HUT Kabupaten Tanpa Pesta Rakyat dan Pameran?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 22 Sep 2024 - 20:26

Parmin, SIP-Radar Utara/Wahyudi Ndut-

"Jadi, selain sisi historikal yang menjembatani even tersebut. secara fungsi, juga menjadi trigger ekonomi di daerah," ungkapnya.

Lewat kacamata regulasi dan teknis, politisi yang kini memasuki fase 3 periode sebagai legislator daerah ini, mengatakan, secara planologi letak pusat pemerintahan daerah tidak berada di posisi ideal.

Maka dipandang menjadi sangat penting, kata Parmin, daerah-daerah seperti ini memiliki desain perhelatan-perhelatan besar yang menjadi agenda tahunan, sehingga menjadi magnet tersendiri untuk dijujug masyarakat luar daerah untuk bertandang dan bertransaksi dalam sistem ekonomi di masyarakat.

"Tinggal lagi, pengaturan secara teknis yang harus lebih diperhatikan, karena bersamaan dengan tahun politik. Walaupun, Oktober nanti, daerah sudah dipimpin oleh seorang Pjs kepala daerah," terangnya.

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM, saat dikonfirmasi soal ini mengatakan daerah masih akan melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan lintas sektor pekan ini.

Rakor yang tidak hanya diikuti oleh unsur jajaran Pemda Bengkulu Utara, tapi juga melibatkan lintas lembaga di daerah, untuk membahas persiapannya.

"Juga akan dibarengi dengan kajian regulasi-regulasi yang ada, bersama dengan lintas sektor tersebut," terang Sekda.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Ratu Samban, Salamun Haris, menilai prinsip kehati-hatian dalam gelaran yang melibatkan orang banyak di tahun politik memang sangat penting.

"Tapi bukan berarti meniadakan. Tinggal lagi, digelar dengan tanpa melabrak hal-hal yang prinsipal, semisal menjadi panggung kampanye," ujarnya.

Bagaimana mitigasi itu dapat dilakukan? tentu kembali pada spirit dari tim yang menurut dia sudah sangat cakap dalam mengejawantahkan regulasi-regulasi yang bersinggungan.

hut kabupaten tanpa pesta rakyat dan pameran?                            radarutara.bacakoran.co - peringatan hari jadi kabupaten bengkulu utara, agaknya bakal terselenggara beda di tahun 2024. 
konon, 2 agenda khas yakni pesta rakyat dan pekan raya, tengah dipertimbangan daerah masih tetap dilakukan atau tidak tahun ini. 
pembahasannya, direncana bakal digelar kabupaten pada awal pekan terakhir bulan september ini. disebut-sebut, gonjang-ganjing peniadaan 2 agenda yang mamantik respon orang banyak tersebut, sudah diwarnai dengan pergeseran-pergeseran anggaran pada beberapa opd di daerah. 
anggota fraksi pdip dprd bengkulu utara, parmin, sip, saat dibincangi soal hajat penting daerah ini meminta otoritas khususnya eksekutif, benar-benar memitigasi perayaan khas yang sudah menjadi agenda penting daerah saban tahunnya ini. 
baca juga:9 lomba ini, akan meriahkan hut kecamatan napal putih ke 22 tahun
baca juga:tpid mukomuko gelar pasar murah di momen hut ke-79 kejaksaan republik indonesia
"kita berharap, selain esensi dari momen penting ini tetap saja mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan," ungkap parmin.
dia sendiri sudah memprediksi, dinamika di daerah pada tahun politik nantinya akan sangat mudah ditarik kesana kemari, sebagai situasi khas saban tahun elektoral seperti saat ini. 
"situasi politik seperti saat ini, memang mesti disikapi dengan mitigasi persoalan serta bijak," harapnya.
keberadaan pemeran sampai dengan pesta rakyat yang menjadi khas dalam setiap peringatan yang sejak tahun lalu dinamai dengan peringatan hari jadi pemindahan ibu kota kabupaten ke-47 itu, secara ekonomi memiliki imbasan yang luar biasa bagi masyarakat. 
baca juga:catatan penting pemdes tebing kaning dalam momentum hut ri ke 79
baca juga: libatkan seluruh warga, pemdes sebelat gelar kemeriahan hut ri ke-79 tahun
dimana, lanjut dia, dalam pelaksanaan pekan raya yang memakan waktu 10 hari tersebut, sempat tercatat nilai perputaran uang dalam event itu tembus belasan miliar rupiah. 
suksesi ini, diminta parmin terus dilanjutkan, karena berdampak positif masyarakat. artinya, tujuan penyelenggaraan pekan raya untuk peningkatan ekonomi.
"jadi, selain sisi historikal yang menjembatani even tersebut. secara fungsi, juga menjadi trigger ekonomi di daerah," ungkapnya. 
lewat kacamata regulasi dan teknis, politisi yang kini memasuki fase 3 periode sebagai legislator daerah ini, mengatakan, secara planologi letak pusat pemerintahan daerah tidak berada di posisi ideal. 
baca juga: karnaval dan lomba mancing, semarak hut ri di karya jaya, kades: promosikan potensi wisata
baca juga:berkibar gagah, upacara pengibaran bendera merah putih hut ri ke 79 di kecamatan padang jaya sukses
maka dipandang menjadi sangat penting, kata parmin, daerah-daerah seperti ini memiliki desain perhelatan-perhelatan besar yang menjadi agenda tahunan, sehingga menjadi magnet tersendiri untuk dijujug masyarakat luar daerah untuk bertandang dan bertransaksi dalam sistem ekonomi di masyarakat. 
"tinggal lagi, pengaturan secara teknis yang harus lebih diperhatikan, karena bersamaan dengan tahun politik. walaupun, oktober nanti, daerah sudah dipimpin oleh seorang pjs kepala daerah," terangnya. 
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm, saat dikonfirmasi soal ini mengatakan daerah masih akan melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan lintas sektor pekan ini. 
rakor yang tidak hanya diikuti oleh unsur jajaran pemda bengkulu utara, tapi juga melibatkan lintas lembaga di daerah, untuk membahas persiapannya. 
baca juga:9 lomba ini, akan meriahkan hut kecamatan napal putih ke 22 tahun
baca juga:tpid mukomuko gelar pasar murah di momen hut ke-79 kejaksaan republik indonesia
"juga akan dibarengi dengan kajian regulasi-regulasi yang ada, bersama dengan lintas sektor tersebut," terang sekda. 
pengamat kebijakan publik universitas ratu samban, salamun haris, menilai prinsip kehati-hatian dalam gelaran yang melibatkan orang banyak di tahun politik memang sangat penting. 
"tapi bukan berarti meniadakan. tinggal lagi, digelar dengan tanpa melabrak hal-hal yang prinsipal, semisal menjadi panggung kampanye," ujarnya. 
bagaimana mitigasi itu dapat dilakukan? tentu kembali pada spirit dari tim yang menurut dia sudah sangat cakap dalam mengejawantahkan regulasi-regulasi yang bersinggungan. 
baca juga:gerai pangan murah hut kejaksaan ke-79 diserbu warga mukomuko
baca juga:momentum hut ri, dprd bu ajak pemangku kebijakan daerah memaknai dan selaraskan program dengan pusat
"karena sebagai negara demokrasi, regulasi yang beririsan itu hal yang lumrah. tinggal lagi, bagaimana desain pada tataran praktiknya bisa dilakukan lewat mitigasi sejak awal," analisisnya, memungkas.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 23 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan