Aktivitas Pengadilan Terancam Lumpuh

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 27 Sep 2024 - 21:13

ILUSTRASI-istimewa-

Dengan demikian, pengaturan penggajian hakim yang diatur dalam PP 94/2012 saat ini sudah tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

"Oleh karena itu, revisi terhadap PP 94/2012 untuk menyesuaikan penghasilan hakim menjadi sangat penting dan mendesak," tulis surat resmi.

Pada saat cuti bersama serentak yang direncanakan Oktober nanti, dijelaskan para hakim yang berangkat ke Jakarta akan melakukan audiensi, aksi protes, dan silaturahmi dengan lembaga terkait serta tokoh nasional yang peduli terhadap isu peradilan, sebagai upaya memperjuangkan perubahan nyata bagi profesi hakim dan sistem hukum Indonesia.

"Sebagian dari kami akan berangkat ke Jakarta melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes....," tegasnya, menginformasikan.

Kalangan hakim sudah sejak sepekan di berbagai daerah, terpantau sudah melakukan aksi damai lewat gawai. Protes secara digital itu, sebagai simbol perjuangan.

Awalnya, direncanakan aksi akan dilaksanakan pada medio Oktober. Namun eskalasi yang terjadi, solidaritas hakim mengubahnya dengan percepatan waktu menjadi 7 hingga 11 Oktober.

Panca Tuntutan Hakim Indonesia

1. MENUNTUT Presiden Republik Indonesia segera merevisi PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.

Tujuan dari revisi ini adalah untuk penyesuaian gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan besarnya tanggung jawab profesi hakim.

2. MENDESAK pemerintah untuk menyusun peraturan perlindungan jaminan keamanan bagi hakim, mengingat banyaknya insiden kekerasan yang menimpa hakim di berbagai wilayah pengadilan.

Jaminan yang didengungkan oleh solidaritas hakim Indonesia ini, bertujuan untuk memastikan hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau ancaman.

aktivitas pengadilan terancam lumpuh                             radarutara.bacakoran.co - catat tanggalnya! kemungkinan aktivitas pengadilan di seluruh indonesia, pada tanggal ini tidak dapat melaksanakan persidangan-persidangan. 
kalau tidak ada perubahan, 7 hingga 11 oktober 2024 hakim se-indonesia bakal menggelar cuti bersama yang dilakukan secara serentak. 
redaksi ru menerima surat press rilis resmi dari solidaritas hakim indonesia. suara solidaritas hakim tersebut, mengungkap persoalan-persoalan yang melatarbelakangi rencana aksi yang akan dilakukan selama 5 hari pada bulan oktober tersebut. 
diterangkan, hakim sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan di negara, dinilai belum menjadi prioritas pemerintah selama 12 tahun terakhir. 
baca juga:7 tersangka korupsi rsud resmi menjadi tahanan pengadilan tipikor bengkulu
baca juga: kamis besok, jaksa limpahkan berkas korupsi rsud ke pengadilan tipikor bengkulu
solidaritas itu mengungkapkan, titik penegasan perlunya penyelarasan yang dipandang mendesak itu, sebagaimana sudah dituangkan dalam beleid lawas yakni peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2012. 
hakim rentan korupsi 
hakim selaku pengadil di dunia yang notabene dijalankan oleh manusia yang memiliki kerentanan psikologis, ketika berhadapan dengan persoalan ekonomi, tak disangkal kalangan para pengadil itu sehingga hakim rentan dengan praktik koruptif. 
catatan radar utara, kerawanan korupsi yang sudah kerap terdengar, terjadi dan terbukti itu, secara eksplisit diterangkan pula dalam press rilis. 
menurut para hakim, praktik korupsi bisa terjadi ketika kesejahteraan yang tidak memadai, alih-alih disebabkan oleh penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. 
baca juga:skandal dana eks pnpm-mpd segera ke pengadilan 
baca juga:kejari mukomuko segera limpahkan perkara rsud ke pengadilan tipikor bengkulu
bahkan, masih dalam surat itu, mahkamah agung telah mengeluarkan putusan nomor 23 p/hum/2018 yang secara tegas mengamanatkan perlunya peninjauan ulang pengaturan penggajian hakim. 
dengan demikian, pengaturan penggajian hakim yang diatur dalam pp 94/2012 saat ini sudah tidak memiliki landasan hukum yang kuat. 
"oleh karena itu, revisi terhadap pp 94/2012 untuk menyesuaikan penghasilan hakim menjadi sangat penting dan mendesak," tulis surat resmi. 
pada saat cuti bersama serentak yang direncanakan oktober nanti, dijelaskan para hakim yang berangkat ke jakarta akan melakukan audiensi, aksi protes, dan silaturahmi dengan lembaga terkait serta tokoh nasional yang peduli terhadap isu peradilan, sebagai upaya memperjuangkan perubahan nyata bagi profesi hakim dan sistem hukum indonesia. 
baca juga:tersangka proyek pengadilan agama segera ditetapkan, kajari: tunggu audit kn keluar
baca juga:jaksa segera limpahkan perkara rsud ke pengadilan tipikor bengkulu
"sebagian dari kami akan berangkat ke jakarta melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes....," tegasnya, menginformasikan.
kalangan hakim sudah sejak sepekan di berbagai daerah, terpantau sudah melakukan aksi damai lewat gawai. protes secara digital itu, sebagai simbol perjuangan. 
awalnya, direncanakan aksi akan dilaksanakan pada medio oktober. namun eskalasi yang terjadi, solidaritas hakim mengubahnya dengan percepatan waktu menjadi 7 hingga 11 oktober.
panca tuntutan hakim indonesia
1. menuntut presiden republik indonesia segera merevisi pp nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim di bawah mahkamah agung. 
baca juga:ketua majelis sidang tabat antara bengkulu utara dan lebong, pernah bertugas di pengadilan negeri curup 
baca juga:menanti penetapan tersangka gedung pengadilan agama mukomuko
tujuan dari revisi ini adalah untuk penyesuaian gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan besarnya tanggung jawab profesi hakim.
2. mendesak pemerintah untuk menyusun peraturan perlindungan jaminan keamanan bagi hakim, mengingat banyaknya insiden kekerasan yang menimpa hakim di berbagai wilayah pengadilan. 
jaminan yang didengungkan oleh solidaritas hakim indonesia ini, bertujuan untuk memastikan hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau ancaman.
3. mendukung mahkamah agung republik indonesia dan pengurus pusat ikatan hakim indonesia (pp ikahi), untuk berperan aktif dalam mendorong revisi pp nomor 94 tahun 2012 dan memastikan bahwa suara seluruh hakim di indonesia didengar dan diperjuangkan.
baca juga:aroma korupsi, proyek gedung pengadilan agama naik penyidikan
baca juga:7 tersangka korupsi rsud resmi menjadi tahanan pengadilan tipikor bengkulu
4. mengajak seluruh hakim di indonesia untuk memperjuangkan perbaikan kesejahteraan hakim secara bersama melalui aksi cuti bersama pada tanggal 7 hingga 11 oktober 2024. 
seruan ini sebagai bentuk protes damai dan menunjukkan kepada pemerintah bahwa kesejahteraan hakim adalah isu yang sangat mendesak.
5. mendorong pp ikahi dalam memperjuangkan rancangan undang-undang jabatan hakim agar kembali dibahas dalam prolegnas dan segera disahkan. 
tujuannya: agar pengaturan kesejahteraan hakim dapat diatur dalam kerangka hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 28 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan