadaan asn tahun ini, muchsinin mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. pantauan ru, pemda bu telah menyampaikan usulan formasinya. 
usulan itu, terbagi dalam 2 bagian. usulan berdasarkan permintaan dari kementerian panrb dan usulan yang diminta dari kementerian dalam negeri (kemendagri). 
"nah kalau tes asn 2024, kita masih menunggu pusat. untuk usulannya sudah kita sampaikan juga ke pusat," tandasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 2 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan