Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada, Gagalnya Kaderisasi Atau Hegemoni Partai?

Reporter: Eri Helmian |

Editor: Ependi |

Jumat , 13 Sep 2024 - 05:58

ILUSTRASI-istimewa-

fenomena kotak kosong dalam pilkada, gagalnya kaderisasi atau hegemoni partai?                            radarutara.bacakoran.co - calon tunggal melawan kotak kosong pada perhelatan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pemilihan kepala daerah (pilkada).
ada sebanyak 41 daerah, baik ditingkat provinsi, kota dan kabupaten di seluruh indonesia yang hanya memiliki satu pasangan calon dan akan berhadapan dengan kotak kosong pada pilkada serentak november mendatang.
fenomena melawan kotak kosong ini mungkin bagus untuk para calon tunggal, karena diprediksi akan lebih memuluskan langkah kemenangan mereka menduduki kursi kepala daerah.
sebab dalam sejarah perhelatan pilkada, baru ada sekali kotak kosong unggul atas calon tunggal, yaitu pada pemilihan wali kota makassar, di mana kotak kosong mampu mengalahkan pasangan munafri arifuddin dan andi rachmatika dewi pada tahun 2018.
baca juga:jelang pilkada, bawaslu mukomuko larang asn terlibat politik praktis
baca juga:minta seluruh asn dan parades netral hadapi pilkada serentak 2024
akan tetapi, jika ditilik dari kemeriahan demokrasi sebagai pesta rakyat, fenomena calon tunggal melawan kotak kosong ini justeru mengurangi warna warni pesta itu sendiri.
kemeriahan berdemokrasi terkesan sepi dengan tampilan hanya satu calon saja, kurang greget, kurang hangat dan seperti kurang bergairah, sebab hanya melawan sebuah benda tak bergerak yang bernama kotak kosong.
beberapa pengamat menilai fenoma melawan kotak kosong ini disebabkan oleh faktor kegagalan partai membentuk kadernya menjadi pemimpin, ada juga yang menyebut bahwa fenomena ini terjadi akibat hegemoni partai.
surokim abdussalam, dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu budaya universitas trunojoyo madura, mengatakan fenomena kotak kosong ini terjadi akibat kegagalan partai politik mencetak kadernya di daerah.
baca juga:perindo targetkan paslon yang diusung menang pilkada
baca juga:pilkada serentak, prajurit tni ad diingatkan soal netralitas
alasan kegagalan partai partai politik dalam kaderisasi semakin diperkuat dengan putusan mahkamah konstitusi (mk) yang tidak mendapat sambutan dari partai partai, padahal putusan mk yang telah menurunkan ambang batas pencalonan tersebut, memberikan peluang hingga kepada partai yang tidak memiliki kursi di dewan perwakilan rakyat daerah (dprd).
partai yang tidak mendapat jatah kursi di dprd, mendapat ruang dan tetap bisa mengusung pasangan calon selama memenuhi syarat persentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (dpt).
"ini aneh bin ajaib, tidak ada maknanya partai politik kalau tidak mampu menghasilkan kader yang unggul untuk ditarungkan di pilkada, padahal sudah dipermudah mk. prinsip utama partai politik merupakan tempat berhimpun menyiapkan kader kader sebagai pemimpin. fungsi parpol menjadi anomali jika tidak mengusung kadernya sendiri pada perhelatan pilkada" kata surokim.
surokim abdussalam menambahkan, untuk apa sebenarnya orang orang itu berhimpun, jika hanya menjadi pemandu sorak pilkada? menjadi cheerleaders pilkada?
baca juga:jaga tps pilkada libatkan anggota linmas
baca juga:pilkada, petahana lawan kolom kosong 
sedangkan titi anggraini, pengajar hukum pemilu di univetsitas indonesia, meyakini maraknya calon tunggal terjadi akibat terus terjadinya hegemoni dan penetrasi pencalonan parpol di tingkat nasional hingga daerah.
menurut titi, kondisi calon tunggal melawan kotak kosong ini terjadi justeru diciptakan partai politik di tingkat nasional. 
"maraknya calon tunggal ini akibat hegemoni dan dominasi pencalonan elit politik pusat. kotak kosong itu ekses dari agenda elit nasional, selanjutnya dipenetrasi melalui rekomendsi dpp, sehingga menghasilkan calon tunggal" ungkap titi pada minggu (8/9) lalu saat mengikuti webinar yang diselenggarakan the constutional democracy initiative.
untuk diketahui, pada helatan pilkada serentak tahun 2024, terdapat 41 satu calon tunggal yang akan berhadapan dengan kotak kosong.
baca juga:satlinmas diminta berperan amankan pilkada serentak 2024
baca juga:asn boleh hadiri kampanye pilkada 2024
calon tunggal yang akan melawan kotak kosong itu terdiri dari 1 provinsi, 35 kabupaten dan 5 kota. jika dibandingkan dengan pilkada tahun 2020, maka jumlah kotak kosong pilkada tahun 2024 melonjak drastis, karena pada pilkada 2020 hanya ada 25 kotak kosong di kabupaten dan kota.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 20 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan