Segini Jumlah Kendaraan di Bengkulu Utara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 25 Sep 2024 - 21:10

Segini Jumlah Kendaraan di Bengkulu Utara -Radar Utara/Benny Siswanto-

segini jumlah kendaraan di bengkulu utara                             radarutara.bacakoran.co - jumlah kendaraan di daerah, terus bertambah.
 di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, misalnya, pada akhir 2023 sebanyak 185 ribu lebih. 2024 ini tercatat jumlahnya mencapai 192.378 kendaraan. 
untuk diketahui, komponen pajak daerah di seluruh indonesia tahun depan bakal bertambah.
termasuk di kabupaten ini yang diperkirakan bisa melonjak 2 kali lipat lebih. 
penyokong utamanya bakal ditempati oleh opsen pajak kendaraan serta pajak penerangan jalan umum.
baca juga:awas macet, ruas jalinbar pondok kelapa kendaraan menumpuk 
baca juga:jika anda ingin fokus dalam mengendarai kendaraan ! hindari konsumsi deretan makanan dan minuman berikut
angka optimis pad tahun depan, mestinya bakal menopang anggaran stagnan yang sudah terjabarkan kisi-kisi umumnya lewat transfer keuangan ke daerah yang telah digamblang kementerian keuangan lewat direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk). 
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) bengkulu utara, markisman, kepada ru membenarkan perihal penambahan komponen pajak daerah tahun depan. 
dia bilang, penerapan opsen pajak sebagai sistem anyar di sektor manajemen keuangan yang senada dengan undang-undang hubungan keuangan pusat daerah (hkpd) berlaku januari 2025. 
"rumpun regulasi di daerahnya sudah ditindaklanjuti dengan hasil revisi perda pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd)," jelas markisman, di kantornya, belum lama ini. 
baca juga:kilang pertamina plaju tekan emisi kendaraan perusahaan, wujudkan nze
baca juga:potensi mineral indonesia, kunci sukses di industri kendaraan listrik
maka dengan adanya penopang pundi-pundi daerah, tahun depan, angkanya bisa menjamah 2 kali lipat pad yang pada tahun 2023 lalu juga besarannya segitu.
aturan ini, ditegas lewat peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan rumpun turunan dari uu nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah (hkpd) dan berlaku efektif januari 2025.
mantan camat batiknau yang juga kadis perikanan itu, menyampaikan instrumen hukum berupa perda pdrd sendiri sudah menjadi bagian instrumen kerja di daerah sektor anggaran tahun 2024. 
"cuma penerapannya, baru dilakukan tahun berikutnya. sudah ditegas dalam beleid perda pdrd," terangnya.
baca juga:temuan dishub mukomuko, banyak kendaraan mati izin kir nya
baca juga:lelang kendaraan dinas dirancang akhir tahun 2024
lewat pembangunan instrumen kerja di sektor yuridis formal yang didesain bersama dprd ini, markisman menjelaskan, kondisi ini sebagai hilir dari regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat dan kemudian daerah wajib melakukan penyelerasannya.
"jadi opsen pajak ini, lebih kepada memberikan regulasi atau payung hukum kepada daerah, mulai provinsi hingga kabupaten/kota, untuk melakukan sinergi pungutan hingga percepatan penyaluran pajak," ujar markisman. 
opsen ini merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
 fokus dari pungutan pajak tambahan ini adalah kendaraan bermotor.
opsen pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen pkb, adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota, atas pokok pkb, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
baca juga:upaya mendukung penggunaan kendaraan listrik, pupr gelar electric karting race 2024
baca juga:kendaraan disiapkan, keluarga dilarang jemput jemaah haji di asrama
ada juga, opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen bbnkb. 
pungutan pajak ini merupakan objek yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok bbnkb, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
penjelasan diatas, sudah dijelas pada perda nomor 4 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau pdrd. 
pasal 104 perda itu menjelaskan, ketentuan mengenai pajak mblb, opsen pkb, dan opsen bbnkb sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini mulai berlaku di daerah ini pada tanggal 5 januari 2025. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 26 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan