Agenda Penting Sudah Antre Menunggu Formasi Lengkap DPRD Bengkulu Utara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 30 Sep 2024 - 21:11

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Ratu Samban, Salamun Haris-Radar Utara/Muhammad Ardhia-

"Konstelasi internal, mutlak menjadi rule of the game dari partai politik.

Karenanya, akan cukup sulit, ketika menggunakan parameter kebijakan publik," ungkapnya.

Pandangan dari kacamata kebijakan publik, kata Salamun, lebih kepada pentingnya partai politik mencermati agenda-agenda yang nantinya akan bersinggungan dengan rancang bangun kebijakan di daerah.

"Semisal, mencermati juga soal waktu yang terus berjalan untuk melanjutkan pembahasan bejana anggaran 2025. Karena mengapa? dari sisi regulasi, pengesahan R-APBD wajib tuntas paling lambat 30 November 2024. Ini aturan," Salamun mengingatkan.

Catatan RU, agenda wajib pada seluruh DPRD di Indonesia saat ini adalah lanjutan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2025.

Kesepakatan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara eksekutif dan legislatif, harus dirasionalisasi dengan Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) yang telah diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sedangkan agenda yang juga masuk pada Masa Sidang ke-3 di DPRD Bengkulu Utara lainnya adalah Raperda Pondok Pesantren, Raperda Bantuan Hukum (Inisiatif dewan), Raperda tentang Adat Enggano (masih tinggu rekomendasi kepala daerah).

Raperda yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang sejak tengah tahun lalu, terkendala anggaran.

Ada juga Raperda yang diinisiasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Reperda perubahan nomenklatur Bapelitbangda menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida.

Khusus Raperda perubahan nomenklatur ini, mesti dilakukan harmonisasi metriks legislasi yang menjadi pekerjaan di depan mata Ketua Bapemperda DPRD di gelanggang Program Legislasi Daerah (Prolegda).

agenda penting sudah antre menunggu formasi lengkap dprd bengkulu utara                            radarutara.bacakoran.co - antrean agenda penting daerah, kini seperti menunggu formasi lengkap pada dprd bengkulu utara. 
utamanya, menunggu final posisi unsur pimpinan pada lembaga politik yang memiliki 30 kursi legislator daerah itu. 
nuansa "seteru" pada internal partai khususnya pada job-job strategis, utamanya unsur pimpinan tidak bisa dinafikkan pasti tengah terjadi. 
diprediksi, bakal muncul kejutan-kejutan pada peralihan tampuk kepemimpinan sementara kepada unsur pimpinan definitif yang menjadi hak dari pdip, golkar dan gerindra. 
baca juga:disahkan, perda tatib anggota dprd bengkulu utara periode 2024 - 2029 di koordinasikan ke kemendagri 
baca juga:sidang paripurna dprd bengkulu utara, agustanto ketua pansus kode etik, ependi ketua pansus tatib
ada tiga hal hasil penelusuran: kompetisi sengit kini tengah terjadi, keputusan pimpinan partai yang telah turun dan wajah lama sudah terprediksi. 
pengamat kebijakan publik universitas ratu samban, salamun haris, ketika dibincangi mengatakan, fase yang paling kritikal pada rancang bangun akd, adalah formasi clear and clean unsur pimpinan definitif. 
"karena kembangnya ada di sana. begitu, formasinya telah fix, maka komposisi akd akan tersusun cepat. kompetisinya, tidak sekuat unsur pimpinan," ujarnya, menganalisa.
pantauan ru, kompetisi kursi strategis pada dprd di provinsi bengkulu juga diwarnai percaturan yang sengit. 
bukan hanya, diwarnai aroma kepentingan menuju 27 november 2024.
baca juga:berjuang majukan pembangunan daerah, fraksi repal bangkit dprd bengkulu utara ajak masyarakat bersinergi 
baca juga:resmi, dprd bengkulu utara umumkan 7 fraksi periode 2024-2029. ini komposisi & anggotanya...
 bahkan, ada sinyalemen seteru hingga ke pengurus pusat, lantaran rekomendasi yang turun sangat antiklimaks. 
"konstelasi internal, mutlak menjadi rule of the game dari partai politik.
 karenanya, akan cukup sulit, ketika menggunakan parameter kebijakan publik," ungkapnya. 
pandangan dari kacamata kebijakan publik, kata salamun, lebih kepada pentingnya partai politik mencermati agenda-agenda yang nantinya akan bersinggungan dengan rancang bangun kebijakan di daerah. 
"semisal, mencermati juga soal waktu yang terus berjalan untuk melanjutkan pembahasan bejana anggaran 2025. karena mengapa? dari sisi regulasi, pengesahan r-apbd wajib tuntas paling lambat 30 november 2024. ini aturan," salamun mengingatkan. 
baca juga:disahkan, perda tatib anggota dprd bengkulu utara periode 2024 - 2029 di koordinasikan ke kemendagri 
baca juga:sidang paripurna dprd bengkulu utara, agustanto ketua pansus kode etik, ependi ketua pansus tatib
catatan ru, agenda wajib pada seluruh dprd di indonesia saat ini adalah lanjutan pembahasan rancangan perda tentang apbd tahun anggaran (ta) 2025.
kesepakatan atas kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) antara eksekutif dan legislatif, harus dirasionalisasi dengan transfer keuangan ke daerah (tkd) yang telah diterbitkan pemerintah melalui kementerian keuangan (kemenkeu). 
sedangkan agenda yang juga masuk pada masa sidang ke-3 di dprd bengkulu utara lainnya adalah raperda pondok pesantren, raperda bantuan hukum (inisiatif dewan), raperda tentang adat enggano (masih tinggu rekomendasi kepala daerah).
raperda yang diinisiasi oleh dinas perpustakaan dan arsip daerah yang sejak tengah tahun lalu, terkendala anggaran. 
baca juga:berjuang majukan pembangunan daerah, fraksi repal bangkit dprd bengkulu utara ajak masyarakat bersinergi 
baca juga:resmi, dprd bengkulu utara umumkan 7 fraksi periode 2024-2029. ini komposisi & anggotanya...
ada juga raperda yang diinisiasi dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi,  reperda perubahan nomenklatur bapelitbangda menjadi badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah atau bapperida.
khusus raperda perubahan nomenklatur ini, mesti dilakukan harmonisasi metriks legislasi yang menjadi pekerjaan di depan mata ketua bapemperda dprd di gelanggang program legislasi daerah (prolegda).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 1 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan