Jokowi Tekankan ASN dan TNI-Polri Wajib Netral Dalam Pemilu 2024

RADAR UTARA - Menjelang perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Presiden Joko Widodo. Kembali menekankan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) baik itu di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat untuk tetap menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Begitu juga kepada seluruh aparat TNI-Polri.

"Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," demikian ditegaskan oleh Presiden Jokowi saat berada di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 1 November 2023.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Puadi juga menegaskan netralitas anggota TNI-Polri mutlak diperlukan guna menciptakan pemilu yang damai dan bahagia.

Sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta pertahanan dan kedaulatan negara. TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional. Bukan diatas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu.

BACA JUGA:ASN Bisa Duduki Jabatan di TNI-Polri, Begitu Juga Sebaliknya

"Dalam suasana pesta demokrasi, tugas utama TNI-Polri adalah memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai dan adil tanpa intervensi politik kekuasaan. Harus diakui TNI dan Polri memiliki kedudukan yang strategis dalam setiap kontestasi politik lima tahunan di Republik ini," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Netralitas TNI, Polri dan ASN dalam Pemilu 2024, di Bali, (28/10/2023).

Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa anggota TNI dan Polri tetap netral dan menjaga netralitas mereka dengan ketat dalam mendukung kelancaran proses demokrasi. (red)